Percepat Pengunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, ASN Pemprov Bali Dihimbau Beralih

Gubernur Bali, Wayan Koster
245 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Bali, Kepala BUMN/BUMD di Bali, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Bali No 11/DISHUB/2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, dan telah ditandatangani gubernur per tanggal 11 Februari 2021, di Denpasar.

Dalam instruksi ini, kepala daerah dan kepala BUMN/BUMD sebagai wujud kepeloporan dalam pengunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, maka diminta melakukan pengadaan kendaraan tersebut, sebagai kendaraan dinas.

Kendatipun demikian, instruksi ini dikecualikan untuk kendaraan khusus yang belum ada tipe berbasis baterai.

Selain itu, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang telah lulus uji tipe dan memenuhi standar, sehingga laik jalan.

Sedangkan untuk para ASN, sebagai bentuk dukungan dihimbau agar beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini.

Terkait untuk pengisian listrik atau baterai, maka Kepala BUMN/BUMD diminta menyiapkan infrastrukturnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali bertugas menyiapkan dan mengkoordinasikan untuk pengadaan kendaraan listrik berbasi baterai ini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I.G.W Samsi Gunarta mengatakan Instruksi Gubernur ini untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2019 tentang Pengunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

“Jadi kebijakan yang tertuang dalam instruksi bapak gubernur ini menjadi salah satu strategi untuk percepatan pengunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali,” ungkapnya kepada POS BALI melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (12/2).

Untuk itu, lanjut dia, dilakukan kewajiban pengunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak dibidang angkutan umum secara bertahap.

“Berdasarkan pertimbangan ini bapak gubernur menetapkan Instruksi Gubernur Bali tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemprov Bali,” tandasnya.

Terkait tugas untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan dalam pengadaan kendaraan ini, Samsi menjelaskan bahwa itu hanya untuk tipe, jenis, target, dan kapan perencanaaan ini dimulai.

“Semuanya harus masuk dalam rencana aksi di daerah agar monitoringnya bisa dilakukan dengan baik dan permasalahannya bisa di selesaikan,” pungkasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.