Politisi Demokrat Lobar Kritisi Gubernur NTB

211 Melihat
Ketua Banperperda DPRD Lobar Indra Jaya Usman

LOBAR, POSBALI.CO.ID – Langkah Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam hal penunjukan Calon Pengurus PT BPR NTB dikritisi politisi di Kabupaten Lobar. Adalah Indra Jaya Usman dari Partai Demokrat yang mengkritik kebijakan orang nomor satu di Bumi Gora itu.

Dikatakan IJU, Panggilan akrab Indra Jaya Usman, proses marger BPR NTB yang ada di Kabupaten Kota di Provinsi NTB belumlah tuntas, atau dikatakan selesai, namun justru sekarang muncul nama para calon direksi dan dewan pengawas untuk BPR NTB.

Menurutnya, Kabupaten Lobar sudah terlebih dulu melakukan perubahan status atas Badan Usaha milik Daerah (BUMD) miliknya bersama dengan Kota Mataram, yaitu Perusahaan Daerah (Perusda) PDAM kini sudah menjadi PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda). Dalam tahapan perusahaan badan hukum tersebut, Walikota Mataram dan Bupati Lobar berbicara bersama untuk menentukan komposisi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. “Semestinya Gubernur melakukan hal itu jika ingin melakukan merger BPR NTB, dengan BPR yang ada di Kabupaten/Kota. Seharusnya juga Kepala Daerah diajak berbicara sebagai salah satu pemilik saham,” kritiknya lantang, Senin (15/2).

Dengan langkah sepihak yang diambil, terkesan Gubernur NTB memutuskan sepihak. Walaupun, didalam Perda-nya, ada klausul yang mengatakan bahwa Kepala Daerah yang ada sahamnya di BPR akan diberikan keistimewaan, setelah itu nantinya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana yang dilakukan perusahaan pada umumnya.

Walaupun seperti ini, seharusnya Kepala Daerah tetap harus diajak untuk berbicara, karena ada penyertaan modal dari kabupaten/kota, karena ini akan dilakukan merger. Setelah dilakukan merger, maka nanti tidak ada lagi Direksi, atau Dewan Pengawas ditingkat kebupaten, melainkan semua terpusat di BPR Provinsi lagi. “Kalau sudah menjadi BPR, kan tidak ada lagi direksi di kabupaten, yang ada hanya Kepala Cabang saja,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan tidak beresnya pemilihan calon Direksi maupun Dewan Pengawas di BPR NTB ini, pihaknya di Bapemperda DPRD Lobar akan menunda kelanjutan pembahasan dari usulan Raperda tentang penyertaan modal untuk BUMD, termasuk BPR NTB Lobar yang di dalam Raperda. Termasuk usulan untuk penambahan penyerahan modal. “Kita wait and see dulu, kelanjutan pembahasan Raperda penyertaan modal,” tegasnya.

IJU juga menambahkan, dari komposisi nama yang diusulkan oleh Gubernur NTB, juga dianggap kurang proporsional karena mewakili dua pulau yang ada di NTB, karena lebih banyak memilih perwakilan dari Pulau Sumbawa. “Saya tidak berbicara rasis, tapi ini fakta yang muncul, padahal Pemkab Lobar juga memiliki kepentingan, dengan ada Wakil Lobar di jajaran Direksi maupun Komisaris, maka arahan Bupati bisa diakomodir,” tegasnya.

Tak berhenti sampai disitu, menurut politisi Partai Demokrat itu, BPR NTB Lobar bisa disebut sebagai BPR terbesar di Provinsi NTB. Itu bisa dilihat dari segi kepemilikan aset, dan dari segi jumlah nasabah, BPR Lobar paling besar. Pun saat ini, modal BPR NTB Lobar memiliki modal sebesar Rp 7 miliar, dengan nilai aset sekitar Rp 124 miliar pada tahun 2019. Sedangkan komposisi saham di BPR NTB Lobar saat ini, sebesar Rp 10 miliar milik Pemprov NTB, sebesar Rp 7 miliar milik Lobar dan sisanya sekitar 4 persen punya BPR KLU. “Dimana mau ditempatkan Pemkab Lobar, masak mau didengar sendiri saja Gubernur,” cetusnya.

Atas situasi dan kondisi itu, Gubernur NTB, dianggap tidak melaksanakan prinsip good corporate government, prinsip ini yang tidak dilakukan, dan dilanggar oleh Gubernur NTB, dalam melakukan tahapan merger BPR NTB ini. Dimana tidak ada transparansi, dalam tahapan penentuan calon Direksi, salah satu contohnya, OJK meminta Gubernur untuk mengirimkan nama dua orang malah yang dikirim hanya satu orang. “Kalaupun ada orang Lobar yang akan diangkat, tetapi itu tidak mewakili dari Pemkab Lobar, melainkan itu representasi dari Gubernur NTB,” tegasnya.

Sementara itu Munawir Haris yang juga anggota DPRD Lobar melihat apa yang sudah dilakukan Gubernur NTB, dalam proses penentuan Direksi maupun Dewan Pengawas sudah sesuai dengan kompetensi dan pihak Pemprov NTB lebih tahu prosesnya. “Kan itu sesuai kompetensi dan yang lebih tahu Pemprov,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lobar.

Dia lantas mencontohkan, terkait dengan asal Pimpinan Direksi, seperti di BPR NTB Lobar yang ada di Gerung, Dewan Pengawas bukan dari Gerung saja, begitu juga untuk Dewan Pengawas di BUMD yang lainya, Dewan Pengawas ditunjuk oleh Bupati. “Sama dengan Dewan Pengawas Tripat yang tunjuk kan Bupati,” ungkapnya.

Jajaran Calon Direksi untuk BPR NTB, diambil dari kalangan profesional sudah melalui tahapan, dan melalui uji kompetensi, dimana mereka semua sudah memiliki pengalaman dalam dunia perbankan. ” Kan Lobar juga tetap dapat deviden sesuai persentase saham di BPR,” tegasnya.

Terkait dengan rencana pembahasan Perda penyertaan modal, politisi PAN ini mengatakan, bahwa terkait dengan pembahasan Raperda, tersebut akan tetap jalan, saat ini masih menunggu kajian analisis investasi dari Pemkab Lobar. “Pembahasan Raperda penyertaan modal tetap lanjut,” pungkasnya. 033

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.