Tersangka Lain Masih Dalam Angan – angan Penyidik

Kajari Denpasar, Luhur Istighfar didampingi Kasi Intel, AA Ary Kesuma (kiri) dan Kasi Pidsus, Nengah Astawa (kanan)
Kajari Denpasar, Luhur Istighfar didampingi Kasi Intel, AA Ary Kesuma (kiri) dan Kasi Pidsus, Nengah Astawa (kanan)
365 Melihat

Korupsi APBDes Desa Dauh Puri Klod

DENPASAR, POS BALI – Aneh, penyidikan  yang dilakukan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar atas dugaan korupsi APBDes, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat hanya menetapkan Bendahara, Ni Luh Putu Ariyaningsih, sebagai tersangka.

Lebih aneh lagi, Putu Ariyaningsih yang menjabat  bendahara 2012 – 2018 ini dijerat pasal 2 dan 3 Undang – undang Tipikor dengan juncto  Pasal 55 KUHP. Bendahara ini dikatakan melakukan korupsi ‘bersama – sama’. Bersama siapa? ternyata masih dalam angan – angan penyidik Pidsus Kejari Denpasar. Pasalnya, penyidik sepertinya masih mencari – cari, siapa yang akan mendampingi bendahara ini sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Luhur Istighfar yang ditemui, Rabu (6/11) mengatakan, apa yang dilakukan oleh penyidik adalah strategi dari penyidikan. “Apa strategi itu ingin menyelamatkan yang berpeluang untuk menjadi tersangka?” Kajari yang baru menjabat ini mengelak, masih dalam penyidikan. “Hanya bendahara yang sudah ditemukan dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Luhur Istighfar.

Ketika ditanya, bukan tidak mungkin, karena sudah terlanjur memasang  juncto Pasal 55 KUHP, bersama – sama, penyidik  mencari – cari tersangka lain, “Apa tidak mungkin, untuk menyelamatkan yang lain, bisa – bisa tukang kebun di Kantor Desa Dauh Puri Klod dijadikan tersangka? ”Kajari mengelak dengan mengatakan, bisa saja bila dalam penyidikan ada bukti yang mengarah ke tukang kebun menggunakan dana APBDes.   

 Ketika  dikatakan penetapan Ariyaningsih sebagai tersangka dinilai janggal karena mantan perbekel, I Gusti Made Wira Namiartha, tidak tersentuh, lagi – lagi Kajari Luhur Istighfar mengatakan, belum ada dua alat bukti yang ditemukan penyidik untuk menetapkan Namiartha yang kini menjadi anggota DPRD Kota Denpasar ini sebagai tersangka.

Seperti diketahui, sesuai dengan Permendagri, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) atau penanggungjawab pengguna anggaran. “Sesuai  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bertindak sebagai penanggungjawab keuangan. Bagaimana bisa mantan Kepala Desa masih aman saja ? ” Kajari berdalih, penyidik masih berusaha mengembangkan dan memperdalam siapa saja yang diajak kerja sama tersangka Ariyaningsih.

“Apakah pengembalian uang yang dilakukan mantan Perbekel bukan bukti bahwa yang bersangkutan menikmati dana APBDes ?”  Disodok begitu, Luhur sempat kelabakan dan berusaha berkelit dengan mengatakan, penetapan tersangka selain alat bukti juga harus dilihat niatnya. “Kami akan lihat, apakah pengembalian itu bentuk dari tindak pidana atau bukan. Apakah ada niat jahat di situ? Yang paling penting siapa yang memiliki niat jahat. Intinya mohon  bersabar,” kelitnya.

Ketika dikejar, ukuran dari penyidik menentukan niat jahat seseorang, Luhur mengatakan, seseorang bisa dikatakan berniat jahat jika ada kerja sama dengan tersangka. “Misalnya antara perbekel dengan bendahara, apakah mereka bersekongkol atau tidak,” kata Luhur  yang belum genap dua bulan menjabat Kajari Denpasar itu 009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.