Perda Pendidikan

2,065 Melihat

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR        TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik;bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial,  ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kewenangan pendidikan menengah telah dialihkan menjadi urusan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta adanya beberapa perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada  huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356 )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

 BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
  2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  3. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
  9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
  10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
  11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
  13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  14. Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
  16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  19. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  22. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.
  23. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
  25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan di daerah.
  26. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  27. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  28. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
  29. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
  30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  31. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  32. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
  34. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  35. Pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.
  36. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar Mutu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan:

  1. terwujudnya pengembangan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  2. terwujudnya peningkatan partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pasal 3

  • Orang Tua/Wali Peserta Didik berhak:
    • memilih Satuan Pendidikan; dan
    • memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik.
  • Hak memilih Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan daya tampung Satuan Pendidikan, prestasi, dan tempat tinggal peserta didik.
  • Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Orang Tua/Wali Peserta Didik wajib:

  1. menyekolahkan anak paling rendah tamat Jenjang Pendidikan Menengah;
  2. mengawasi anak untuk tidak berada di tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah;
  3. memerintahkan anak untuk berpakaian yang sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat;
  4. berperan serta dalam mendukung berbagai kegiatan  Satuan Pendidikan; dan
  5. menaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 5

  • Masyarakat berhak:
    • memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan; dan
      • mendapatkan layanan Pendidikan Dasar  yang terjangkau.
  • Ketentuan mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Masyarakat wajib :

  1. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  2. mengawasi, memelihara, merawat serta menjaga keamanan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan;
  3. mengawasi peserta didik untuk tidak berada di tempat umum pada hari belajar efektif sekolah; dan
  4. berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Setiap Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya pendidikan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 8

  • Setiap Satuan Pendidikan wajib: 
  • memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi daerah;
  • memiliki struktur organisasi pada Satuan Pendidikan;
  • mengembangkan budaya sekolah yang bermutu, sehat, bersih, aman, nyaman dan ramah anak;
  • membuat peringatan tertulis “KAWASAN TANPA ROKOK, BEBAS MIRAS DAN NARKOBA”;
  • mengembangkan budaya Satuan Pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai utama pendidikan karakter yaitu religiousitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas;
  • melaksanakan kegiatan membaca Al-Qur’an dan terjemahnya 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai, dan yang beragama lain menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing;
  • menerapkan penggunaan pakaian adat keseharian daerah setiap hari kamis minggu pertama setiap bulan;
  • menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan;
  • memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  • mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;
  • memberikan penghasilan yang layak kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  • membuat tata tertib Satuan Pendidikan yang paling sedikit memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan tamu Satuan Pendidikan;
  • mengelola Satuan Pendidikan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
  • menyediakan sarana aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
  • membentuk Tim Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  • Setiap Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstrasi berupa peringatan tertulis.
  • Setiap Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis selama 1 (satu) minggu, apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan akan dilakukan pemblokiran sementara data pokok pendidikan (DAPODIK).

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:

  1. mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  2. mendapatkan layanan pendidikan dalam rangka pengembangan potensi pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
  3. mendapatkan beasiswa atau penghargaan bagi yang berprestasi pada  tingkat regional, nasional dan internasional;
  4. mendapatkan  beasiswa pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau Masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
  5. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  6. menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup Satuan Pendidikan; dan
  7. memperoleh rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Setiap Peserta Didik wajib:

  1. menaati tata tertib sekolah yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
  2. berada di sekolah pada hari-hari efektif;
  3. memelihara dan menjaga prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  4. menerapkan nilai-nilai karakter yang menjadi budaya sekolah.

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

  • Pendidik berhak:
  • memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  • mendapatkan penghasilan berdasarkan perjanjian dengan pemerintah daerah dan atau penyelenggara Satuan Pendidikan (bagi non-PNS);
  • memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
  • memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
  • memperoleh perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual.
  • mendapatkan pembinaan dan  pengembangan profesi; dan atau
  • menjadi anggota organisasi profesi dan organisasi lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.
  • Pendidik wajib:
  • merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil pembelajaran secara tertulis;
  • menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  • meningkatkan kualifikasi akademik dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.
  • memotivasi dan membina peserta didik dalam memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah;
  • memberikan keteladanan  dalam mewujudkan budaya sekolah yang bermutu bersih, sehat, aman dan nyaman;
  • bertindak objektif  dalam penyelenggaraan pembelajaran;
  • menaati tata tertib yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
  • berpakaian sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat pada waktu berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
  • tidak merokok selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
  • taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  • mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran.

