Tokoh Bali Nilai Wishnutama Tak Paham Pariwisata Budaya

Pura Ulun Danu Bratan di Bedugul, Kab. Tabanan
Pura Ulun Danu Bratan di Bedugul, Kab. Tabanan
2,386 Melihat

*Soal gagasan Sulap Bali Lebih Ramah pada Wisman Muslim

DENPASAR, POS BALI.- Tokoh pariwisata Bali Gde Wiratha mengaku sangat kecewa dengan Wishnutama Kasubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mendorong wisata halal di Bali. “Kelihatannya dia (Menparekraf-red) tidak paham tentang Bali, yang selama ini dikenal sebagai lokomotif pariwisata Indonesia. Katanya dia orang kreatif, ternyata kemampuannya hanya segitu,” ujar Gde Wiratha di Denpasar, Minggu (10/11/2019).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi viralnya berita yang dibuat oleh sebuah media online perpengaruh di Jakarta. Dalam berita tersebut diuraikan gagasan Wishnutama dan Wakilnya Angela Tanusudibyo yang ingin menyulap Bali dan Toba lebih ramah terhadap wisman Muslim. Kendati berita tersebut telah ditarik, Gde Wiratha menilai, sekilas sudah bisa terbaca kemampuan Wishnutama dan Wakilnya yang sangat minim di bidang pariwisata.

Wiratha mengatakan, siapapun menterinya gagasan wisata halal pasti ditolak di Bali. Mengapa? “Karena Bali sudah menganut pariwisata budaya yang bernafaskan agama Hindu dan sudah masuk ke lembaran daerah berpuluh-puluh tahun lalu. Itu artinya sudah diakui oleh negara. Dengan digembar-gemborkannya program wisata halal itu di Bali seolah ingin membenturkan dengan apa yang sudah berjalan puluhan tahun. Sangat aneh, bukan?,” tandas Wiratha.

Gde Witatha, Mantan Ketua Kadin Bali

Mantan Ketua Kadin Bali dua periode ini mengingatkan, pariwisata budaya telah menjadi brand Bali, sehingga menjadi sangat populer di dunia. Dalam berbagai penelitian dan survei akademik, alasan utama kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali, khususnya dari kelompok quality tourist sebagaian besar karena ingin menyaksikan budaya Bali yang adiluhung, tentu dengan manusia Bali sebagai pelakunya.

Pariwisata budaya yang bernafaskan agama Hindu dengan turunannya, antara lain budaya dan kesenian Bali yang dipersonifikasi melalui Pesta Kesenian Bali (PKB). “Presiden Jokowi sendiri dengan bangga tetap mengenakan pakaian adat Bali saat berkunjung ke Malaysia seusai membuka PKB. Ini bentuk apresiasi Presiden Jokowi terhadap budaya Bali. Nah, bawahannya yakni Menparekraf yang namanya Wishnutama itu kok tidak paham,” ujarnya retoris.

Dia berharap dengan latar belakang keahliannya, Wishnutama mestinya bisa membuat terobosan yang berbobot di bidang pariwisata. Katakanlah membuat content promo pariwisata Indonesia yang membuat dunia terpukau. Atau mendorong pengembangan destinasi dengan berbasis potensi dan sumber daya yang otentik di masing-masing daerah. Baik seni, budaya, alam maupun tinggalan budaya di masing-masing destinasi.

Kalau memang Wishnutama dan Angela kreatif, mestinya berani buat terobosan. Misalnya mengusulkan kepada Presiden dan kementerian terkait, khususnya ke Imingrasi agar meninjau kembali kebijakan bebas visa menjadi visa saat kedatangan (visa on arrival) dan tidak gratis seperti sekarang. “Kita dari Indonesia juga saat berkunjung ke Australia atau negara-negara Eropa dan Amerika juga bayar visa cukup mahal, toh tidak protes,” ujar Wiratha. 

Dia menilai selama ini Bali banyak berkontribusi terhadap pariwisata nasional, namun balikannya untuk Bali belum sepadan. Pada konteks itulah dia mengusulkan agar VoA diberlakukan. Misalnya VoA ke Bali dinaikkan menjadi 100 dolar AS. Dengan catatan, 10 persen masuk ke kas negara, sementara 90 persen masuk ke Bali sebagai Pendapatan Asli Daerah. “Bali sudah saatnya mahal karena destinasinya berkualitas, yakni pariwisata budaya,” usul Wiratha.

Sementara itu, berita di laman sindonews.com yang berjudul “Wishnutama dan Angela Bakal Sulap Toba dan Bali Ramah Wisman Muslim” sudah dicabut. Media milik Hary Tanusudibyo—yang tak lain ayah Wakil Menparekraf Angela Tanusudibyo justru mengaku keliru mengutip pernyataan Menparekraf Wishnutama dan meminta maaf. Anehnya tidak disebutkan pada bagian mana kekeliruan itu dan mengapa Wishnutama tidak membuat hak jawab, sebagaimana umum berlaku di dunia jurnalistik. 002

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.