Polemik Sewa Tanah Adat Kubutambahan, PT Pinang Propertindo Akui Belum Lunas

Jro Pasek Ketut Warkadea
152 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Polemik tanah duwen pura milik Desa Adat Kubutambahan yang rencana bakal dijadikan lokasi Bandara Bali Utara hingga kini belum ada titik terang terutama soal sewa lahan oleh PT Pinang Propertindo (PP) selaku pemegang hak sewa. Kini terkuak bahwa PT PP memang belum membayar lunas uang sewa kepada Desa Adat Kubutambahan selaku pemilik lahan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jakarta melalui surat ditujukan kepada Desa Linggih Desa Adat Kubutambahan serta prajuru dan seluruh komponen adat Desa Kubutambahan. Dalam surat itu juga disampaikan terkait soal isu sewa lahan yang kini menjadi jaminan bank senilai Rp1,4 triliun.

Surat ini dilayangkan untuk bisa menjawab informasi yang selama ini berkembang di masyarakat Kubutambahan. Dalam surat yang ditandatangani Lucky Winata selaku Direksi itu menyebutkan bahwa perusahaannya telah menyewa lahan milik Desa Adat Kubutambahan seluas 370,80 hektare dari tahun 2000 hingga 2091 senilai Rp3.997.987.250. Dari nominal itu, yang telah dibayarkan sebesar Rp2.496.053.750.

PT PP masih menunggak pembayaran sewa lahan ke Desa Adat Kubutambahan sebesar Rp1.501.933.500. Bahkan dalam surat itu juga disebutkan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi paling lambat bulan Desember 2021. Penundaan sisa pembayaran ini, mengingat permohonan izin untuk usaha agrowisata dan surat izin mendirikan bangunan pada tahun 2014 ditolak oleh Pemkab Buleleng, lantaran di lokasi tersebut nantinya akan dibangun bandara dan sudah ditetapkan melalui Perda RTRW. PT PP pun akhirnya menunda pelunasan yang jatuh tempo tahun 2014 dan 2017 lalu.

Terkait dengan kredit senilai Rp1,4 triliun, PT PP mengaku tidak pernah melakukan pinjaman dan hanya berperan sebagai dukungan collateral SHGB kepada sister company sebagai bentuk jaminan tambahan. Artinya, bukan jaminan utama. Pembayaran kredit pun saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

“Memang terdapat satu kredit yang bermasalah bagian pinjaman dari sister company atas nama PT BIM untuk proyek di Batam, tapi jaminan aset PT BIM telah melebihi nilai pinjaman. Posisi PT Pinang hanya memberi beberapa SHGB sebagai tambahan jaminan atas kredit PT BIM tersebut,” ujar Lucky Winata dalam surat itu.

Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab isu yang berkembang di masyarakat, terutama adanya dugaan oknum Klian Desa Adat setempat menggelapkan uang sewa lahan. Ini juga menepis tudingan PT PP menelantarkan tanah sewa milik desa adat. Sebab, berdasarkan surat sewa menyewa tanggal 1 November 2001 dan 14 April 2002, PT PP telah melakukan usaha pertanian dengan jagung gembal bekerja sama dengan SMK Bali Mandara. “Jadi isu yang berkembang, kalau tanah Desa Adat Kubutambahan akan disita atau dilelang tidak benar,” tegas Lucky Winata.

Sementara itu, Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, menyatakan telah menerima surat dari PT PP. Surat tersebut pun sudah disampaikan kepada Desa Linggih Desa Adat Kubutambahan, prajuru desa adat, pemuka dan krama desa adat.

“Kami berharap dengan surat itu maka isu-isu negatif yang telah berkembang bisa hilang, karena saat ini krama Kubutambahan telah mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya,” pungkas Jro Pasek Warkadea. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.