Pengadilan Tak Boleh Tolak Gugatan Pemilihan Bendesa Adat

Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo.
238 Melihat

GIANYAR, posbali.co.id – Pemilihan Bendesa Adat Keramas, Kecamatan Blahbatuh, yang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar mendapat pelbagai komentar. Bahkan ada yang memojokkan pengadilan, dengan narasi bahwa gugatan pemilihan Bendesa Keramas seharusnya tak ditanggapi pengadilan.

Menanggapi tudingan tersebut, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, mengingatkan agar tidak ada pihak yang membenturkan kewenangan kekuasaan kehakiman dengan asumsi pengadilan menghabisi adat. Hakim senior di PN Gianyar ini menegaskan, pengadilan tidak ada menghabisi adat, karena pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Jangan sampai ada argumen yang berpotensi mendelegitimasi kewenangan pengadilan, karena hal tersebut sama halnya dengan mendorong masyarakat tidak mempercayai kekuasaan kehakiman. Itu sangat berbahaya dalam negara hukum. Putusan akhirnya seperti apa, biarkan kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili,” serunya.

Lebih jauh diutarakan, sesuai Pasal 10 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berpijak dari ketentuan tersebut, kata Wawan, tidak mungkin pengadilan menolak yang diajukan masyarakat pencari keadilan.

Hakim, terangnya, secara harfiah berarti ahli hukum. Kata ini muncul pada zaman kolonial yang oleh Snock Hurgronje ditujukan bagi anak-anak pribumi yang selesai belajar hukum, dan akan diangkat sebagai pengadil di pengadilan khusus bagi orang pribumi (landraad). Dalam bahasa Belanda disebut Rechtskundige atau Meester in de Rechten. Kata “hakim” juga sekaligus diartikan sebagai Rechter van de Landraad. Jadi, hakim memiliki makna sebagai ahli hukum dan pengadil.

Hakim pada pengadilan untuk orang Eropa (de rechters van Raad van Justitie) harus mengadili dan membuat putusan berdasar hukum UU tertulis, sumber hukum formal (de formele rechtsbron). Sementara hakim di pengadilan untuk orang pribumi (de rechters van de Landraad) harus mengadili dan membuat putusan berdasar hukum adat, hukum tak tertulis, hukum yang belum dipositifkan sebagai hukum UU (de materiele rechtsbron). Ketika Jepang masuk Indonesia, dualisme jurisdiksi peradilan ditiadakan. Landraad menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan Raad van Justitie menjadi Pengadilan Tinggi.

“Karena itu, terkait gugatan pemilihan Bendesa Keramas ini, pihak pengadilan menerimanya, dan telah menjadwalkan persidangan pada 2 Februari 2021 nanti,” ulasnya menegaskan. 011

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.