Polemik Sampradaya, SKB PHDI-MDA Diadukan ke DPRD Bali

Perwakilan Forum Koordinasi Hindu Bali bersama Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry dan sejumlah anggota Komisi I usai menyampaikan aspirasi terkait SKB PHDI-MDA tentang sampradaya non-destra Bali.
641 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Forum Koordinasi Hindu Bali tak puas dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-destra Bali. SKB itu dinilai belum efektif untuk menyudahi potensi konflik horizontal di tengah masyarakat karena masih adanya aktivitas sampradaya non-destra Bali.

Persoalan ini lantas dibawa oleh Forum Koordinasi Hindu Bali ke DPRD Provinsi Bali, Rabu (27/1/2021). Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry dan sejumlah anggota Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Ketua Forum Koordinasi Hindu Bali Wayan Bagiarta Negara mengatakan, kendati sudah ada SKB PHDI dan MDA namun aktivitas sampradaya non-destra Bali tetap ada, dan itu meresahkan masyarakat. Jika ini tak disikapi, maka konflik horizontal bisa saja terjadi di tengah masyarat Bali. “Masif dan terstrukturnya serta terorganisirnya sampradaya-sampradaya non-destra Bali sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut penilaian, hemat kami, sudah kami melakukan serapan di masyarakat, itu sudah sangat mengganggu, bahkan sampai pada istilah kami adalah penistaan, penodaan, dan penghinaan terhadap apa yang telah digariskan oleh leluhur kami sebagai orang Bali. Jadi, itu sangat rentan menimbulkan konflik horizontal,” kata Bagiarta.

Lebih lanjut dia mengatakan, tetap beraktivitasnya sampradaya non-destra Bali karena SKB PHDI-MDA yang diteken pada pertengahan Desember 2020 itu belum efektif dijalankan di tingkat bawah. “Untuk itu, kami menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar kami mendapatkan arahan karena sudah terbit beberapa instruksi bahkan Surat Keputusan Bersama, namun itu tidak mengakar sampai di tingkat bawah,” ujar Bagiarta.

Ia kemudian membeberkan sejumlah persoalan terkait SKB itu. Menurut dia, banyak prajuru di desa adat yang hingga saat ini belum mengetahui adanya SKB. Mereka yang tahu pun tidak memahami maksud dari SKB itu. Berikutnya, kalaupun ada yang memahami maksud SKB itu, bagimana pelaksanaannya jika ada implikasi hukum yang akan terjadi. Selain itu, kata dia, antara bendesa dan majelis alit desa adat tidak memiliki pemahaman yang sama tentang SKB ini.

Pihaknya berharap larangan terhadap aktivitas sampradaya non-destra Bali ini diatur dalam Perda. “Harapan kami semestinya tadi kalau ini bisa diterbitkan Perda kemudian eksekutif, Gubernur dalam hal ini mendapat perintah itu. Gubernur dan jajarannya OPD melakukan itu sesuai dengan kewenangannya. Saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang berimplikasi hukum negatif terhadap siapa yang melakukan,” kata Bagiarta.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry menegaskan bahwa desa adat di Bali wajib dijaga dan dilindungi. Terkait SKB PHDI-MDA, ia mengharapkan dilaksanakan sosialisasi yang lebih intensif. “Sehingga apa yang dimaksud dan sebagai tujuan dari SKB ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dilaksanakan di tingkat bawah,” katanya.

Terkait dengan sosialisasi SKB itu, DPRD Bali akan memberikan dorongan kepada eksekutif. “Tentu melalui gubernur, nanti gubernur berkoordinasi dengan MDA dan PHDI. Fungsi dan peranan MDA memang seperti itu, koordinasi, mengkoordinasikan, dan desa adat tetap independen dan otonom,” ujar Sugawa Korry.

Terkait dengan sampradaya yang dilarang, Sugawa Korry mengatakan sikap DPRD Bali seperti rekomendasi yang sudah diberikan kepada gubernur. Jika aktivitas sampradaya itu melanggar hukum, melanggar ketertiban, maka itu harus ditindak secara hukum. Namun, kalau sifatnya individu dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya, dengan tidak mengganggu yang lain atau mempengaruhi yang lain, tidak memberikan tafsir yang keliru kepada keyakinan orang lain, menurut dia hal itu tidak dipermasalahkan. 010

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.