Pasal 12

  • Tenaga Kependidikan berhak  :
    • memperoleh penghasilan yang layak dan memadai;
    • mendapatkan penghasilan berdasarkan perjanjian dengan pemerintah daerah dan atau penyelenggara Satuan Pendidikan (bagi non PNS);
    • mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
    • pembinaan karir dan kompetensi sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
    • memperoleh perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual; dan
    • kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Tenaga Kependidikan wajib:
    • menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
      • mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
      • memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
      • menciptakan budaya membaca serta budaya belajar; dan
      • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas:

  1. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan pendidikan;
  2. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
  3. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. menyediakan sarana dan prasarana kependidikan pada Satuan Pendidikan sesuai kemampuan daerah;
  5. menyiapkan tenaga  pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan daerah;
  6. membina dan mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  7. membentuk Tim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (TIPPK) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah berwenang:

  1. mengalokasikan anggaran pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Lombok Barat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan;
    1. menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten;
      1. menetapkan kebijakan untuk menjamin anak usia sekolah memperoleh akses pelayanan pendidikan;
        1. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        1. memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Pendidikan, Kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan;
        1. menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
  2. semua jajaran Pemerintah Kabupaten;
  3. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  4. Satuan Pendidikan;
  5. Dewan Pendidikan;
  6. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
  7. Peserta Didik;
  8. orang tua/wali peserta didik;
  9. Pendidik dan tenaga kependidikan
  10. masyarakat; dan
  11. pihak lain yang terkait
    1. menyelenggarakan dan mengembangkan:
      1. Pendidikan dalam bentuk Satu Atap (SATAP) SD, SMP dan sederajat; dan
      1. jenis pendidikan umum, keagamaan, dan yang sederajat.
  12. memberikan dukungan terhadap kegiatan kependidikan yang mengatasnamakan daerah; dan
  13. mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pada satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal  15

  • Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Dasar yang diselenggarakan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Jalur pendidikan, terdiri dari :
  • jalur pendidikan formal meliputi pendidikan dasar SD dan SMP;
  • jalur pendidikan non-formal meliputi pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; dan
  • jalur pendidikan informal meliputi pendidikan kecakapan hidup.
  • Jenjang pendidikan merupakan pendidikan dasar.
  • Jenis pendidikan merupakan pendidikan umum, keagamaan dan inklusi.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan non-formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

  • Penyelengaraan semua jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan harus memiliki keputusan tertulis tentang pendirian.
  • Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan penyelenggaraan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara Satuan Pendidikan :

  1. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
    1. menjamin akses dan mutu pendidikan bagi peserta didik;
      1. menyusun rencana kerja, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan membuat laporan kinerja Satuan Pendidikan;
        1. mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja Satuan Pendidikan; dan
        1. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan.
        1. melaksanakan pembinaan iman dan taqwa dilaksanakan pada setiap hari efektif sekolah.
        1. melaksanakan pembinaan karakter nilai kebangsaan dilaksanakan dengan menyanyikan lagu wajib nasional dan atau lagu daerah selama 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran berakhir.

Pasal 19

  • Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN SERTA

PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

  • Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan serta pemberian tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
  • Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
  • Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan analisis kebutuhan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 21

  • Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.
  • Prasarana Pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sarana pendidikan meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lain, bahan habis pakai, sesuai dengan kebutuhan yang menunjang proses pembelajaran.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGALOKASIAN, DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 22

  • Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
  • Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam APBD Kabupaten Lombok Barat.
  • Satuan Pendidikan menginformasikan pengalokasian penggunaan dana yang diterimanya secara terbuka dan transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
  • Pendanaan pendidikan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

  • Pemerintah Daerah memberikan beasiswa atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik ataupun nonakademik.
  • Pemerintah daerah memberikan beasiswa pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau Masyarakat bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pemberian beasiswa atau penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

  • Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
  • Perubahan Satuan Pendidikan merupakan:
    • perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
    • penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
    • pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
    • perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  • Penutupan Satuan Pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENJAMINAN MUTU

Pasal 26

  • Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).
  • Sistem penjaminan mutu internal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

  • Pemerintah daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan bekerjasama, konsultasi dan/atau koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPNFI) dan Lembaga Pendidikan Tinggi.
  • Pemerintah daerah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah.
  • Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

  • Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi perseorangan, kelompok dan atau organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan  dalam penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
  • Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumberdaya, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
  • Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan.

