Togar : Korupsi Kejahatan Luar Biasa, Penanganan Harus Luar Biasa

Praktisi Hukum, Togar Situmorang
Praktisi Hukum, Togar Situmorang
534 Melihat

Polemik Penolakan dan Mendukung Revisi UU KPK

Revisi UU KPK sudah dikirim ke presiden. Suka tidak suka, bola panas revisi UU KPK saat ini sudah berada di tangan Jokowi

DENPASAR, POS BALI Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam telah menyetujui draf rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah RUU perubahan UU KPK itu disepakati, DPR langsung mengirimkan draf tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Praktisi Hukum, DR Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P, mengatakan, rencana revisi UU KPK ini menjadi pertaruhan bagi Presiden Jokowi. Dalam tata hukum di Indonesia, produk per-Undang-Undangan dikerjakan bersama legislatif dan eksekutif. Jika salah satu pihak tak sepakat akan hal itu, rencana tersebut bisa dibatalkan.

“Saya tidak dalam posisi mendukung revisi atau menolak. Karena  penolakan dan yang mendukung revisi sudah manuver politik. Saya tak ingin masuk kesana. Tapi sebagai pengacara, standing (posisi-red)  saya adalah bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah akut. Korupsi di Indonesia sudah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), jadi penanganan harus luar biasa juga,” kata Togar Situmorang di Denpasar, Rabu (11/9/2019).

Togar Situmorang, yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019, menyoroti sejumlah poin krusial dalam rancangan UU KPK yang telah beredar. Poin-poin pokok dalam draf perubahan itu antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. “Draf revisi UU KPK yang telah disusun DPR itu sangat berbahaya bagi kelangsungan KPK maupun pemberantasan korupsi di Indonesia, karena pada draf tersebut tak ada poin-poin untuk memperkuat KPK,”ujarnya

Revisi UU KPK tidak progresif memberantas korupsi, karena taK sejalan dengan Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. Dalam konvensi itu, ditegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi, yang pelaksanaannya diatur secara khusus dan independen dalam Undang-Undang Tipikor. “KPK itu dibentuk karena suatu kejahatan luar biasa terkait korupsi,  jadi penanganannya harus luar biasa. Tapi saya melihat belakangan ini,  KPK tak maksimal dalam pengungkapan korupsi. Ada tebang pilih. Kalau revgisi itu untuk memperkuat pemberantasan korupsi di tanah saya pikir perlu juga dievaluasi,” kata Togar.

Kendati demikian Togar berharap Jokowi konsisten seperti sikap sebelumnya yang menolak membahas revisi UU KPK. Sebagaimana kita ketahui Jokowi pernah menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK pada tahun lalu.  Jadi saya kira sekarang harus konsisten, apalagi ini kan sekarang presiden belum dilantik, kemudian terpilihnya belum lama, janji politik masih basah, menurut saya jangan main-main dengan aspirasi masyarakat,” tandasnya mengingatkan. 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.