Prof. Dr. Ketut Sumadi, M. Par.,Guru Besar IHDN Denpasar Bidang Pariwisata Budaya dan Agama

Prof. Dr. Ketut Sumadi, M. Par.
Prof. Dr. Ketut Sumadi, M. Par.
680 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id –  Akademisi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Prof. Dr. Ketut Sumadi, M.Par., dikukuhkan sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Pariwisata Budaya dan Agama pada Prodi Pariwisata Budaya, Fakultas Dharma Duta, IHDN Denpasar. Upacara pengukuhan dilaksanakan di kampus IHDN Denpasar, Kamis (31/10).

Akademisi yang sejak 1979 telah aktif bergelut di dunia jurnalistik hingga menjadi redaktur di salah surat kabar lokal di Bali antara 1988-1992 ini menjadi guru besar ke-9 pada perguruan tinggi Hindu yang digadang-gadang akan “naik kelas” dari institut ke perguruan tinggi itu. Pada upacara pengukuhan, ia akan membawakan orasi ilmiah berjudul “Relasi Wacana dan Kuasa Pengelolaan Modal Budaya Desa Wisata di Bali dalam Perspektif Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Tri Hita Karana”.

“Bali dari dulu sudah dikenal sebagai destinasi wisata terkenal dengan konsep pariwisata budayanya. Namun, saat ini ada perubahan transformasi budaya, sehingga keterbangunan pariwisata berkelanjutan itu menjadi sangat penting diketengahkan,” katanya kepada awak media di kawasan Wisata Sungai Tukad Bindu, Kesiman, Denpasar, Rabu (30/10) pagi.

Menurutnya, pariwisata hendaknya digulirkan atas dasar cinta dari masyarakat. Dengan modal pariwisata yang dicintai dan mencintai masyarakat lokal ini akan melahirkan pariwisata yang dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Di Bali sebenarnya sudah banyak yang menerapkan konsep desa wisata dan telah berkembang bagus, seperti Batubulan, Ubud, Tenganan Pagringsingan, Penglipuran, Kertalangu, termasuk Tukad Bindu ini. Ciri-cirinya sebagai wisata berkelanjutan adalah mampu memberi kesejahteraan dan memberi lapangan kerja pada masyarakat lokal, juga menghormati nilai-nilai yang ada,” terangnya.

Namun, mewujudkan kemenangan bersama-sama antara pariwisata, budaya, dan lingkungan, diakui memang bukan perkara gampang. Sebab, di dalamnya ada relasi kuasa dengan berbagai kepentingan, sehingga memang perlu terus diwacanakan. Wacana itu pun dipandang tidak cukup jika pada akhirnya tak didukung pemegang kebijakan. Di Bali, untuk mewujudkan hal ini, akademisi yang menuntaskan studi doktornya di Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana pada 2010 ini menilai perlu dibuat “aturan main” yang jelas.

Ia menjelaskan, legalitas pengelolaan pariwisata sejatinya telah dipayungi sejumlah regulasi mulai dari tingkat dunia (sesuai kode etik pariwisata dunia), nasional (UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan Indonesia), lokal (Perda Bali No. 2/2012 tentang Pariwisata Budaya Bali, Perda No. 4/2019 tentang Desa Adat di Bali), hingga ke tingkat desa adat melalui awig-awig dan pararem desa adat. 

“Saat ini sering terjadi miskomunikasi antara investor, pemerintah, maupun masyarakat. Padahal, modal pariwisata berkelanjutan di Bali harus mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana, yang mementingkan kelangsungan ekologi, kelangsungan sosial budaya, kelangsungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kebertahanan desa adat,” jelasnya.

Beranjak dari itu, dinilai perlu ada sinergitas bersama antara desa adat dan pemerintah sebagai pemilik kuasa. Perda dan awig-awig desa adat harus singkron. Dalam awig-awig itu akan dinyatakan dan disepakati pengelolaan pariwisata, hingga akhirnya semua komponen terlibat.

“Nanti bisa didesain kelompok pandita atau pinandita perannya seperti apa dalam desa wisata itu, peran sarati banten seperti apa, tukang ebat, sekaa santi, seniman, atau arsitek tradisional seperti apa perannya, sehingga benar-benar semua terakomodir. Perlu diingat, bahwa konsep desa wisata itu, wisatawan yang belajar atau mendapat sesuatu di desa, bukan sekadar berwisata seperti pariwisata desa biasa,”  tutupnya. 015

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.