PPDB SMP Negeri 2020 Pakai Jalur Zonasi Berbasis KK Juga Nilai Ujian

ORANGTUA siswa saat melihat pengumuman hasil PPDB 2019 di Rumah Pintar. Pada PPDB SMP negeri tahun ajaran 2020/2021 ini, Disdikpora memberlakukan KK untuk jalur zonasi dan menggunakan seleksi nilai.
ORANGTUA siswa saat melihat pengumuman hasil PPDB 2019 di Rumah Pintar. Pada PPDB SMP negeri tahun ajaran 2020/2021 ini, Disdikpora memberlakukan KK untuk jalur zonasi dan menggunakan seleksi nilai.
6,089 Melihat

DENPASAR, POS BALI – Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri 2019 yang gaduh karena menggunakan surat keterangan domisili dan jarak terdekat, dievaluasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar. Pada PPDB SMP negeri tahun ajaran 2020/2021 ini, surat keterangan domisili tidak berlaku lagi untuk jalur zonasi. Disdikpora memberlakukan KK untuk jalur tersebut dan menggunakan seleksi nilai ujian.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Denpasar, dengan Disdikpora, Dinas Kebudayaan dan kepala SMP negeri, Jumat (7/2), di Gedung DPRD. Raker dipimpin Ketua Komisi IV Wayan Duaja.

Duaja mengatakan, raker ini membahas lebih awal persiapan untuk PPDB mendatang. Mengingat proses PPDB selalu menjadi perhatian masyarakat banyak. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendalami sistem yang akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 ini.

Pihaknya berharap dengan pemahaman semua pihak nantinya PPDB di Kota Denpasar berlangsung lancar dan terhindar dari kekisruhan seperti tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kami mengundang Disdikpora dan kepala SMP negeri bukan untuk lobi-lobi, tapi kami ingin semua pihak taat aturan. Artinya, dalam PPBD ini semua pihak konsisten menerapkan aturan, khususnya Permendikbud No. 44 tahun 2019,” kata Duaja, didampingi Wakil Ketua Komisi IV,  Drs. Ketut Sudana, M.Pd.

Kadisdikpora Kota Denpasar, Drs. I Wayan Gunawan, mengatakan, terkait PPDB tahun ini, juga telah dilaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) guna minta masukan dan saran terkait PPDB. Pihaknya sudah membuat kajian zonasi yang dibantu Unud.

Menurut Gunawan tahun ini, lulusan SD di Kota Denpasar yang akan melanjutkan ke tingkat SMP mencapai 14 ribu orang. Sedangkan daya tampung SMP negeri, termasuk SMPN 14 Denpasar yakni 3.502 orang. ‘’Jumlah siswa yang diterima di SMP negeri tahun ini turun dibandingkan tahun lalu, karena saat itu penerimaan dipaksakan maksimal, meski daya tampung terbatas,” kata Gunawan.

Dijelaskan, PPDB tahun ini terbagi dalam lima jalur. Yaitu, jalur zonasi, afirmasi, prestasi, penghargaan, dan perpindahan orangtua/wali. Untuk jalur zonasi berbasis desa/kelurahan, yang terbagi dalam empat zona. Zonasi sebanyak 50 persen, afirmasi (5 persen), prestasi (23 persen), penghargaan (20 persen), dan perpindahan orangtua (2 persen). Khusus pada jalur zonasi, seleksinya mengacu pada hasil nilai ujian untuk mata pelajaran yaitu, bahasa Indonesia, matematika dan IPA serta mengutamakan KK Kota Denpasar.  Keseluruhan proses seleksi PPDB tahun ini akan dilaksanakan di SMP negeri. Sementara pendaftaran tetap secara daring. tra

2 Comments

  1. Bapak2 dan Ibu2 yg terkait menangani mengenai penerimaan siswa baru smp kalau sdh daftar online apakah data2 yg diperlukan oleh sekolah yg bersangkutan pelur dibawa kesekolah
    terima kasih

  2. terima kasih penerimaan siswa smp yang mengutamakan memiliki KK Denpasar kira kira dimana rasa keadilan dan memperoleh Hak serta mendapatkan hak pendidikan yang sama. terutama bagi kami warga bali yang cinta akan daerah asalnya yang tentunya KK merupakan data administrasi yang terkait dengan adat orang bali yang lebih cenderung mengutamakan KK daerah asalnya karena taat satu KTP padahal dia tinggal di Denpasar. Dibandingkan warga pendatang yg tinggal di Denpasar pasti dengan data KTP denpasarnya….apakah orang Bali untuk mencari sekolah harus terpinggirkan oleh pendatang dari luar Bali sungguh mengenaskan hal ini terjadi di daerah kita sebagai tuan rumah yang mempertahankan aadat budaya orang bali…..dimana letak bahwa Kartu Keluarga dapat mempengaruhi untuk mendapatkan hak menerima pendidikan yang sama bagi warga bali di Denpasar….Mohon Bapak walikota harus bersikap adil terhadap seluruh warga negara Indonesia karena Denpasar tidak berdiri sendiri …..Pajak orang bali jauh lebih baik dari pada para pendatang….tetapi kita warga bali tidak merasakan manfaat itu dan harus ke sekolah swasta membayar lebih mahal lagi sangat sedih dan sangat merana lagi lagi bagi warga Bali

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.