Soal Sampah Medis, Diskes-DLH Gianyar Saling Lempar Tanggung Jawab

Sampah medis yang dibuang sembarangan di wilayah Kelurahan Bitera beberapa waktu lalu, menunjukan lemahnya pengawasan dari DLH Kabupaten Gianyar.
213 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – Pengolahan sampah medis yang sumbernya dari praktik swasta, menjadi permasalah baru di Kabupaten Gianyar. Data tempat pengolahan sampah medis milik praktik pribadi masih belum dikantongi Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar. Kedua instansi ini justru terkesan saling lempar tanggung jawab menangani persoalan ini, sedangkan RS Sanjiwani belum ada kerjasama dengan pihak mana pun.

Direktur RSU Sanjiwani Gianyar yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, dr. Ida Komang Upeksa, beberapa waktu lalu mengatakan, kendati terduga pelaku pembuang sampah adalah oknum tenaga kesehatan, tapi karena praktiknya di luar tugas, bukan jadi kewenangan RSUD Sanjiwani menangani. “Kalau ada di dalam rumah sakit ya kami, kalau sampahnya di luar itu ranah DLH,” ujarnya.

Terkait orang pribadi menitip sampah medis di RSUD Sanjiwani, Upeksa mendaku hingga saat ini tidak ada melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk bisa menggunakan fasilitas pengolahan limbah medis di RS.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar, Ni Made Mirnawati, Minggu (13/6/2021) mengatakan, instansinya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk  tempat penampungan sementara (TPS) B3. Ini sesui peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor: P.56/menlhk-sekjen/2015. “Yang kami keluarkan hanya rekomendasi lingkungan terhadap TPS B3. Untuk kelengkapan izin TPS B3 lokasinya di masing-masing penghasil sampah/limbah B3,” ungkapnya.

Dalam peraturan Menteri itu, terangnya, kewenangan pemberian izin TPS B3 rekomendasi ada di DLH. Sementara pengelolaan sampah medis, pengurangan, pemilahan, penyimpanan merupakan tanggung jawab penghasil sampah medis. Mengenai data ke mana sampah medis dari praktek pribadi setelah di TPS B3 dibuang, dia menyebut akan dikoordinasikan Dinkes sebagai lembaga yang berwenang. Kecuali itu, DLH pun akan menyurati organisasi profesi. Ke mana limbah medis praktik pribadi dibuang setelah di TPS B3, semuanya ada di di organisasi profesi.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Gianyar, dr. I Nyoman Rudi Susantha, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai komentar. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.