Warung Makan Boleh Buka Lewat Jam 9 Malam Asalkan Tidak Makan di Tempat

Rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng terkait dengan perpanjangan PPKM, di ruang kerja Sekda Buleleng, Rabu (24/2/2021).
108 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro zonasi di desa/kelurahan secara resmi mulai diberlakukan. Ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Bupati Buleleng No. 400/CVD19/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021. Perpanjangan PPKM berbasis mikro ini dilakukan karena masih terjadi kasus penularan Covid-19.

Dengan perpanjangan PPKM ini, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Buleleng kembali mengatur skema pemberlakuan jam malam. Salah satunya, warung makan diizinkan melayani pembeli dengan syarat harus dibawa pulang dan tidak makan di tempat di atas pukul 21.00 WITA.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, perubahan aturan jam malam ini sesuai dengan SE terbaru Gubernur Bali No. 5 Tahun 2021 yang selanjutnya dituangkan melalui SE Bupati Buleleng tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan di Buleleng.

“Khusus untuk warung makan dan sebagainya untuk layanan di tempat tetap dibatasi hingga pukul 21.00 WITA. Tapi sifatnya delivery atau antar dan tidak makan di tempat diizinkan untuk melakukan transaksi di atas pukul 21.00 WITA atau sesuai jam operasionalnya,” kata Suyasa, Rabu (24/2/2021) ditemui usai memimpin rakor dengan tim Satgas.

Selama ini, diakui Suyasa, lewat pukul 21.00, seluruh restoran, rumah makan, warung di Buleleng telah tutup. Karena adanya arahan baru dari Gubernur Bali, maka untuk makanan dibungkus diperbolehkan, tetapi tetap menaati protokol kesehatan (prokes). “Dibungkus kan tidak lama di situ dan lebih mudah menjaga jarak. Yang lama adalah saat makan di tempat, apalagi kapasitas tempat duduknya sedikit dan pembelinya ramai,” jelasnya.

Sekda Buleleng ini melanjutkan, untuk kegiatan di pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 WITA. Begitu juga pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi. “Jarak pengunjung diatur dengan menerapkan prokes lebih ketat,” ujar Suyasa.

Terkait penetapan PKKM sejumlah desa di Buleleng, menurut Suyasa, penerapan PPKM berbasis mikro masih sama dengan sebelumnya. Hanya saja, skalanya lebih dipersempit berdasarkan zonasi. Tim Satgas mengajukan semua desa akan ditetapkan status PPKM, namun disesuaikan dengan zonasi di wilayahnya masing-masing.

“Kalau zona merah tentu sangat ketat. Bertemu antara lebih dari tiga orang saja tidak boleh. Makanya, karena PPKM itu pakai zona, maka peta zona ditetapkan berdasarkan data kasus yang ada tujuh hari terakhir. Tim Satgas untuk lebih intens menyosialisasikan SE ini,” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.