Pergub 12/2021, Gubernur Koster Lindungi PMI Krama Bali

Foto: Gubernur Koster saat mengumumkan Pergub 12/2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Rabu (31/3) siang.
337 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Rabu (31/3) siang.

Gubernur Koster mengatakan, Pergub ini bertujuan menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja, meningkatkan kompetensi kerja, menertibkan pendataan, mengetahui keberadaan PMI, memudahkan akses komunikasi, dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

“PMI Krama Bali dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan daerah. Namun belum terdata dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi, sehingga perlu diberikan pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja atau kembali ke Bali,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pelindungan PMI Krama Bali sebagai implementasi Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan wilayah yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Dalam mendata PMI Krama Bali, pihaknya membangun Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui laman https://sisnaker.baliprov.go.id.

“Melalui Sisnaker ini PMI Krama Bali melaksanakan pendaftaran dengan mengunggah antara lain KTP, kartu keluarga, sertifikat kompetensi kerja/sertifikat ijasah keterampilan/ijasah pendidikan formal, perjanjian kerja/perjanjian kerja laut, paspor, dan sebagainya. PMI Krama Bali yang sudah mendaftar akan diberikan kartu identitas PMI Krama Bali,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga menuturkan cikal bakal dirinya membuat kebijakan ini. Pergub ini, tutur dia, ketika dunia mengalami pandemi dan berdampak kepada kepulangan PMI asal Bali pada Februari 2020 lalu.

“Dengan kepulangan PMI ini, baru ketahuan bahwa kita belum memiliki sistem kebijakan atau regulasi yang mengatur PMI asal Bali ini. Ada yang terdaftar di Disnaker ada juga yang tidak, sehingga data yang kita punya dengan jumlah PMI yang ada itu berbeda jauh. Tentu saja hal ini merugikan bagi PMI itu sendiri ketika ada masalah di tempat kerja ataupun masalah lainnya,” tuturnya.

Menyikapi itu, pihaknya pun membuat kebijakan yang tertuang dalam Pergub tersebut, sebagai upaya untuk melindungi PMI asal Bali ini. “Saya kira PMI ini akan membuka lapangan kerja bagi kita di luar negeri. Karena krama Bali memiliki kompetensi serta keunggulan bidang tertentu yang bisa membuka akses bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Untuk itulah saya menerbitkan pergub ini,” lanjutnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan terima kasih kepada para PMI yang telah bekerja dengan baik dan tekun, serta berkontribusi menyumbang devisa kepada negara.

“PMI juga telah membantu membangun lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran di Provinsi Bali. Saya kira dengan pergub ini akan menjadi program yang sistematis, sehingga kita memiliki PMI yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing,” tandasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.