Polisikan Mantan Istri, karena Lakukan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Kuasa hukum Handoko, Damianus Nau Dasnan, didampingi Lorenzo Ruiz saat memberi keterangan pers kepada awak media di Kuta, Senin (23/9/2019)
Kuasa hukum Handoko, Damianus Nau Dasnan, didampingi Lorenzo Ruiz saat memberi keterangan pers kepada awak media di Kuta, Senin (23/9/2019)
1,214 Melihat

DENPASAR, POS BALI — Kasus perceraian seorang pengusaha bernama Handoko dan Budiarti Santi berujung saling lapor. Perceraian keduanya telah berkekuatan hukum tetap, namun karena harta gono gini keduanya berurusan dengan hukum.  Handoko mempolisikan mantan istrinya, Budiarti Santi. Dirinya melaporkan sang istri lantaran  mantan istri melaporkannya ke Polda NTT atas dugaan pemalsuan dokumen data diri. 

Atas tuduhan itu, Kuasa Hukum Handoko, Damianus Nau Dasnan, SH dengan tegas membantah. Damianus  menegaskan, KTP Sumba Barat yang dikantongi kliennya  ketika itu adalah identitas yang sah dan dikeluarkan resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat. “Pembuatan KTP itu dilakukan bersama dengan Santi ketika mereka masih menjadi suami istri. KTP itu juga digunakan untuk memudahkan proses jual beli tanah saat itu. Dan Santi tahu persis tentang itu,” tegas Damianus Dasnan didampingi Lorenzo Ruiz Nau Dasnan SH, saat jumpat pers dengan sejumlah awak media di Kuta, Senin (23/9) 

Terkait laporan mantan istri tersebut, Damianus Dasnan mengaku, kliennya sangat dirugikan. Untuk itu, pihaknya telah melaporkan balik Santi atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah dilaporkan ke Polda NTT dengan nomor LP/B/218/VI/RES.1.24/2019/SPKT. “Laporan yang dilakukan Santi ini memberi dampak negatif pada klien  kami. Apalagi, klien kami Handoko sebagai pengusaha. Sehingga, langkah hukum ini harus kita tempuh,” tegasnya

Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan

Sebelumnya, Handoko dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polda NTT, November 2018 silam. Laporan dilakukan, Budiarti Santi (42) warga Jl. Dewi Sri No. 7X, Lingkungan Abiansase Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTL) Nomor: STTL/B/425/XI/2018/SPKT 

Perseteruan keduanya berawal sejak perceraian pada April 2017 lalu ke Pengadilan Negeri Denpasar. Sebelum keduanya bercerai, Handoko menginginkan agar harta bersama dibagi dua secara rata. Namun belum ada putusan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Denpasar,  Santi Budiarti menggugat Handoko soal harta gono gini. “Sebelum proses cerai,  keduanya sudah melakukan pembicaraan tidak perlu melakukan gugatan untuk harta gono gini. Handoko sudah mengatakan kepada mantan istrinya membagikan harta 50 persen 50 persen,” kata Damianus Dasnan

Setelah diputuskan Pengadilan Negeri Denpasar 9 April 2019,  dalam amar putusannya berbunyi menyatakan dan menghukum Handoko menyerahkan apa yang menjadi hak dari Budiarti Santi adalah sebagian 50 persen dari harta bersama yang saat ini masih dalam penguasaan Handoko.

“Dalam amar itu tidak ada kewajiban Handoko untuk menyerahkan hartanya. Lain hal kalau bunyi amar putusannya memerintahkan. Lalu bagaimana polisi mau melakukan eksekusi?,” tanya pengacara yang juga mantan hakim ini sembari mengaku sebenarnya Handoko tak keberatan membagi harta jika tidak digugat Budiarti.

Perseteruan keduanya makin meruncing, Budiarti kembali menggugat Handoko ke Mapolda NTT soal pemalsuan identitas. Padahal KTP dan KK yang dikatakan palsu itu semasa mereka berstatus suami istri sama-sama menggunakannya untuk membeli tanah di Sumba Barat, NTT.

Setelah dicek, data identitas yang diduga dipalsukan oleh Handoko itu ternyata tak benar.NIK dari kedua identias tersebut tidak sama dengan identias asli handoko. Santi Budiarti saat dikonfirmasi semalam, ke no 08123846…terdengar nada dering namun tidak diangkat. Dikirim pesan via whatsap juga tak dibalas. 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.