Rakernas KPP RI, Diah Srikandi Beberkan Fenomena Pengemis Anak hingga Suarakan Gratis Biaya Visum

Ketua KPP Provinsi Bali Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi W.S. saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPP RI di Jakarta, Rabu (29/9).
1,125 Melihat

JAKARTA, posbali.co.id – Fenomena pengemis anak-anak yang kian marak, dan bahkan kini muncul pengamen anak-anak berpakaian adat Bali, menjadi atensi khusus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali.

Permasalahan itu telah disampaikan Ketua KPP Provinsi Bali Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi W.S. dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPP RI di Jakarta, Rabu (29/9).

“Permasalahan ini menjadi atensi kami, bersinergi dengan Satpol PP, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya. Fenomena ini perlu pembinaan yang serius dari pemerintah agar tidak dilakukan berulang-ulang,” katanya.

Diah Srikandi yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali ini juga menyampaikan tentang tingkat kekerasan seksual pada anak yang kasusnya cukup tinggi.

“Permasalahan ini muncul di beberapa kabupaten di Bali, dan kasusnya cukup tinggi. Ini juga perlu pendampingan dan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya,” kata Srikandi PDIP dapil Kabupaten Jembrana ini.

Tak terhenti sampai disitu, Diah Srikandi juga mengusulkan agar biaya visum et repertum terhadap korban kekerasan seksual di tanggung pemerintah.

“Ini jangan dibebankan pada korban. Apalagi harga visum itu kisaran Rp1,2 juta. Ironis ini. Sudah menjadi korban, namun harus menanggung biaya pula. Ini perlu diatensi, karena ada beberapa kabupaten yang tidak menanggungnya. Saya harap KPP RI mengatensi dan dimasukkan ke dalam RUU PKS,” harapnya.

Diah Srikandi juga berharap kepada pemerintah pusat membawa program-programnya ke daerah, sehingga bantuan yang disalurkan bisa menyentuh masyarakat. Terutama untuk perempuan, anak, dan kaum rentan yang terabaikan.

“Perlunya perhatian pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota dalam penganggaran untuk perempuan dan anak. Karena dari informasi yang kami dapatkan, anggarannya sangat minim,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Diah Srikandi juga menyinggung terkait kejahatan cyber, pendidikan politik peremlyan, pelatihan pemberdayaan perempuan, hingga program dan bantuan UMKM. “Astungkara, mudah-mudahan masukan dari KPP Provinsi Bali bisa diakomodir oleh KPP RI,” harapnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.