Tersangka Korupsi Aci-aci dan Sesajen, Mantan Kadisbud Kota Denpasar Ditahan

Kadisbud Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, tersangka korupsi saat digiring ke mobil tahanan Kejari Denpasar, Senin (11/10/2021).
51 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Yuliana Sagala, membuktikan keseriusannya dalam penanganan korupsi di Kota Denpasar. Senin (11/10/2021) siang, Yuliana Sagala menandatangani surat penahanan terhadap I Gusti Ngurah Bagus Mataram, mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar.

Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.  Dana BKK tahun anggaran 2019-2020 tersebut adalah pengadaan barang dan jasa berupa   aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada dibawah kelurahan se-Kota Denpasar. IGN Bagus Mataram ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/10/2021).

“Hari ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar melaksanakan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen,” jelas Yuliana Sagala.

Dia mengatakan, dilakukan penahanan terhadap tersangka, Gusti Bagus Mataram ditingkat penuntutan selama 20 hari dan dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polresta Denpasar.       

Kajari Yuliana Sagala, menjelaskan, dugaan korupsi terjadi tahun 2019-2021 berlokasi di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Sebagai Kepala Dinas, tersangka, menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efesien.

Selaku PA mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan fee dari rekanan. Sementara dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. “Akibat perbuatan tersangka, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih,” ungkap Yuliana Sagala.

Lebih lanjut dikatakan, pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Secepatnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar,” pungkas Yuliana Sagala. 009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.