Satpol PP Badung Ancam Bawa ke Ranah Penutupan Permanen dan ke Ranah Hukum

ist/ Lurah Seminyak, Kadek Oka Parmadi saat melakukan sidak toko modern yang melanggar instruksi pengaturan jam operasional toko modern
518 Melihat
Sikapi Toko Modern yang membandel Langgar Instruksi Pengaturan Jam Operasional

MANGUPURA, POSBALI.co.id – Upaya pengaturan jam operasional toko modern yang dilakukan Pemkab Badung, ternyata masih dilanggar usaha terkait. Kendati petugas Satpol PP regu Kuta telah rutin memberikan edukasi, mengimbau dan meminta agar toko modern tersebut tutup ketika melanggar batas jam operasional. Nyatanya beberapa diantara usaha toko modern tersebut seolah kucing-kucingan dengan petugas. “Kadang ketika kita tegur, mereka mengaku akan mau menutup usahanya. Tapi kebanyakan mereka berkamuflase dengan mematikan lampu, setelah kita tinggal ternyata masih buka. Karena itu kita terus awasi operasional mereka sampai mereka tutup,”ujar Komandan Regu Satpol PP BKO Kuta, Nengah ‘Kejus’ Wika, Senin (13/4).

Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP kabupaten Badung, IGAK Surya Negara tidak memungkiri kondisi tersebut. Karena itulah mulai Sabtu (11/4) pihaknya sudah mengambil tindakan tegas terhadap usaha toko modern yang melanggar pengaturan jam operasional. Selain memastikan usaha tersebut tutup sesuai instruksi, pihaknya juga mengangkut kursi yang masih disediakan di depan usaha terkait. “Sampai saat ini sudah ada 14 kursi yang kita angkut dan kita bawa ke kantor induk. Itu kita amankan dari 6 toko modern di wilayah perbatasan Legian-Seminyak sebanyak 9 kursi dan Kerobokan Kelod sebanyak 5 kursi. Nanti akan kita kembalikan lagi, jika pandemi corona ini berakhir,”terangnya.

Berkaca dari hal tersebut, pihaknya mengaku sudah menandai usaha terkait. Jika yang bersangkutan kembali melakukan hal serupa, pihaknya mengaku akan membawa hal tersebut ke ranah penutupan izin permanen. Dimana pihaknya akan merekomendasikan usaha yang membandel untuk dievaluasi perizinannya, sehingga bisa dilakukan ranah penutupan permanen. Termasuk bagi usaha yang membandel melanggar pengaturan jam operasional terkait. “Kita sekarang masih toleransi, kalau masih membandel itu namanya melawan instruksi pemerintah. Jadi itu bisa dilakukan rekomendasi penutupan perizinan permanen,”tegasnya.

Selain mengajukan rekomnedasi peninjauan perizinan. Diakuinya pelanggaran atas instruksi pemerintah juga bisa dibawa ke ranah hukum, sebab sifatnya memenuhi unsur pidana. Berdasarkan maklumat Kepolisian RI, para pelaku pelanggaran tersebut diakuinha bisa kena sanksi kurungan minimal 1,5 tahun penjara. Karena itulah pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan manajemen usaha terkait, agar bisa mematuhi instruksi pemerintah. Apapun alasannya, jika usaha tersebut masih membandel dan melangar, maka hal itu juga akan dibawa ke ranah hukum. “Kami sadari dalam kondisi ini situasinya memang serba sulit. Tapi apapun alasannya, usaha itu harus mematuhi aturan pemerintah. Sekarang tergantung mereka, mau menutup operasionalnya dengan kesadaranya sesuai instruksi pemrrintaj atau ditutup oleh pemerintah secara permanen dan dikenakan sanksi,”pungkasnya. 023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.