Warga Sumberklampok Tolak Bandara di Desanya, Usir Tim Survei Lokasi

Tim survei lokasi bandara melakukan survei lahan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Kamis (15/10). Warga setempat langsung mengusir petugas dari perusahaan swasta itu sebelum menyelesaikan pekerjaannya.
321 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Lantaran ada persoalan tanah yang membelit di wilayah Desa Kubutambahan, muncul opsi kedua wacana pembangunan Bali Utara di wilayah Buleleng barat. Lahan di wilayah Buleleng barat yang kabarnya bakal dijadikan lokasi bandara yakni di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.

Wacana ini ternyata menuai polemik di kalangan masyarakat. Warga setempat menolak rencana itu karena lahan yang bakal dijadikan lokasi bandara masih berstatus konflik agraria. Awalnya warga tidak mengetahui wilayah mereka dipilih menjadi opsi kedua lokasi bendara apabila persoalan lahan di Desa Kubutambahan tidak ada titik temu.

Sejumlah warga sempat diundang oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk membicarakan masalah lahan di Desa Sumberklampok menjadi pilihan lokasi bandara. Pertemuan tersebut dilakukan pada Selasa (13/10) di Rumah Jabatan Gubernur di Denpasar. Salah satu tokoh yang diundang dalam pertemuan itu, Putu Artana, mengaku kaget bahwa desanya menjadi opsi pembangunan bandara.

“Memang saat dipaparkan lokasi bandara di Desa Kubutambahan sekarang sudah tidak memungkinkan akibat konflik, maka dipindah ke Buleleng barat di Desa Sumberklampok. Kami tolak rencana itu sebelum permohonan masyarakat kami diselesaikan,” kata Artana, Kamis (15/10).

Permohonan masyarakat itu terkait komposisi pembagian lahan 70 untuk warga dan 30 untuk Provinsi. Warga Sumberklampok masih menunggu komitmen Gubernur Bali soal solusi jalan tengah terkait konflik lahan di Desa Sumberklampok yang memberikan lahan kepada warga dengan komposisi 70:30. Sejauh ini Tim Sembilan bentukan Perbekel Sumberklampok yang dibentuk untuk mendata persoalan terkait persoalan lahan di Desa Sumberklampok, telah sepakat menolak pembangunan bandara itu.

Dijelaskan Artana, lahan seluas 600 hektare di Desa Sumberklampok berasal dari lahan eks HGU dengan luas 200 hektare, Unit dua PT Margarana seluas 267 hektare, dan unit 3 seluas 151 hektare. “Sesuai pemaparan Gubernur, lahan untuk bandara seluas 360 hektare. Memang ada ketentuan warga akan direlokasi ke sisi selatan dari lahan yang ditempati sekarang,” jelasnya.

Artana menerangkan, pada Kamis (15/10) sempat ada tim survei yang terdiri dari tim pemetaan udara (drone) dan tim survei tanah dengan membawa surat perintah tugas dari PT Tata Guna Patria Consultant berlamat di Denpasar atas nama Putu Wira Atmaja, dengan bidang tugas melakukan pengeboran tanah. Sedangkan dari PT PP (Persero) dengan Andek Prabowo sebagai General Manager memberikan tugas kepada tim untuk melakukan pemetaan lokasi melalui udara. Petugas itu sengaja datang ke Desa Sumberklampok untuk melakukan survei.

Dengan tegas warga akhirnya menolak survei itu dilakukan. “Kenapa justru tidak ada sosialisasi terkait akan dibangunnya bandara di desa kami? Kami tanya petugas soal izin dari dinas, malah surat tugas diberikan dari PT tempat asal mereka bekerja. Ya, terpaksa kami usir, karena main ukur di lahan kami tanpa persetujuan warga,” tegas Artana.

Artana menyatakan suara penolakan dari masyarakat sudah terdengar meluas. Kata dia, hal ini akan membesar sesuai dengan perkembangan yang berlangsung ke depan. “Kami pastikan menolaknya (bandara, red),” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.