Piutang Pajak Hotel dan Restoran di KLU Capai Rp16 Miliar

Foto: WISATAWAN GILI WISATAWAN saat mengunjungi tiga gili. Kini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dihadapkan pada posisi dilematis terkait piutang pajak hotel dan restoran yang mencapai belasan miliar. Foto: fik
393 Melihat

KLU, posbali.co.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dihadapkan pada posisi dilematis terkait piutang pajak hotel dan restoran yang setiap tahunnya tidak bisa tertagih dengan berbagai alasan serta kendala. Nominal piutang pajak selama rentan waktu tiga tahun terkahir mencapai Rp16 miliar lebih, dimana piutang terbesar dihasilkan dari tujuh hotel resturan yang ada di tiga gili (Trawangan, Meno dan Air) dengan nominal mencapai Rp14 miliar lebih.
Kepala Bidang Pendapatan Bapenda KLU, Arifin, mengakui piutang pajak yang dititipkan konsumen banyak yang belum disetorkan ke daerah. Rentan waktu tiga tahun jumlahnya mencapai Rp16 miliar lebih. Bahkan, Rp 14 miliar lebih dihasilkan tujuh hotel restoran besar di tiga gili. ‘’Kita gandeng KPK untuk urusan ini, laporan itu sudah kami sampaikan juga ke KPK lengkap,’’ ungkapnya.
Dikatakannya, sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari teguran lisan hingga tertulis. Namun berbagai kendala ditemukan juga sehingga persoalan angka yang muncul setiap tahunnya. Menurutnya, itikad baik mereka tetap ada. Terbukti setiap tahunnya setoran pajak masuk ke kas daerah meski tidak dilunasi.
Ia menyebut, temuan permasalahan sangat beragam seperti pergantian pemilik objek yang berpiutang, hilang tidak melanjutkan usahanya dan usaha yang mengalami penurunan sampai dengan bangkrut hingga bersengketa. Sehingga berimbas pada pajak yang tidak bisa disetorkan lagi.
Meski demikian, katanya, namanya piutang wajib harus dibayarkan sehingga pihaknya terus berupaya melakukan penagihan. Karena persoalannya itu ada pada mereka bukan kepada daerah. Karena sifatnya itu titipan daripada konsumen yang diwajibkan membayarkan pajak ke negara.
“Kami fokus pada KPK saja sekarang ini, karena kalaupun ada langkah menuju kepada penghapusan itu tidak semudah yang kita bayangkan,’’ pungkasnya.
Inspektur Lombok Utara, H. Zulfadli, mengakui pengawasan internal yang dilakukannya juga tetap mempertanyakan kejelasan piutang pajak hotel dan restoran itu sendiri. Terlebih, piutang pajak yang sudah dari tahun ke tahun terebut sudah masuk dalam data temuan BPK dan dituangkan dalam sebuah rekomendasi catatan yang harus dibahas ditingkat eksekutif. ‘’Namanya hutang ya harus tetap dibayar bagaimana pun caranya. Jika tidak maka angka-angka itu akan tetap muncul setiap tahunnya,” ujarnya.
Berbicara kerugian, Inspektur yang sebelumnya menjadi Kaban Bapenda Lombok Utara itu mengatakan, tegas bahwa daerah dirugikan karena sifatnya itu pajak titipan konsumen yang wajib dibayar mereka. Untuk itu Bapenda dalam hal ini meminta bantuan kepada KPK dan dokumennya juga sudah diserahkan ke KPK.
‘’Kita berharap ada penyelesaian, namun untuk penghapusan itu tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, mekanismenya ada dan pemda tidak mungkin ingin menghapusnya juga,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Narsudin, mengatakan langkah dewan dalam hal ini Komisi II yang membidangi ekonomi pariwisata sudah mulai dilaksanakan seperti melakukan pemanggilan terhadap Bapenda dan meminta Bapenda menghadirkan pemilik hotel dan restoran.
“Kita sudah agendakan pemanggilan Bapenda, namun Bapenda belum bisa menghadirkan pemilik hotel dan restoran yang berhutang, sehingga kami akan mengagendakan ulang mereka. Kita ingin bahas soal piutang ini dengan catatan pihak hotel dan restoran dihadirkan,” tandasnya. 034

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.