Perijinan Lobar Disorot Dewan Lobar

188 Melihat
Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah

LOBAR, POSBALI.CO.ID – Pelayanan Perizinan di Kabupaten Lombok Barat menjadi sorotan dari banyak pihak, karena sudah menggunakan jargon Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun faktanya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat yang akan mengurus perizinan harus mendatangi beberapa OPD yang terkait dengan perizinan yang diurus.

Kondisi pelayanan yang seperti ini menunjukkan aorotan dari DPRD Lobar, dimana gedung Kantor Pelayanan Perizinan di Kabupaten Lombok Barat yang sudah sangat setrategis, namun faktanya belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” Saya melihat pelayanan perijinan belum satu pintu, tetapi satu pintu banyak jendela,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah.

Padahal, yang namanya perizinan satu pintu ini, adalah pelayananan yang terintegrasi, dimana semua OPD yang berurusan dengan perizinan, . seperti Dinas Lingkungan Hidup. (DLH). Dinas PUTR, Dikes dan yang lainnya menempatkan para personil mereka di dinas perizinan, bukan malah masyakarat yang harus keliling ke dinas terkait untuk mengurus perizinan yang mereka butuhkan.” Beberapa OPD harusnya berkantor di dinas perizinan,” ungkapnya.

Jangan sampai dinas pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini menjadi dinas perizinan yang banyak jendela, kalau seperti ini, tidak ada artinya nama pelayanan satu pintu, seharusnya pelayanan terkait perizinan ini bisa maksimal diberikan kepada masyarakat.” Saya melihat ini belum maksimal, padahal kantor sudah maksimal dibangunkan,” katanya.

Kalau proses pelayanan perizinan tidak bisa maksimal seperti ini, jangan sampai ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat, yang menyebabkan nantinya malah semua proses perizinan bisa diambil oleh pemerintah pusat.” Jangan sampai peluang diambil oleh pusat,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan di dinas perizinan, pihaknya selaku pimpinan DPRD Lobar, kata Hj Dayah akan meminta kepada komisi 1 untuk melakukan sidak ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu, untuk melihat langsung bagaimana pelayananan yang diberikan di kantor tersebut.

Politisi partai Gerindra ini mengatakan, kalau alasan mereka karena tidak ada angggaran untuk pengadaan ruangan untuk OPD yang lainnya. Hj Dayah mengatakan, pemberi pelayanan tidak perlu ada ruangan khusus, cukup saja mereka di dalam satu ruangan dengan meja kerja yang berbeda-beda sesuai dengan dinas yang mereka tangani.” Anggaran tidak jadi alasan, kalau mau aset meubeler banyak yang tidak terpakai, itu juga bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Kepala DPMP2TSP Lobar H. Subandi mengakui bahwa saat ini pelayananan satu pintu belum berjalan, alasannya karena kurangnya pegawai dimasing-masing OPD terkait yang harus menempatkan pegawai mereka di dinas perizinan.” Memang belum, karena kekurangan personil di masing-masing OPD terkait,” ujarnya.

Padahal Bupati Lombok Barat sudah mengeluarkan SK untuk 12 orang pegawai di beberapa OPD untuk ditempatkan di dinas perizinan, namun SK ini belum bisa diberlakukan karena alasan kurangnya pegawai.”SK yang sudah dikeluarkan Bupati ompong jadinya, karena tidak bisa terlaksana,” tegasnya.

Padahal yang diharapkan pihak dinas perizinan hanya sederhana, mereka diharapkan mau stanbay di kantor dinas perizinan cukup hanya 2 jam saja, pada jam ramainya pelayananan, alasannya agar masyarakat yang mengurus izin tidak perlu keliling ke semua OPD terkait. misalnya Dinas PU, Dinas.Perindag, Dinas Lingkungan Hidup , maupun Dikes.” Cukup mereka ada dikantor dinas perizinan, menerima berkas pemohon, nanti setelah dua jam mereka bisa kembali ke kantornya,” sarannya.

Namun hal ini belum juga visa dilaksanakan, selain masalah personil, keberadaan fasilitas yang juga masih kurang, keberadaan mebueler, belum ada dikantor, petugas yang mau ditempatkan mereka tidak ada meja, sehingga terpaksa berdiri.” Pernah ada dinas PU yang menempatkan personil, tetapi karena tidak ada meja, iya hanya bertahan satu Minggu,” tuturnya.

Keberadaan meubeler akan diusulkan kembali pada tahun 2021 nanti, pada tahun 2020 sudah diusulkan, namun karena Covid-19, anggaran dirasionalisasi. Diharapkan pada tahun 2021 bisa benar-benar terealisasi satu pintu, karena pelayananan yang diberikan menjadi sorotan dari KPK.” Kita harapkan 2021, bisa memberikan pelayanan satu pintu,” harap Subandi. 033

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.