Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK, Dewan Buleleng Rapat dengan Eksekutif

Rapat DPRD Buleleng dengan eksekutif, Selasa (11/8), membahas tindaklanjut dari hasil pemeriksaan BPK terkait penggunaan anggaran 2019.
290 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Anggota DPRD Buleleng menggelar rapat dengan pihak eksekutif, Selasa (11/8). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Buleleng, Made Putri Nareni, untuk membahas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2019, karena ada beberapa temuan BPK yang harus diselesaikan Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng tersebut dihadiri juga masing-masing Ketua Komis DPDD Buleleng, Ketua Fraksi DPRD Buleleng, Asisten III Setda Buleleng beserta Tim Tindaklanjut LHP BPK.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Putri Nareni, meminta Tim Tindaklanjut BPK memaparkan sejauh mana SKPD sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran tahun 2019. “Ada tujuh temuan BPK yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK,” kata Putri Nareni di awal rapat.

Asisten III Setda Buleleng, Nyoman Genep, mengatakan, ini Pemkab Buleleng sudah menindaklanjuti hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019. Diakuinya, memang ada tujuh temuan BPK dan sudah ditindaklanjuti. Dari total tujuh temuan itu, empat di antaranya sudah ditindaklanjuti dan dinilai memenuhi rekomendasi BPK.

Tiga temuan lainnya sudah ditindaklanjuti, namun dinilai belum memenuhi rekomendasi BPK. Ketiga temuan belum memenuhi rekomendasi tersebut yakni pengadaan brake tester dan axle load mater pada Dinas Perhubungan (Dishub), belanja modal tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat. Ketiga adalah kerja sama aset kemitraan dengan pihak ketiga untuk tanah HPL di Desa Pejarakan.

“Sekarang ini tim sudah bekerja maksimal untuk bisa segera menyelesaikan administrasi temuan BPK, sehingga nantinya bisa memenuhi rekomendasi dari BPK,” ujar Genep.

Menyikapi hal itu Anggota DPRD Wayan Masdana meminta, kepada esekutif agar benar-benar bisa menyelesaikan temuan BPK. “Apa yang menjadi temuan di tahun 2019, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Kami harap pihak eksekutif melaksanakan rekomendasi dari DPRD Buleleng seperti harga standar banten di lingkup Pemkab Buleleng dan juga ada beberapa fasilitas umum belum memiliki bersertifikat,” tegas Masdana.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III, Wandira Adi. Ia berharap agar pemerintah bisa lebih cermat dalam hal perencaanaan program kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan yang akhirnya menjadi temuan BPK. “Kami harap agar dokumen hasil pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK agar segera disampaikan ke DPRD,” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.