Tuntut Pembatalan Eksekusi Pura, Ribuan Krama Desa Adat Canggu Turun ke Jalan

Ket foto : Bendesa Adat Canggu, Drs. I Nyoman Sujapa, Spd. MPdH (kanan) turun bersama ribuan krama Desa Adat Canggu menyampaikan pernyataan sikap menolak surat keputusan PN Denpasar mengeksekusi Pura Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh.
Ket foto : Bendesa Adat Canggu, Drs. I Nyoman Sujapa, Spd. MPdH (kanan) turun bersama ribuan krama Desa Adat Canggu menyampaikan pernyataan sikap menolak surat keputusan PN Denpasar mengeksekusi Pura Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh.
654 Melihat

BADUNG, posbali.co.id – Ribuan massa dari krama Desa Adat Canggu akhirnya turun ke jalan menyatakan sikap dan tuntutan pembatalan eksekusi salah satu pura di wewidangan Desa Adat Canggu, Kuta Utara, Badung, Selasa (29/10/2019) pagi. Massa sempat menggelar aksi damai dengan bergerak berlawanan arah dari arah utara dan selatan Jalan Raya Canggu sampai berkumpul menuju halaman Kantor Perbekel Desa Canggu. Massa berjumlah sekitar 1.200 krama Desa Adat Canggu itu berasal dari tujuh banjar adat, yakni Banjar Babakan, Uma Buluh, Kayu Tulang, Pipitan, Padang Linjong, Canggu dan Tegal Gundul. Turunnya seluruh krama adat di Desa Canggu tersebut ternyata dipicu oleh rencana Pengadilan Negeri Denpasar untuk membacakan putusan mengeksekusi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh di berlokasi Banjar Babakan, Desa Adat Canggu.

Hal itu terungkap dalam orasinya Bendesa Adat Canggu, Drs. I Nyoman Sujapa, SPd.MPdH yang disampaikan dengan berapi-api dihadapan perwakilan Bendesa Madya dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama jajaran parisadha dan pihak kepolisian dari Polres Badung dan Polsek Kuta Utara, Camat Kuta Selatan serta Perbekel Desa Canggu disaksikan ribuan krama. Dikatakan ribuan krama Desa Adat Canggu ini, juga ingin datang langsung untuk mendengarkan agar diketahui langsung pembacaan putusan eksekusi pura tersebut. Apalagi pernyataan sikap tersebut, sudah berdasarkan Paruman Agung Desa Adat Canggu dengan tegas, pertama putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung (MA) No.482PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 agar tidak dilaksanakan.

“Kedua, Biarlah kami dari Desa Adat, Majelis Desa Adat Provinsi Bali bersama Parisadha Hindu Dharma Provinsi Bali untuk menyelesaikan masalah atau sengketa waris adat ini, berdasarkan hukum waris adat Bali dengan mengedepankan musyawarah, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa terlalu dirugikan dan terlalu diuntungkan,” ucap Bendesa Adat Canggu, saat membacakan surat pernyataan sikap tersebut. Mewakili krama Desa Adat Canggu, pihaknya juga menyampaikan sikap agar keputusan PN Denpasar berkaitan eksekusi pura agar tidak dilaksanakan atau dibatalkan, sekaligus memohon penyelesaiannya kasus sengketa pura bisa diselesaikan melalui jalur hukum adat. “Salah satu krama yang menghadapi masalah akan menjadi tanggungjawab bersama sebagai komitmen desa adat. Karena itu, akan dikawal komitmen ini dengan kebersamaan desa adat, sesuai hasil paruman agung Desa Adat Canggu,” tegasnya.

Disebutkan, dari paruman agung tersebut, pihak Kertha Desa Adat Canggu juga menurunkan surat keputusan, agar PN Denpasar membatalkan eksekusi pura, sehingga akhirnya pembacaan Surat Keputusan PN Denpasar akhir ditunda. Hal tersebut juga berdasarkan surat dari Polres Badung perihal penundaan eksekusi kepada PN Denpasar. “Pembaca keputusan PN Denpasar ini akhirnya ditunda, alasannya karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca pelantikan presiden dan wakil presiden, sehingga pembacaan putusan ditunda. Jadi sekarang kita punya waktu dan kesempatan melalui jalur hukum adat,” tegasnya, sekaligus ditambahkan, Kelian Pura Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, I Made Widana berharap agar tanah pura dikembalikan, sehingga bisa kembali dimamfaatkan oleh pengempon.

“Kita akan tetap melawan dan berusaha mencari celah hukum, karena ini murni kasus adat. Karena dari dulu kasus ini tidak bisa berdamai, sehingga kami menempuh jalur hukum seperti ini. Apalagi meskipun aktifitas pengempon pura selama ini bisa berjalan seperti biasa, namun kami merasa tidak nyaman,” imbuhnya. Seperti diketahui sebelumnya, untuk mengakhiri polemik kasus pura utamanya yang menimpa ahli waris dan pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh di Banjar Babakan, Canggu, Kuta Utara, Kertha Desa Adat Canggu segera melayangkan nota keberatan ke Mangkamah Agung (MA), agar putusan hukum yang menyangkut ahli waris adat di Bali dibatalkan demi hukum. Bendesa Nyoman Sujapa menjelaskan upaya ini sesuai dengan arahan Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. 016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.