Tak Penuhi Unsur Pidana, Kasus Somvir Di-SP3

Dr. Somvir saat mendatangi Polres Buleleng, beberapa waktu lalu.
327 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Laporan dugaan tindak pidana pelibatan anak di bawah umur untuk kegiatan politik dengan terlapor yakni Dr. Somvir yang kini duduk di DPRD Bali, resmi dihentikan oleh Satreskrim Polres Buleleng. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polres Buleleng.

Seizin Kapolres Buleleng, Kasubag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya mengatakan, dikeluarkannya SP3 terhadap kasus Dr Somvir karena tidak memenuhi unsur pidana sehingga proses penyelidikan dihentikan sejak sepekan yang lalu. “Kasusnya sudah SP3 sekitar satu minggu yang lalu,” ujar Sumarjaya, Kamis (17/12/2020) di Mapolres Buleleng.

Sebelumnya, politisi Nasdem dari dapil Buleleng yakni Dr. Somvir dilaporkan oleh Made Sudiari yang tak lain orangtua dari anak yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada Juli lalu oleh Dr Somvir. Atas laporan itu, Somvir juga melaporkan balik Made Sudiari dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik pada Oktober lalu. Hanya saja kini kedua laporan tersebut telah dihentikan penyelidikannya oleh Satreskrim Polres Buleleng.

Penghentian penyelidikan itu, dari hasil gelar, pemeriksaan saksi, barang bukti, keterangan berbagai pihak termasuk kedua pelapor. “Dua kasus ini tidak memenuhi unsur pidana dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik melibatkan tim pengawas penyidik, Subbag Hukum Polres Buleleng,” kata Sumarjaya.

Disinggung terkait unsur pidana yang tidak terpenuhi, Sumarjaya mengaku, itu merupakan hal teknis yang ranahnya ada di penyidik. “Ya, terkait unsur pidana yang tidak terpenuhi kami secara teknis tidak bisa sampaikan karena itu adalah menyangkut materi penyelidikan. Yang pasti dalam kasus ini penyidik sudah melakukan secara prosedur,” jelas Sumarjaya.

Sementara terpisah Kuasa Hukum Dr. Somvir yang juga Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem Provinsi Bali, Wayan Karta, bersyukur jika pelaporan atas kliennya sudah di-SP3 oleh Satreskrim Polres Buleleng. Karta menilai sejak awal kasus ini merupakan sengketa pemilu yang harusnya diselesaikan Bawaslu bukan di kepolisian.

“Ini kasus lama, tahun 2019 sudah selesai. Kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Buleleng oleh LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FMK) Buleleng. Setelah digelar sidang, Somvir tidak terbukti melakukan pelanggaran, sampai dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bali dan lagi tidak terbukti Dr. Somvir melakukan pelanggaran,” pungkas Karta. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.