Sinergi Tingkatkan Kualitas Pasar Tradisional Melalui Pembatasan PSP

Foto: Kadisperindag Provinsi Bali Wayan Jarta dan Kasatpol PP Bali Dewa Dharmadi saat rapat koordinasi di Wiswasabha Utama Kantor Gubenur Bali di Renon Denpasar.
332 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Mengoptimalkan implementasi Pergub 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan narasumber Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang diwakili Kabid Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan PPKLH I Made Dwi Arbani.

Dalam rapat yang berlangsung di Wiswasabha Utama Kantor Gubenur Bali di Renon, Denpasar pada Jumat (7/5), pihak provinsi mengundang diantaranya Disperindag Kota Denpasar, Kasatpol PP Denpasar, Dinas Pemberdayaan Denpasar, Forum Kades/Lurah se-Denpasar, Kepala Pasar di bawah binaan Disperidag Kota Denpasar serta undangan lainnya.

Kadisperindag Provinsi Bali Wayan Jarta mengatakan, kebijakan pembatasan timbulan sampah (PSP) sesuai dengan visi misi Gubernur Bali Wayan Koster tentang Nangun Sath Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan Bali Era Bali. Khususnya dalam mewujudkan lingkungan hijau bebas dari sampah plastik.

“Pasar rakyat seluruh Bali jumlahnya 335 unit, sedangkan pasar modern di Bali 998 unit. Nah agar bisa bersaing dengan pasar modern, maka kita harus meningkatkan kualitas pasar tradisional dengan salah satu cara menjaga kebersihan, khususnya meminimalkan timbulan PSP,” katanya.

Untuk itu, Jarta mengajak seluruh pengelola pasar di Kota Denpasar menguatkan kembali penerapan Pergub 97/2018. Disebutkan olehnya, pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai di lingkungan pasar menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan pasar yang menjadi salah satu syarat memperoleh standar SNI.

Lebih dari itu, peningkatan kualitas pasar rakyat juga sangat dibutuhkan di tengah ketatnya persaingan dengan pasar swalayan dan toko modern.

Merujuk data tahun 2019, di Kota Denpasar terdapat 51 pasar swalayan dan 50 pasar rakyat. Selain penguatan implementasi Pergub 79/2018, Jarta juga menyinggung upaya penguatan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia minta pengelola pasar jangan pernah bosan untuk mengingatkan para pedagang dan pembeli agar selalu disiplin menerapkan prokes. Terlebih, belakangan virus corona telah bermutasi dan sejumlah varian baru yang penyebarannya lebih agresif telah masuk ke Daerah Bali.

“Pasar adalah tempat yang perlu mendapat perhatian, jangan sampai karena kelalaian kita, terjadi penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali,” imbuhnya.

Dwi Arbani menambahkan, bulan Juli 2021 diprediksi daya tampung TPA Suwung bakal overload. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan kembali mengintensifkan sosialisasi penerapan Pergub 97/2018.

“Mari kita sama-sama jaga alam Bali, kalau bukan kita, siapa lagi. Kita harus terus mengimbau dan memberi contoh pada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Terkait dengan disiplin penerapan Pergub 97/2018, ia mengingatkan agar masyarakat atau para pedagang pasar tak menunggu ditegur petugas Satpol PP.

“Kita semua harus peduli, jangan hanya disiplin saat ditegur petugas Satpol PP. Kami juga punya keterbatasan karena saat ini hampir seluruh sumber daya fokus pada penanganan Covid-19,” pungkasnya. 019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.