Pupus Harapan Sudikerta Bebas dari Tahanan

621 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id–  Ibarat permainan sepak bola, di injure time, Kejaksaan Tinggi (kejati) Bali mempupus harapan, I Ketut Sudikerta, mantan Wakil Gubernur Bali yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan untuk melenggang bebas keluar dari sel tahanan.Pasalnya, tiga hari menjelang berakhirnya masa penahanan, yakni, Kamis, 1 Agustus, jaksa di Kejati Bali yang menangani perkara penipuan dan penggelapan yang merugikan bos Maspion Grup, Alim Markus sebesar Rp150 miliar ini,  Senin (29/7) sore kemarin menyatakan berkas perkara, tersangka, I Ketut Sudikerta lengkap atau P-21. 
Seperti diketahui, kewenangan penyidik untuk menahan Sudikerta selama 120 hari. Setelah itu penyidik Polda Bali tidak bisa lagi melakukan perpanjangan penahanan dan dengan sendirinya tersangka Sudikerta harus dikeluarkan dari tahanan. Tersangka Sudikerta ditahan sejak 4 April 2019 lalu dan beberapa kali dilakukann perpanjangan masa penahanannya.

Informasi yang diperoleh, sampai dengan minggu kemarin, berkas perkara, I Ketut Sudikerta yang dikirim penyidik ke Kejati Bali masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikembalikan jaksa dengan beberapa petunjuk yang harus dipenuhi penyidik Direskrimsus Polda Bali.

Bahkan informasi yang diperoleh, sebelum dinyatakan P-21, pihak Kejati Bali dipimpin oleh Wakajati menggelar ekspos perkara tersangka Sudikerta ini.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bali, Eko Hening Wardono yang ditemui diruang kerjanya, Senin sore kemarin awalnya mengatakan, pihaknya tidak bisa berasumsi bahwa perkara dengan tersangka, I Ketut Sudikerta sudah dinyatakan P-21. Ini karena sebagai Asintel, dirinya belum mendapat laporan dari bagian Pidana Umum (Pidum) bahwa perkaranya sudah P-21.

Beberapa saat kemudian, jaksa Eddy Arta Wijaya dan Martinus Sulu yang menangani perkara penipuan dan penggelapan mantan orang nomor dua di Bali ini datang dan melaporkan perkembangan terakhir perkara ini.

“Nah, ini baru ada kepastian dari jaksa bahwa perkara dengan tersangka, Drs. I Ketut Sudikerta sudah lengkap atau P-21,” tegas Asintel.

 Dijelaskan Eko Hening Wardono, berdasarkan laporan dari tim teknis, yakni dari laporan jaksa atau JPU yang menangani, bahwa per hari ini (29 Juli-red), dan berdasarkan surat bernomor B 2302/N.1/.1/EOA/.1/07/2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Drs. I Ketut Sudikerta, sudah dinyatakan lengkap. Dalam berkas hasil expose tersebut, tersangka mantan Wagub Bali itu disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010, tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana  Pencucian Uang sudah dinyatakan lengkap.

“Jadi tertanggal 29 Juli 2019, terkait dengan penanganan perkara tersangka Drs. I Ketut Sudikerta sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa yang menangani,” tandas Asintel Eko yang dulu juga sempat berdinas di Kejari Klungkung itu.

Dengan dinyatakan lengkap berkas tersangka Sudikerta, Eko Hening Wardono mengatakan bahwa selanjutnya pihak kejaksaan tinggal menunggu proses penyerahan tangggungjawab tersangka dan barang bukti dari Polda Bali.

Seperti diketahui, Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Subdit II Dit Reskrimsus Polda Bali pada Jumat, 30 Nopember 2018 lalu. Dalam surat yang ditandatangani Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro ini juga berisi pasal sangkaan untuk politisi Golkar ini. Diantaranya Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini berawal pada 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta. Tanah ini disebut berada di bawah perusahaan PT Pecatu Bangun Gemilang, dimana istri Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini menjabat selaku Komisaris Utama. Sementara Direktur Utama dijabat Gunawan Priambodo.

Setelah melewati proses negosiasi dan pengecekan tanah, akhirnya PT Marindo Investama tertarik membeli tanah tersebut seharga Rp 150 miliar. Transaksi pun dilakukan pada akhir 2013. Nah, beberapa bulan setelah transaksi barulah diketahui jika SHM 5048/Jimbaran dengan luas tanah 38.650 m2 merupakan sertifikat palsu. Sedangkan SHM 16249 seluas 3.300 m2 sudah dijual lagi ke pihak lain. 009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.