Tunda PTM, Tokoh Pendidikan: ‘De Ajum-ajuman’!

Foto: Kliping Koran Pos Bali, Edisi 1 April 2021, Halaman 2
91 Melihat

DENPASAR, posbali.co id – Di tengah persiapan pembukaan pariwisata internasional di tiga zona hijau Ubud, Sanur dan Nusa Dua yang digadang-gadang pada Juli 2021, ternyata dunia pendidikan juga mulai siap-siap melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Beberapa sekolah di Denpasar telah mulai melakukan simulasi, bahkan di Gianyar telah melakukan PTM. Sayangnya, di Bumi Seni itu, salah satu siswa diberitakan positif terpapar Covid-19.

Dihimpun dari berbagai sumber, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan sekolah bagi daerah yang tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikecualikan. Bahkan jika ditemukan kasus positif, maka PTM ditutup sementara.

Sementara bagi orangtua, lanjut dia berhak atas pilihan mau menyekolahkan anaknya secara tatap muka atau tidak. Kewajiban hanya ditujukan bagi sekolah supaya memberikan pilihan bagi orangtua yang hendak menyekolahkan anaknya belajar secara tatap muka. “Tentunya orangtua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih PJJ ataupun kembali ke kelas,” tandasnya.

Tokoh Pendidikan di Bali, IGB Arthanegara angkat bicara terkait fenomena itu. Pihaknya menyarankan agar lembaga pendidikan menahan diri untuk melakukan PTM selama pandemi masih berlangsung. “Utamakan kesehatan, jangan coba-coba melakukan PTM jika masih ragu-ragu. De ajum-ajuman,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (31/3).

Pihaknya menyarankan agar lembaga pendidikan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk rencana belajar secara offline. “Kebijakan pemerintah itu sudah melalui berbagai kajian sebelum diterapkan ke masyarakat. Jangan sampai setelah dibuka, kemudian ada yang positif kembali ditutup. Kan gurunya kasihan dituding tidak disiplin menerapkan prokes,” jelasnya.

Begitu juga dengan sekolah dengan perjanjian kerjasama atau yang sering disebut sekolah internasional, pihaknya juga menyarankan menunda PTM. “Sebaiknya tunggu intruksi pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bali I Made Supartha juga menyoroti pelaksanaan PTM yang ikut ‘nimbrung’ di tengah rencana pembukaan pariwisata internasional.

Kata dia, kendatipun itu PTM itu penting, sebaikanya pemangku kebijakan mengutakaman sekala prioritas. Yaitu kesehatan. Seluruh keluarga sekolah, baik guru, staf hingga penjaga sekolah divaksin terlebih dahulu. “Jadi jangan asal-asalan buka PTM. Kalau terjadi klaster siapa yang akan bertanggungjawab? Kan kasihan anak-anak jadi korban,” jelasnya.

Menyikapi adanya siswa terkonfirmasi positif di Gianyar, pihaknya menyarankan agar PTM itu ditunda. “Tunda dulu. Jaga melawan alam, karena sulit melawan musuh yang tak jelas kelihatan. Sebaiknya pembelajaran secara jarak jauh melalui online saja, toh selama ini berjalan dengan baik, kendatipun ada beberapa kendala, tapi pada akhirnya juga selesai,” bebernya.

Begitu juga dengan sekolah internasional, pihaknya menyarankan agar mengikuti aturan yang berlaku dan ditetapkan pemerintah. “Janganlah untung-untung sendiri, tapi pada akhirnya anak yang menjadi korban. Ini kan masalah nyawa generasi penerus bangsa,” tandasnya.

Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa membenarkan bahwa pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu yang berkembang di Bali. Untuk itu, lanjut dia perlu dukungan semua pihak dalam menjaga situasi dan kondisi Bali ini. Dikatakannya, adanya sesuatu hal yang negatif, maka perlu dipandang sebagai hal yang positif untuk melakukan pembenahan.

“Kita di pariwisata sangat-sangat memohon dukungan dari masyarakat. Baik itu peran media, pelaku industri, melalui sapta pesona itu. Kemudian protokol kesehatan itu sangat kami mohon dukungan dari masyarakat, sehingga pariwisata ini bisa segera dibuka,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa mengatakan, PTM sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo diupayakan dimulai bulan Juli 2021 atau awal tahun ajaran baru. Namun, karena saat ini pertambahan terkonfirmasi masih fluktuaktif, maka PTM bakal dilakukan setelah semua masyarakat mendapatkan vaksinasi. “Guru-guru dan juga staf sekolah bakal divaksin terlebih dahulu. Kemudian baru akan dilakukan PTM,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah memerintahkan agar menunda terlebih dahulu PTM ini. “Saya juga telah meminta para kepala sekolah SMA/SMK dan SLB atau yang sederajat untuk melakukan koordinasi dengan Satgas Kabupaten/Kota. Karena untuk menyangkut Covid-19 ini, mereka lah yang tahu kondisi dan situasi di masing-masing wilayahnya,” tegasnya.

Terkait ada sekolah iternasional yang membandel, Boy mengungkapkan bahwa sekolah kerjasama ini izinnya dari pusat. Kendatipun demikian, pusat memberikan kewenangan kepada daerah sesuai sekolah itu berdiri.

“Jadi untuk pelaksanaan tatap muka itu, diserahkan keputusannya di daerah, dalam hal ini Satgas di masing-masing kabupaten/kota, dan ditambah dengan Instruksi Mendagri serta SE dari bapak Gubernur Bali tentang PPKM berskala mikro. Itulah yang harus ditaati oleh segala unsur, bukan sekolah saja,” pungkasnya. alt/poll

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.