Tanggulangi Lingkungan Kumuh, Dinas Perkimta Buleleng Bentuk Tim PSU

Ni Nyoman Surattini
338 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Buleleng membentuk Tim Verifikasi dan Tim Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Pembentukan tim ini sebagai tindaklanjut di beberapa perumahan yang ada di Buleleng fasilitas umumnya banyak yang tidak layak dan terkesan kumuh. Ini sesuai dengan SK Bupati Buleleng No. 590/387 HK Tahun 2020.

Sejauh ini fasilitas umum di kawasan perumahan terkesan kumuh karena tak terawat. Seperti jalan rusak, saluran air limbah yang macet, serta sarana lain yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga lingkungan sekitar perumahan terkesan kumuh.

Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, mengatakan, untuk tahun 2020 ini ditargetkan 1 PSU sudah diserahkan ke Pemkab Buleleng. Untuk mewujudkan target itu, sudah dibentuk beberapa tim yakni tim verifikasi penyerahan PSU dan tim sekretariat penyerahan PSU sesuai dengan hasil rapat kordinasi dengan KPK.

“Dari hasil rapat tersebut, KPK telah menyarankan pemerintah daerah agar membuat PSU. Dari itu, maka kami langsung membuat skedul prasarana, sarana, dan utilitas tersebut,” kata Surattini, Senin (26/10).

Dalam waktu dekat ini, Surattini akan segera menggelar pertemuan dengan tiga asosiasi pengembang yang ada di Buleleng yaitu Himpera, DPC REI, dan DPC Pengembang Indonesia. Pertemuan untuk menentukan PSU mana yang akan diserahkan menjadi aset Pemkab Buleleng. “Syarat PSU bisa diserahkan adalah harus dalam keadaan baik,” ujarnya.

Surattini menjelaskan tujuan PSU adalah untuk menjamin bekelanjutan dan pemeliharaan atas pengelolaan prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Saarana fasilitas penunjang berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi dan budaya, termasuk juga utilitas sarana penunjang pelayanan.

Prasana yang dimaksud seperti jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah dan hujan, dan saluran pembuangan sampah. Sarana yang dimaksud seperti praniagaan, pendidikan, olahraga, kesehatan. Sementara utilitas adalah jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Surattini menegaskan, ke depan jika ada pengembang yang justru tidak melaporkan PSU ke pemerintah, maka sanksi tegas akan diberikan kepada pihak pengembang tersebut. “Akan ada sanksi jika pengembang tidak melaporkan PSU ke pemerintah. Kami usahakan kesadaran mereka agar menyerahkan PSU dengan kondisi baik dan sesuai syarat atau izin PSU,” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.