Transport Online Tuding Gubernur Labrak Aturan Pembatasan Zonasi

310 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Untuk mengakhiri polemik antara taksi online dan konvensional di Bali, Pemprov Bali berencana akan mengatur zonasi operasi taksi di Bali lewat Peraturan Gubernur (Pergub). Rencana untuk mengatur zonasi taksi lewat Pergub ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat melakukan audensi dgn Transport konvensional di Denpasar, Senin (27/5).

Dihubungi terpisah, Direktur PT. Dwi Sarana Mesari (Jayamahe Transport), Aryanto menegaskan dari sisi konsumen akan dirugikan, karena selama ini praktik monopoli dan penerapan harga (aji mumpung) oleh konvensional dirasa sangat merugikan wisatawan, ditambah lagi jika rencana aturan ini diterapkan maka transport konvensional akan semakin memonopoli dan lebih arogan dalam memainkan harga seenak sendiri, karena mereka tidak memiliki kompetitor lagi,” ujarnya.

Aryanto yang juga sebagai Ketua Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia DPD Bali menyatakan akan berkoordinasi dengan DPP PAS Indonesia dan juga Kementerian Perhubungan Darat terkait wacana Pergub tersebut. Menurut Aryanto, berdasarkan PM No.118/2018, kewenangan gubernur hanya bisa menerapkan zonasi harga dan untuk di beberapa wilayah kantung pariwisata harga bisa disesuaikan.

Antara Transport online dan konvensional bisa saling berkompetisi dengan harga yang telah diatur oleh gubernur, tinggal mereka saling memberikan servis yg terbaik. Sisanya tinggal serahkan kepada konsumen dan pasar untuk memilih, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang No.8/1999 tentang Perlindungan Hak Konsumen. Dengan pembatasan zonasi operasional, tentunya langkah gubernur ini akan menabrak banyak aturan, terutama UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terlebih statement bahwa yang bisa menjadi driver atau supir transportasi di Bali harus memiliki KTP bali, hal ini dirasa sangat diskriminatif dan rasis. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Yang benar adalah, gubernur hanya bisa mengatur dan menyesuaikan harga di beberapa zona yang dirasa perlu diatur oleh gubernur untuk menyelesaikan konflik antara transport online dan konvensional,” sentilnya. 016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.