Sistem Hukum Indonesia Belum Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

1,459 Melihat

Akademisi muda Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. I Putu Suwantara, SH. MKn. CPD saat bersama Dr. Normawati Hasim, Deputy Dean Research and Industrial Linkages (kanan) dan Dr Norazlina Abdul Aziz, Ketua Program Sarjana Muda Undang-Undang (kiri) di Universitas Teknologi Mara Shah Alam.

DENPASAR, posbali.co.id – Sistem hukum di Indonesia ternyata belum siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Kondisi tersebut dipicu oleh hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, sehingga malah menjadi ganjalan yang menghambat aturan berbagai bentuk transaksi elektronik yang semestinya sangat menguntungkan negara. “Tentunya apa yang menjadi harapan kita kedepan terkait dengan revolusi industri, hukum juga harus mampu bergerak lebih maju dengan kecepatan teknologi. Baru kita bisa menghadapi revolusi industri,” jelas Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. I Putu Suwantara, SH. MKn. CPD belum lama ini di Denpasar.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Unwar ini menceritakan pengalamanya selama beberapa hari mengajar di Universitas Teknologi Mara Shah Alam, Selangor Malaysia (dari 13 hingga 17 Mei 2019). Diberikan kesempatan mengajar dan berdiskusi kepada para mahasiswa di negeri jiran, Putu Suwantara banyak menemukan perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dibandingkan negara Malaysia yang menggunakan sistem hukum common law. Membawakan Mata Kuliah Hukum Tanah dan Cyber Law termasuk dari aspek enterpreneurship (kewirausahaan), muncul pembahasan terkait pemamfaatan teknologi blockchain. Yang banyak digunakan di bidang keuangan dengan menggunakan cryptocurrency (mata uang digital). Serta pemamfaatan untuk sistem buku tanah atau pertanahan.

“Dari situ saya tahu sistem disana tidak seberat sistem disini. Salah satu teknologi untuk mampu mengefisiensi kecepatan di dalam satu transaksi tidak bisa dilakukan di Indonesia karena perbedaan rumpun hukum itu,” jelas pengusaha muda di bidang properti ini. Dijelaskan, di Malaysia fungsi notaris tidak seperti di Indonesia karena disana hanya berfungsi sebagai register saja dan selanjutnya semua transaksi ditangani lawyer (pengacara). Inilah yang menjadi pemikiran ke depan harus dilakukan banyak kajian dan studi banding dengan para dosen yang memiliki rumpun hukum berbeda, agar Indonesia mampu menghadapi tantangan revolusi berbasis teknologi ke depan.

Secara sepintas bisa disimpulkan sistem hukum common law sudah mampu mengadopsi perkembangan transaksi di era digital. Sementara di Indonesia sistem hukum masih memberi banyak peluang kebocoran pendapatan bagi negara. Bila ini tidak segera disikapi maka tatanan wacana tidak akan mampu mengimbangi kemajuan yang ada. Jadi sistem hukum di Indonesia belum maksimal bisa menyentuh transaksi secara elektronik. Bahkan ketika hukum menyentuhnya banyak terjadi perdebatan seperti halnya permasalahan taksi online yang terjadi saat ini. “Contoh taksi online dan taksi biasa (konvensional, red). Aturan hukum taksi biasa ada. Sekarang juga ada taksi online berbasis teknologi. Dan ketika banyak terjadi masalah, maka baru muncul hukum yang mengatur dan sudah terlambat,” sentilnya.

Selain itu, juga dijelaskan terkait dengan pemotongan pajak setiap transaksi elektronik, juga belum mampu diatur dengan baik di Indonesia. Karena selama ini pajak hanya dipotong atau dibebankan pada perusahaan, sementara pada sistem hukum common law hal itu bisa dilakukan secara penuh. Inilah yang akan membuka pemikiran pentingnya upaya melakukan komperatif law atau perbandingan hukumnya, agar hukum di Indonesia bisa mempelajari karakteristik teknologi yang selama ini sudah dipayungi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harus disadari kelemahan ini membuat negara banyak kehilangan potensi pendapatan pajak, terlebih jumlah dan nilai transaksi elektronik yang terus meningkat dan meninggalkan cara-cara konvensional.

“Revolusi industri atau industri dagang ada transaksi yang belum mampu dijangkau dengan sistem civil law ini,” ungkapnya, lanjut mengatakan ini menjadi alasan sebuah Peraturan Menteri (Permen) untuk mengambil pajak di setiap transaksi terpaksa harus dicabut, karena secara instrumen hukum sepenuhnya belum siap. “Kalau kita berkaca pada salah satu Peraturan Menterian Keuangan yang akan mengenakan pajak pada transaksi e-commerce atau perdagangan elektronik sempat ditarik enam bulan setelah penerbitan peraturan,” beber Direktur Utama PT Agung Mesari Harijaya ini. 016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.