Tersangka Lain Sedang Didalami

270 Melihat

Kejari Denpasar sepertinya tidak berani menyentuh mantan Kepala Desa, sebab yang bersangkutan saat ini anggota dewan PDI Perjuangan.  Luhur Istighfar membantah. Dia mengaku sudah pernah menangani masalah yang melibatkan anggota dewan.

Menurutnya, penyidik masih memperdalam rangkaian perbuatan tersangka Ariyaningsih apakah melibatkan pihak lain. “Kemungkinan tersangka lain sedang kami dalami. Kalau ada dua alat bukti bisa dipertanggungjawabkan ke tingkat penyidikan, maka kami bisa menetapkan tersangka lain,” janjinya.

Luhur pun berharap tersangka Ariyaningsih bisa “bernyanyi” memberi petunjuk keterlibatan pihak lain. Ditanya peran Ariyaningsih sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka, Luhur menjelaskan, ketika ada kegiatan tersangka minta pencairan uang kepada perbekel. Setelah uang dicairkan dipegang bendahara kemudian digunakan.

Nah, ketika ada kelebihan anggaran, anggaran itu tidak jelas ke mana larinya. Bahkan tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena itu sebagai bendahara ditetapkan sebagai tersangka. Luhur pun berjanji akan mengawal kasus ini. “Yang penting sekarang kami akan ikuti dan lihat kasus ini. Saya pasti akan memelototi terus Kasi Pidsus,”katanya.

Sementara itu, Kasi Pidsus  Nengah Astawa dan Kasi Intel dan Humas, AA Ary Kesuma yang mendampingi Kajari, Luhur Istighfar, hanya bungkam.

Kasi Pidsus, Nengah Astawa yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan begitu lantang mengatakan, tidak pandang siapa yang harus bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Pemendagri.  Ketika disodok ada pengakuan dan bukti pengembalian uang dari mantan Perbekel, Nengah Astawa hanya diam disamping Kajari.

Untuk diketahui, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Denpasar, perbekel, kaur dan bendahara ikut menggunakan uang Silpa. Setelah ada temuan tersebut ada pengembalian ke kas daerah sekitar Rp300 juta lebih. Yaitu dari mantan Perbekel Dauh Puri Klod I Gusti Made Wira Namiartha sebesar Rp 8,5 juta, kaur keuangan Rp102 juta dan bendahara Rp144 juta. Sedangkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp 770 juta. Sementara berdasar temuan BPKP kerugian negara sekitar Rp 980 juta. 009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.