Sengketa Lahan Tegal Jambangan, Polisi Didesak Usut Perusak Rumah Warga

Warga Tegal Jambangan, Desa Sayan, Ubud, Gianyar, tinggal di bedeng setelah rumah mereka dihancurkan.
137 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – 14 tahun sudah kasus sengketa tanah Tegal Jambangan, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar dengan pengempon Pura Kemuda Saraswati, Ubud bergulir. Usai rumah warga diratakan pada tahun 2017, kasus tersebut mulai memanas. Sejumlah warga menuntut kepolisian mengusut pelaku perusakan rumah, karena eksekusi rumah dijalankan tanpa ada keputusan hukum.

Pengacara warga Tegal Jambangan, I Putu Arsana, Kamis (1/7/2021) mengaku punya bukti kuat bahwa harus ada tersangka dalam eksekusi rumah warga tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kali pertama kasus ini muncul, yang dinilai sangat sarat kejanggalan.

Dia menuturkan, pada tahun 2016 sejumlah warga Tegal Jambangan dipanggil Polda Bali berdasarkan laporan pengempon Pura Kemuda Saraswati atas tuduhan penggelapan hasil garapan. Namun, dalam penyelidikan, justru terungkap fakta janggal. “Dalam penyelidikan justru terungkap bahwa warkah sertifikat atas nama duwe Pura Kemuda Saraswati, semua ditandatangani Lurah Ubud dan Kepala Lingkungan Ubud Kelod. Bukan oleh Perbekel Sayan, padahal tanah itu berada di kawasan Desa Sayan,” urainya.

Selain itu, kata Arsana, warga Tegal Jambangan juga memiliki bukti atas tanah tersebut, yakni pembayaran pipil sejak tahun 1976/1977. Dalam logika hukum, terangnya, yang namanya klasiran ada verifikasi data. Berarti siapa yang tercatat di sini, tidak ada orang lain yang seharusnya boleh mengatasnamakan tanah tersebut. “Kalau sudah ada ini, tidak masuk akal ada orang lain yang mengaku menguasai tanah itu,” ungkapnya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dia berujar warga Tegal Jambangan menuntut balik kepolisian mengusut hal tersebut. Namun, alih-alih direspons, penyelidikan kala itu justru ditutup. Atas kejanggalan dalam warkah tersebut, warga akhirnya melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar. Namun, lagi-lagi warga tidak mendapat hasil yang diharapkan. Tahu-taunyapengempon pura mengirim somasi agar warga membongkar bangunannya, dan jika tidak dibongkar sendiri maka akan dibongkar paksa.

“Itu kan aneh, buktinya ini sudah jelas milik warga. Lalu ada penghancuran bangunan pada tahun 2017. Itu tanpa keputusan pengadilan,” serunya.

Setelah diketahui penghancuran rumah warga tidak sesuai keputusan hukum, warga pun melaporkannya ke Polda Bali pada Desember 2020. Namun, oleh Polda dilimpahkan ke Polres Gianyar. Setelah 4-5 bulan laporan tersebut dilimpahkan, dia menanyakan perkembangan penyelidikan polisi. Sayang, hingga saat ini tidak ada jawaban.

“Kami minta polisi segera menetapkan tersangka, karena sudah jelas itu ada pelanggaran hukum. Kalau terus kami dibeginikan, jangan salahkan kami turun ke jalan menuntut keadilan,” ketusnya.

Laporan polisi atas perusakan rumah tersebut dilakukan tiga orang, satu di antaranya I Dewa Ariana. Setelah rumahnya diratakan, kini dia masih tinggal di atas reruntuhan rumahnya dengan mendirikan bedeng, dan tinggal bersama 10 anggota keluarganya, terdiri dari anak dan cucu-cucunya. “Sekarang kami masih di sana, mendirikan rumah bedeng, sudah tidak ada pengusiran dan intimidasi lagi,” jelas Dewa Ariana.

Pengacara Pengempon Pura Kemuda Saraswati, Cokorda Gede Yudana, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam pembuldoseran rumah warga tersebut. “Maaf untuk yang itu saya tidak terlibat,” sahutnya singkat.

Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Laorens Rajamangapul Heselo, di kesempatan terpisah mengatakan, saat ini masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. “Perkara tersebut memang dilaporkan ke Polda dan sudah dilimpahkan ke Polres, sementara kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Belum ada tersangka,” ujarnya. 011 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.