Polemik Tanah Pasar, Desa Adat Gianyar Mohon Perlindungan Kapolda

Proyek pembangunan Pasar Umum Gianyar.
303 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – Adanya polemik antara Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar tentang tanah tempat dibangunnya Pasar Umum Gianyar, Desa Adat Gianyar mohon perlindungan hukum kepada Kapolda Bali. Desa adat tidak bisa menyertifikatkan tanah itu, karena pada waktu bersamaan Pemkab Gianyar mengajukan hak guna pakai.

Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana, Rabu (10/2/2021) mengatakan, surat perlindungan hukum ini diserahkan ke Kapolda dua hari lalu. Dia menjelaskan, permohonan perlindungan hukum ini terkait tanah PKD (pekarangan desa) di Pasar Umum Gianyar. Sebelum tanah tersebut menjadi Pasar Umum Gianyar, jelasnya, tahun 1947 warga yang sebelumnya berjualan di Pasar Tenten (sekarang menjadi Bale Budaya Gianyar), dipindahkan ke lokasi yang saat ini menjadi Pasar Umum Gianyar. Saat itu statusnya tanah Desa Adat Gianyar.

“Pada pemerintahan Anak Agung Gde Agung, pasar dipindahkan dengan tujuan untuk memperluas pasar, tapi masih berstatus pasar adat. Saat itu 16 KK dipindahkan desa adat ke daerah Kampung Tinggi, dan diberi tanah oleh Desa Adat Gianyar,” ucapnya.

Pada tahun 1976-1977, sambungnya, saat pemerintahan Bupati Anak Agung Putra (periode 1969-1983), pasar kembali diperluas dengan mengambil lokasi di selatan pasar. Saat itu ada 10 KK dipindahkan ke Jalan Majapahit. Pasar adat ini lantas dipinjam Pemkab Gianyar menjadi Pasar Gianyar. Tanahnya milik desa adat, tapi bangunannya milik pemerintah.

Masalahnya, sekarang oleh Pemkab Gianyar tanah tersebut dimasukkan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Padahal seharusnya yang masuk KIB hanya bangunannya saja. “Malah Pemkab mengklaim itu adalah tanah Puri Agung Gianyar. Pemda tidak ngerti sejarah, klaim itu sudah bisa dipatahkan,” sergahnya.

Dewa Swardana menegaskan, jika dikatakan Pasar Puri, dulu puri itu di Kelurahan Beng. Pada tahun 1771 baru puri pindah ke Gianyar. Sebelum puri pindah ke Gianyar, di Gianyar sudah ada masyarakat adat. Terkait permasalahan ini, dia akan melanjutkan hingga ke tingkat manapun.

“BPN sudah melakukan mediasi, tapi mediasi pertama itu Pemkab tak mau hadir. Malahan ada surat Pemkab menutup ruang dan waktu untuk mediasi. Di sini arogansinya kekuasaan,” sindirnya.

Menurut Dewa Swardana, Desa Adat Gianyar ingin menyelesaikan secara damai, musyawarah dan mufakat. Desa adat juga mengalah dan mengapresiasi pembangunan pasar itu. Meski desa adat menyilakan memakai tanah desa adat, tapi desa adat ingin diberi hak menyertifikatkan.

Terkait perlindungan hukum yang dimaksud, Swardana menjelaskan Desa Adat Gianyar akan melaksanakan program Presiden Jokowi, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan objek tanah Pasar Umum Gianyar. Namun, pada saat yang sama, Pemkab justru mengajukan permohonan hak guna pakai atas tanah itu. Karena ini adalah permohonan dalam satu lokasi, desa adat tidak bisa melaksanakan PTSL. Pun sudah mengajukan keberatan ke BPN terkait permohonan Pemkab itu.

Kalau memang Pemkab mohon hak guna pakai, kata Swardana, mestinya biarkan desa adat menyertifikatkan. Jika Pemkab ingin mengajukan hak guna pakai, harus berbicara dengan desa adat. “Biar Polda nanti menyelesaikan masalah ini berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau tetap tidak terselesaikan, desa adat akan tetap melaksanakan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, belum bisa berkomentar soal surat desa adat ke Polda Bali tersebut. “Saya masih ada acara,” ujarnya singkat. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.