SMSI Minta Pemprov Jelaskan Dana Relaksasi Media di APBD Perubahan 2020

Emanuel Dewata Oja, Ketua SMSI Bali
Emanuel Dewata Oja, Ketua SMSI Bali
375 Melihat

DENPASAR, POS BALI – Sejumlah perusahaan media online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali mempertanyakan dana relaksasi bantuan media pada anggaran perubahan tahun 2020 yang hingga kini belum direalisasikan Diskominfo.

Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja menjelaskan, semua perusahaan media online anggota SMSI telah mengajukan pada bulan Juni-Juli lalu. “Semua teman-teman Media online telah mengajukan kerjasama permohonan dana relaksasi ke Pemprov Bali melalui permohonan kolektif Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali,” kata Emanuel Dewata Oja di Denpasar, Minggu, (25/10). Tiga pekan terakhir ini sejumlah anggota menanyakan kelanjutan realisasi permohonan tersebut.

Menurut Edo sapaannya, semua media online anggota SMSI mendapat informasi dari bulan september lalu, dana relaksasi untuk media online yang belum dapat, dianggarkan di APBD Perubahan. “Nah, saya sebagai ketua SMSI mendengar keluhan dari teman-teman media online ini wajib melanjutkan aspirasi mereka semua. Itu sebabnya saya minta pemprov khususnya Diskominfo bisa menjelaskan dengan baik. Jangan sampai ada ketidakadilan. Jangan sampai ada permainan, karena sejak awal semua sudah berjalan dengan baik,” katanya

Edo menambahkan, jangan sampai ada media lain dapat sementara ada juga yang tidak dapat, padahal sudah secara resmi mengajukan permohonan secara kolektif melalui SMSI. “Selama ini juga pihak Pemprov melalui Diskominfo meminta kami melengkapi persyaratan bagi yang belum lengkap. Ini menambah keyakinan kami memang dana relaksasi itu ada,” ujarnya.

Karena terkatung-katung, eberapa anggota menyampaikan keluhan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Dan keluhan itu oleh Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab diteruskan kepada Kepala Diskominfo Provinsi Bali, Gede Pramana. “Sebagai info, bahwa pada APBD Perubahan tidak terdapat dana relaksasi,” kata Umar Ibnu Alkhatab mengutip jawaban Kadiskominfo Bali, Gede Pramana,14 Oktober lalu.

Jawaban Kadiskominfo ini agak “aneh”, karena Rabu 21 Oktober 2020, Ketua SMSI Bali, Edo masih diminta bidang I Humas Pemprov untuk melengkapi persyaratan anggota SMSI penerima dana relaksasi.

Informasi ini sejalan dengan jawaban salah satu pejabat di Kominfo yang beredar di kalangan wartawan, anggaran relaksasi media di APBD Perubahan itu ada, hanya diatur di bidang I. “Ini ada di bidang I. Kabidnya masih isolasi,” tulisnya.

Beredar juga informasi agar terkait relaksasi media di APBD Perubahan yang belum dicairkan jangan di-blow up agar tak sampai ke “Bali I”. Juga jangan sampai masyarakat tahu Pemprov Bali gak ada anggaran.

Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster pada pelantikan pengurus PWI Bali beberapa bulan lalu memastikan semua media di Bali yang memenuhi persyaratan akan mendapat dana relaksasi. “Dan itu permintaan saya sebagai Ketua SMSI Bali kepada pak gubernur. Dan beliau secara terbuka menyatakan kesanggupan semua mendapat dana relaksasi,” kata Edo 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.