Pengelolaan KKM Teluk Benoa Diharap Libatkan Desa Adat

Suasana FGD pengumpulan informasi realisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kawasan Konsevasi Maritim (KKM) Teluk Benoa, Selasa (29/9) lalu
481 Melihat

MANGUPURA, posbali.co.id – Terkait Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kawasan Konsevasi Maritim (KKM) Teluk Benoa, desa adat penyanding berharap Pemprov Bali melibatkan desa adat terkait dalam melakukan pengelolaan lahan konservasi tersebut. Dengan dikelola oleh desa adat, hal itu dirasa akan memperkuat eksistensi pura yang ada di kawasan tersebut, termasuk mengembangkan potensi yang ada di dalamnya.

Harapan tersebut mengemuka dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Informasi dalam Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKM Teluk Benoa bertempat di Balai Desa Adat Tanjung Benoa, Selasa (29/9).

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar (BPSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Permana Yudiarso, mengatakan, harapan tersebut tentunya nanti akan dijawab oleh Gubernur Bali. Sebab, ranah keputusan itu bergantung pada Pemerintah Provinsi Bali. Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali, Pemprov Bali yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dimaksud.

“Apakah nantinya pengelolaan itu dibuatkan unit pengelolaan kawasan konservasi atau didelegasikan kepada kabupaten/kota atau sebagainya. Itu ranah Provinsi Bali yang nanti memutuskan, nanti tentu Pak Gubernur ada sesi khusus menjawabnya,” jelas Permana Yudiarso.

Keewenangan Pemprov Bali dalam mengelola KKM tersebut termuat dalam diktum kelima Kepmen KKP 46/2019. Disebutkan bahwa Kepmen itu menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. Baik itu meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi KKM, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali yang dimaksudkan di sana disebut dengan istilah KKM. Daerah Perlindungan Budaya Maritim itu memiliki luas keseluruhan 1.243,41 hektare. Luasan tersebut meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat yang masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (sikut Bali/telung tampak ngandang), serta zona pemanfaatan terbatas. Adanya 15 zona titik suci di kawasan itu merupakan kesepakatan untuk dilindungi sebagai zona inti.

Kegiatan FGD Pengumpulan Informasi dalam Mendukung Penyusunan RPZ KKM Teluk Benoa mengundang 12 desa adat penyanding sekitar Teluk Benoa. Sayangnya, dari 12 desa adat yang diundang, hanya 7 perwakilan desa adat yang hadir dalam undangan tersebut. Sementara 4 desa adat lainnya tidak hadir. Kegiatan itu menghadirkan pemateri Direktur Konservasi dan Kekayaan Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andi Rusandi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang diwakili Kepala UPTD Perairan Daerah Bali, I Nengah Sugiarta. Walhi Bali serta perwakilan Himpunan Nelayan Provinsi Bali juga ikut dalam diskusi tersebut.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk menggali infomasi dan masukan dari desa adat penyanding di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa. Hal itu merupakan tindak lanjut dari penetapan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Menteri No 46/2019 pada tanggal 4 Oktober 2019,” jelas Permana Yudiarso.

Dalam FGD tersebut, tujuh desa adat penyanding yang hadir juga mengusulkan beberapa hal terkait kegiatan maupun aktivitas yang ada di KKM Teluk Benoa. Atas usulan itu, Permana Yudiarso mendorong agar desa adat membuat kalender kegiatan yang bisa menjadi atraksi wisata.”Jadi, nanti di kawasan konservasi itu ada aturan yang tidak diperbolehkan dilakukan, itu ada sekitar 50 aktivitas. Yang diperbolehkan dilakukan itu hanya kegiatan perikanan, kegiatan wisata, adat istiadat, dan keagamaan,” ucapnya.

Permana Yudiarso menjelaskan, pengelolaan dan zonasi di KKM Teluk Benoa sebenarnya sudah diagendakan tahun ini. Namun karena pandemi Covid-19, akhirnya diundur. Dia berharap rencana itu bisa dilakukan tahun depan, seiring dengan upaya untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari desa adat penyanding. “Karena tadi ada 4 desa adat penyanding yang tidak hadir, maka ini akan kita coba lagi dilakukan FGD dengan jemput bola. Nanti itu dilakukan per desa adat oleh pihak provinsi sekaligus menyosialisasikan hal ini,” imbuhnya.

Disinggung apakah penetapan KKM ini sekaligus untuk meniadakan potensi kegiatan reklamasi Teluk Benoa, dia menegaskan bahwa di kawasan konsevasi memang tidak boleh ada kegiatan reklamasi. Hal itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri No. 24/ 2019 tentang tata cara izin lokasi dan izin pengelolaan di perairan seluruh Indonesia. 023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.