WBTB Tak Berhenti pada Penetapan, BPNB Bali Dorong Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Suasana Diskusi Terpumpun “Strategi Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda untuk Pemajuan Kebudayaan” pada Minggu (6/6/2021) di Denpasar.
277 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tak boleh berhenti pada penetapan saja. Selanjutnya bagaimana peran serta masyarakat dalam pelestarian WBTB tersebut. Demikian mengemuka dalam Diskusi Terpumpun “Strategi Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda untuk Pemajuan Kebudayaan” yang digelar Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Minggu (6/6/2021) di Denpasar.

Kepala BPNB Bali, I Made Dharma Suteja, dalam pemaparannya menyampaikan, sampai tahun 2019 terdapat 9.505 karya budaya yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang sudah diidentifikasi dan telah dicatatkan sebagai WBTB Indonesia. Hingga tahun yang sama, di wilayah kerja BPNB Bali yang meliputi tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 802 karya budaya yang telah dicatatkan (teregistrasi secara nasional).

Dia menjelaskan, merujuk pada pelaksanaan pemajuan kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di sini. Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.
“Peran serta masyarakat dalam proses produksi dan distribusi WBTB merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan aktivitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya,” jelasnya.

Diskusi terpumpun ini dilaksanakan bertujuan untuk membangun komitmen bersama antara stakeholders, masyarakat, komunitas masyarakat, dan masukan-masukan dalam rencana penyusunan aturan yang menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memayungi peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian WBTB untuk pemajuan kebudayaan. “Untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian WBTB baik itu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, maka diskusi terpumpun ini dilaksanakan,” ujar Dharma Suteja.

Selain dari BPNB Bali, diskusi terpumpun juga menghadirkan peserta dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Disperindag Provinsi Bali, Dekranasda Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Balai Bahasa Provinsi Bali, komunitas endek, komunitas betutu, komunitas serombotan, budayawan, dan media massa.

Para peserta sempat menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Pemprov Bali dalam pelestarian WBTB, salah satunya kain tenun endek. Di mana Gubernur Bali dan Christian Dior Couture SA (rumah mode di Paris, Prancis) telah menandatangani kerja sama dalam mempromosikan endek bali. Selain juga endek sudah banyak digunakan sebagai salah satu busana wajib di kalangan pegawai pemerintah maupun swasta di Bali. Namun demikian, upaya tersebut diharapkan tidak terhenti sampai di situ.

Menurut Kosasih Bismantara dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal karya budaya yang akhirnya ada nilai ekononi, memang perlu ada aturan sehingga masyarakat pemilik budaya memperoleh nilai lebih. Perlu ada kesepakatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan pihak lain yang memanfaatkan WBTB tersebut. “Jangan sampai nanti dimanfaatkan pihak luar, tetapi masyarakat kita yang tidak siap. Bagaimana masyarakat mendukung dan dapat berperan serta dalam pemanfaatan tersebut, bagaimana penenunnya ditingkatkan, sehingga bisa menyambut baik pemanfaatan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Syukur Asih Suprojo dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Dia mengatakan, tiap tahun sudah dilakukan pengusulan WBTB dan kemudian ditetapkan. Tetapi, belum banyak tindak lanjut pemanfaatan setelah penetapan tersebut. Oleh karena itu, perlu penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemda dan komunitas masyarakat karena budaya itu milik masyarakat pendukung. “Kita dorong bagaimana pengembangan dan pemanfaatan WBTB. Kebudayaan selama ini dipandang sebagai pengeluaran, bagaimana ini menjadi investasi untuk menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya. 026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.