BAB XII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Pasal 29

  • Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan pendidikan.
  • Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
  • Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
  • Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
    • pakar pendidikan;
    • penyelenggara pendidikan;
    • pengusaha;
    • organisasi profesi;
    • pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
    •   pendidikan bertaraf internasional;
    • pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
    • organisasi sosial kemasyarakatan.
  • Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  • Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
    • mengundurkan diri;
      • meninggal dunia;
      • tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
      • dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.
  • Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris yang dipilih melalui mekanisme musyawarah dan  atau pemungutan suara.
  • Anggota Dewan Pendidikan berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.
  • Kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  • Pembiayaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
    • pemerintah;
    • pemerintah provinsi;
    • pemerintah daerah,
    • masyarakat; dan
    • bantuan pihak lainnya yang tidak mengikat.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, unsur, kepengurusan, larangan,  kewajiban, dan pembiayaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Pasal 30

  • Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah bertugas untuk:
    • memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    • kebijakan dan program Sekolah;
    • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
    • kriteria kinerja Sekolah;
    • kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
    • kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
      • menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
        • mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuaidengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        • menindaklanjuti aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
  • Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
    • orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
      • tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen),
        • pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
    • pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
    • orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
  • Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  • Jumlah keanggotaan komite sekolah adalah 5-15 orang dengan susunan kepengurusan terdiri atas ketua, sekertaris, bendahara dan anggota.
  • Mekanisme pemilihan kepengurusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara.
  • Pengurus komite sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
  • Sumber pembiayaan komite sekolah berasal dari penggalangan dan sumber daya pendidikan lainnya yang berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, unsur, kepengurusan, larangan, kewajiban, dan pembiayaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 31

  • Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 32

  • Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.
  • Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 33

  • Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
  • Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Satuan Pendidikan yang telah beroperasi namun belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, harus segera menyesuaikan persyaratan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 118),  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan  di Gerung

pada tanggal                 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

     H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal                    

    SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

        H. MOH. TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR  …

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT …. TAHUN 2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR … TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

  1. UMUM

Pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan efektif dan efisien serta dapat menjamin diperolehnya Pendidikan secara merata bagi seluruh Peserta Didik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan di daerah. Pemerintah Daerah juga wajib memberikan layanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu di Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah antara lain:

  1. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kePendidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
  2. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Peserta Didik secara proporsional.
  3. menyelenggarakan Pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan.
  4. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan Pendidikan memasuki pasar kerja.
  5. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pementasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dan untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pembaharuan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

          Cukup jelas.

Pasal 2

          Cukup jelas.

Pasal 3

    Cukup jelas.

Pasal 4

          Cukup jelas.

Pasal 5

               Cukup jelas.

Pasal 6

          Cukup jelas.

Pasal 7

          Cukup jelas.

Pasal 8

           Ayat (1)

                    Huruf a

                                   Cukup jelas.

                    Huruf b

               Cukup jelas.

                    Huruf c

               Cukup jelas

                    Huruf d

Cukup jelas.

                    Huruf e

               Cukup jelas

                    Huruf f

                                   Cukup jelas.

                    Huruf g

               Cukup jelas.

                    Huruf h

               Cukup jelas

                    Huruf i

               Cukup jelas

                    Huruf j

Yang dimaksud dengan “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)” adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan sekolah dalam pendidikan nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah  merupakan suatu program pemerintah berkaitan dengan adanya asas desentralisasi maka muncullah otonomi pendidikan.  Dimana sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sekolahnya sendiri tanpa meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Yang dimaksud dengan “Manajemen berbasis masyarakat” merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian semua sumber, personil, dan materiil dalam dunia pendidikan yang berbasiskan atau melibatkan partisipasi masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

                    Huruf k

               Cukup jelas.

