Perluasan Hibah Pariwisata, Bali Dukung Rencana Menparekraf

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace)
162 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno akan memperluas dana hibah pariwisata. Nantinya, dana tersebut tidak hanya untuk usaha hotel dan restoran saja, namun juga untuk biro perjalanan (travel agent) hingga pramuwisata. Bantuan untuk usaha travel agent ini dilakukan dengan harapan usaha pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 bisa kembali bangkit dan lapangan kerja kembali terbuka.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) angkat bicara dan menyambut baik rencana Menparekraf untuk memperluas dana hibah pariwisata. Karena, kata dia yang terdampak Covid-19 tidak hanya hotel dan restaurant saja.

“Untuk itu tiyang (saya, red) kira Kemenparekraf bisa koordinasi sama asosiasi yang mewadahi, sehingga didapat formula yang tepat dan berkeadilan,” ujarnya kepada POS BALI melalui pesan singkat WhatsApp, di Denpasar, Jumat (16/4).

Tak hanya bantuan dana segar, pihaknya berharap beberapa skema dalam hibah yang akan digelontorkan Kemenparekraf. “Ada tiga hal yang kita harapkan, hibah atau padat karya, soft loan, dan wisman dibuka, mulai dari yang terbatas,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menyambut baik dan mendukung rencana Menparekraf ini. Namun, secara resmi informasi kebijakan itu belum dia terima. Hanya informasi melalui pemberitaan di beberapa media cetak dan elektronik.

“Kalau benar seperti itu tentunya kita akan senang sekali. Program itu bisa mengarah ke industri selain hotel dan restoran. Karena yang terdampak tidak hanya itu, hampir seluruh lini terdampak, sehingga bantuan itu bisa memberikan suntikan. Terlebih ada wancana pembukaan pariwisata sehingga bantuan dana segar itu sangat diperlukan bagi teman teman industri sebagai modal awal. Kalau bisa sebelum pembukaan pariwisata bantuan cair, maka akan lebih bagus lagi. Sebagai persiapan diri,” harapnya.

Menurutnya, travel agent yang di Bali mencapai 250 yang aktif. Sedangkan untuk pramuwisata lima ribuan yang aktif atau yang tedaftar resmi di HPI.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis belum pasti tahu, pengaturan dan pembagian belum paham. Karena pengalaman tahun lalu, hibah hotel dan restoran itu langsung ke bupati. Dari Kemenparekraf ke bupati tidak melalui Dinas Pariwsata Bali,” tuturnya.

Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Bidang Pariwisata Ketut Jaman yang juga menyambut baik program tersebut.

“Sebagai pelaku pariwisata, tentu kami menyambut baik informasi tersebut. Memberikan harapan. Namun diharpakan persyaratan khusus agar para pelaku pariwisata travel agent dan guide merasa mendapat keadilan,” harapnya.

Menurut dia, biro perjalanan wisata berbeda beda dalam mempekerjakan karyawan. Mulai dari 10 hingga seratus 100 orang di masing-masing travel agent. Selain itu, juga harus dilihat dari kedisiplinan membayar pajak.

“Selain itu, pramuwisata jumlahnya juga banyak. Ini bagaimana memberikan persyaratan supaya ada suatu keadilan. Saya harap ini digodok supaya teman teman juga merasa mendapat perhatian. Khusus perjalanan wisata saya rasa sangat tepat bisa mendapatkan hibah dari pemerintah pusat. Peran biro perjalan pariwisata sangat besar. Hal itu terlihat ketika ada acara pariwisata di luar negeri yang hadir sebagai penjual, dan terbanyak memang biro perjalanan. Peran mereka harus dihargai. Pada saat terpuruk mendapat perhatian dari pemerintah sehingga bisa memulai lagi usahanya. Mengingat di masa pandemi ini mereka juga terus berpromosi dengan patner mereka diluar negeri,” tuturnya.

Dengan bantuan itu, lanjut dia, travel agent dan juga para pramuwisata bisa bangkit kembali. “Nah hotel dan restoran sudah dapat tahun lalu, sekarang giliran usaha pariwisata yang lain lah. Termasuk pengelolan objek daya tarik wisata juga perlu mendapat bantuan karena saat ini mereka juga mengalami kesulitan. Dengan demikian semua usaha pariwsata di Bali bisa sama sama bangkit pada saat dinyatakan Bali terbuka untuk wisatawan asing,” bebernya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya berharap persyaratan bantuan lebih dipermudah. Harus diperhatikan dari segi perizinan, pembayaran pajak jumlah karyawan itu harus jadi pertimbangan agar mereka mendapatkan aturan yang adil.

“Kita ketahui bahwa ada travel agent yang mempekerjakan hingga 100 orang karyawan, dan juga ada yang hanya 10 orang. Jadi jangan sama dalam pemberian bantuan. Harus juga dilihat dari berbagai asfek,” tandasnya.

 

Asita 1971 Harap Pemprov Buat Referensi

Ketua DPD Asita 1971 Bali, I Putu Winastra menyambut positif wacana kebijakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang akan memperluas dana hibah pariwisata. Dana tersebut, tidak hanya untuk usaha hotel dan restoran saja, namun juga untuk biro perjalanan (travel agent) hingga pramuwisata.

Melalui sambungan telepon, pemilik travel KBA Tour berharap Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai leading sector travel agent dan juga pramuwisata agar segera membuat referensi terkait apa saja yang diperlukan dalam mengurus bantuan dana hibah di luar hotel dan restoran ini.

“Saya pikir, Pemprov Bali sebagai leading sektor mungkin memberikan imbauan kepada industri pariwisata di luar hotel dan restoran untuk mempersiapkan diri,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (16/4).

Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan pendataan industri pariwisata di luar hotel dan restoran. Dengan persiapan itu, lanjut dia, maka tidak ada teman-teman tidak mendapatkan karena sesuatu kendala. Salah satunya berkaitan dengan legalitas.

“Jangan sampai jika itu benar datang, tetapi kita belum siap apa-apa. Malah, ada yang tidak punya izin tapi rajin bayar pajak,” ungkapnya.

Kata dia, bantuan untuk hotel dan restoran diharapkan menjadi cermin dalam menyikapi wacana Kemenparekraf ini. Di mana tahun kemarin, terdapat beberapa hotel dan restoran yang membayar pajak tidak mendapatkan bantuan, karena izin tidak lengkap.

“Karena tempo hari banyak yang tidak dapat. Saya kira apa yang telah terjadi dengan hotel restoran menjadi referensi bagi pemerintah, sehingga industri bisa bersiap-siap,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengeluarkan referensi sebagai tolak ukur apa saja yang diperlukan ketika hibah yang diwacanakan benar benar turun.

“Jadi saya kira perlu ancang-ancang terlebih dahulu. Jangan menunggu juknis. Karena saya kira juknis itu hanya normatif, dan mungkin hanya ada beberapa tambahan. Jadi lebih baik bersiap-siap dahulu, daripada setelah datang kita kelabakan,” ujarnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.