                    Huruf l

               Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)” adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan sekolah dalam pendidikan nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah  merupakan suatu program pemerintah berkaitan dengan adanya asas desentralisasi maka muncullah otonomi pendidikan.  Dimana sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sekolahnya sendiri tanpa meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

                    Huruf 0

                                   Cukup jelas.

Ayat (2)

     Cukup jelas

Ayat (3)

     Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

        Yang dimaksud dengan “Pendidikan agama” adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan Peserta Didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Huruf b

        Cukup jelas.

Huruf c

        Cukup jelas.

Huruf d

        Yang dimaksud dengan “keluarga miskin” adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang tidak mampu membiayai Pendidikannya.

Huruf e

        Cukup jelas.

Huruf f

        Cukup jelas.

Huruf g

        Cukup jelas.

     Pasal 10

          Huruf a

                  Cukup jelas.

          Huruf b

Yang dimaksud dengan “hari-hari efektif” adalah hari belajar yang betul – betul digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan ketentuan kurikulum.

          Huruf c

                  Cukup jelas.

          Huruf d

                  Cukup jelas.

Pasal 11

          Ayat (1)

                    Huruf a

                                   Cukup jelas.

                    Huruf b

Yang dimaksud dengan “non PNS” adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan Pendidikan atau badan hukum penyelenggara Pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.

                    Huruf c

                                    Cukup jelas.

                    Huruf d

                                    Cukup jelas.

                    Huruf e

                                    Cukup jelas.

                    Huruf f

                                    Cukup jelas.

                  Huruf g

                                    Cukup jelas.

          Ayat (2)

                  Cukup jelas.

Pasal 12

          Ayat (1)

                    Huruf a

                                   Cukup jelas.

                    Huruf b

               Cukup jelas.

                    Huruf c

               Cukup jelas

                    Huruf d

               Cukup jelas

                    Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” mencakup perlindungan terhadap:

a. tindak kekerasan;

b. ancaman;

c. perlakuan diskriminatif;

d. intimidasi; dan/atau

e. perlakuan tidak adil,

dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Yang dimaksud dengan “Perlindungan profesi” mencakup perlindungan terhadap:

  1. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    1. pemberian imbalan yang tidak wajar;
    1. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
    1. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
    1. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Yang dimaksud dengan “Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” mencakup perlindungan terhadap risiko:

a. gangguan keamanan kerja;

b. kecelakaan kerja;

c. kebakaran pada waktu kerja;

d. bencana alam;

e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau

f. risiko lain.

Yang dimaksud dengan “Perlindungan hak atas kekayaan intelektual” berupa perlindungan terhadap:

a. hak cipta; dan/atau

b. hak kekayaan industri.

                    Huruf l

               Cukup jelas

Ayat (2)

                    Cukup jelas.

Pasal 13

         Cukup jelas.

Pasal 14

          Cukup Jelas.

Pasal 15

          Cukup jelas.

Pasal 16

          Cukup jelas.

Pasal 17

          Cukup jelas.

Pasal 18

          Cukup jelas.

Pasal 19

          Ayat (1)

Yang dimaksud “kurikulum muatan lokal”  adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum muatan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

          Ayat (1)

                 Cukup jelas.

          Ayat (2)

                 Cukup jelas.

          Ayat (3)

                 Cukup jelas.

          Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pegawai tidak tetap” adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja,  jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

Pasal 21

          Cukup jelas.

Pasal 22

          Cukup jelas.

Pasal 23

          Cukup jelas.

Pasal 24

          Cukup jelas.

Pasal 25

          Cukup jelas.

Pasal 26

          Cukup jelas.

Pasal 27

          Cukup jelas.

Pasal 28

          Cukup jelas.

Pasal 29

          Cukup jelas.

Pasal 30

               Cukup jelas.

Pasal 31

          Cukup jelas.

Pasal 32

          Ayat (1)

Yang termasuk dunia usaha adalah dunia industri dan/atau asosiasi profesi     

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

.

Pasal 33

          Cukup jelas.

Pasal 34

          Cukup jelas.

Pasal 35

          Cukup jelas.

Pasal 36

          Cukup jelas.

Pasal 37

          Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.