Penetapan Tersangka ke Ahli Waris Gili Sudak Dinilai Salah Kaprah

41 Melihat

Foto : Gili Sudak, Sekotong Lobar

LOBAR, POSBALI.CO.ID – Pihak Ahli waris lahan 6,37 Hektar berlokasi di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat angkat bicara terkait pernyataan pihak kuasa hukum pihak tergugat/pelapor melalui media massa beberapa waktu lalu. Ahli waris menyanggah sejumlah tuduhan dari pihak tergugat/pelapor, salah satunya menyebut ahli waris sebagai mafia tanah. Selain itu, ahli waris menuntut keadilan dari pihak kepolisan dengan mempertanyakan dasar penetapannya sebagai tersangka dalam tuduhan pemalsuan SPPT yang dianggap salah kaprah bahkan tak mendasar.

Haniah Supardi selaku Kuasa hukum dari ahli waris menjelaskan,  SPPT ini dilaporkan, pada tahun 2019, dalam Laporan yang dimaksud oleh pelapor yang bernama Debora Sutanto, masuk tahun 2019, setelah mereka kalah dalam gugatan di pengadilan negeri Mataram dan di pengadilan tinggi Mataram.

Menurutnya, karena lahan yang dilaporkan secara pidana ini masih berjalan kasus perdatanya, maka seharusnya pihak kepolisian tidak bisa menidakkan lanjuti laporan pelapor, sbelum ada putusan akhir dari perdatanya. ” Sekarang mereka sedang ajukan kasasi, tapi kenapa juga laporan pidana ditindaklanjuti oleh polisi, seharusnya tunggu dulu kasus Perdata ini selesai, ” terangnya. Tidak hanya itu, laporan dugaan pemalsuan yang dibawa keranah pidana ini juga dianggap salah alamat. Alasannya karena. Ini kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi oleh pemerintah daerah. Seharusnya kasus ini dilaporkan ke PTUN, Bukan pidana, nanti dipengadilan yang membuktikan apalagi dokumen yang dilaporkan tersebut palsu atau tidak. SPPT yang di jadikan bukti adalah produk pemerintah daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Lombok Barat. Kalau memang dokumen tersebut palsu, kenapa wajib pajak atau ahli waris diterima setiap membayar pajak, kalau memang itu dokumen palsu, ahli waris pastinya tidak bisa membayar PBB, karena pembayaran PBB sudah online.

Terkait dengan penetapan tersangka kepada kliennya, Haniah mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan penetapan tersangka ini. ” Saya sebagai kuasa hukum sangat keberatan dengan penetapan tersangka,” tegasnya.  Tidak hanya itu,  hal lain yang membuat dirinya keberatan, adanya pernyataan dari kuasa hukum  pelapor yang menyebut kliennya sebagai mafia tanah. ” Saya sangat keberatan dengan pernyataan ini, mengatakan kliennya saya mafia tanah, kami keberatan atas penetapan sebagai tersangka dan disebut mafia tanah, ” tegasnya. Karena yang harus diketahui, posisi kliennya justru sebagai korban dari sejumlah oknum yang ingin mengambil lahan milik dari Muksin dan keluarganya, tapi malah di kasus ini dijadikan tersangka. ” Ahli waris yang mau menyelamatkan lahan miliknya kok dijadikan tersangka, ” tanya Haniah.

Pihaknya juga membantah keterangan salah seorang pendamping hukum dari salah seorang tergugat perdata di PN Mataram yang menyatakan bahwa salah seorang saksi tergugat bernama Lalu Bakri memberikan keterangan pada persidangan perdata di PN Mataram mengatakan bahwa Jual Beli tahun 1974 adalah fiktif / bodong. Kuasa hukum Ahli waris ini menjelaskan bahwa ada kekeliruan informasi yang disampaikan oleh salah seorang tergugat. “Perlu kami jelaskan agar semua lebih paham, Bahwa tidak ada saksi bernama Lalu Bakri dalam persidangan atau berita acara persidangan di PN Mataram dengan putusan No 142/Pdt. G/2019/PN MTR. Tidaklah benar bila ada yang menyatakan Jual – Beli tersebut Fiktif,”tegasnya.

Kronologi dari kepemilikan lahan ini oleh keluarga Muksin, pada tahun 1974 ayah dari ahli waris bernama H. Mahsun (almarhum) membeli lahan seluas 63.700 m² atau 6,37 Hektar, dari total 30 hektar lebih luas keseluruhan Gili Sudak. H Mahsun membeli lahan dari ahli waris Daeng Kasim yakni Samsudin atau Daeng Kacung dengan surat keterangan Jual – Beli Tertanggal 27 April 1974 yang di tanda tangani juga oleh seluruh ahli waris Daeng kasim. Dan di tanda tangani  atau dibenarkan oleh pihak kepala lingkungan dayan peken dan lurah ampenan utara. Dari ketiga orang ahli waris Daeng Kasim yang masih hidup sampai saat ini adalah, Rahmah. Rahmah pada tgl 25 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan yang membenarkan adanya jual beli tanggal 27 april 1974 karena ikut menanda tangani (cap jempol) saat proses jual beli tanggal 27 april 1974 tersebut. Kemudian H Mahsun meninggal tahun 1991. Sebelum meninggal H Mahsun membuatkan surat kuasa untuk menggarap lahan itu kepada Jamaludin yang merupakan anak dari Samsudin pada tanggal 10 Mei 1990.

H. Mahsun sendiri meninggalkan sepuluh orang ahli waris (anak). Dari kesembilan orang ahli waris sepakat memberikan kuasa penuh kepada kakak tertua, Muksin Mahsun untuk mengelola dan melakukan tindakan apapun terhadap lahan di Gili Sudak. Tanggal 3 Juni 2017, Muksin Mahsun berdasarkan tiga belas point bukti dasar kepemilikan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Lombok Barat. Dan BPN Lombok Barat memberikan syarat enam poin yang telah kami penuhi, yakni surat keterangan Jual – Beli, Pipil Garuda no 623, surat keterangan tanah dari kantor pajak bumi dan bangunan tanggal 5/1/1991, surat keterangan waris tanggal 5/11/2004, surat kuasa tanggal 5/11/2014, SPPT.

Berdasarkan pengajuan tersebut di atas, maka BPN melakukan pengukuran Kadastral,  dan ternyata telah terbit sertifikat atas nama orang lain yaitu atas nama Felani Oktavia, Baiq Nulia Sofiani, Debora Sutanto dan Awanadi Aswinabawa. Yang mana dasar terbit sertifikat tersebut sebagian besar adalah sporadik atau bekas tanah negara, padahal lahan seluas 63.700 m² tersebut adalah tanah adat, yang di buktikan dengan ada nya Pipil Garuda atas nama Daeng Kasim. Karena salah satu syarat dari BPN untuk pembuatan sertifikat adalah SPPT yang luasnya mesti sesuai dengan bukti bukti dasar kepemilikan lahan, maka pihaknya mengajukan perubahan luas SPPT dan perubahan nama wajib pajak pada tanggal 20 Maret 2017 yang di tanda tangani atau diketahui oleh kepala desa Sekotong Barat dan Camat Sekotong, maka terbitlah SPPT atas nama Muksin Mahsun seluas 63.700 m² .

Oleh karena hasil dari pengukuran Kadastral BPN Lombok Barat ternyata telah ada sertifikat di atas lahan kami, maka sebagai warga negara yang taat hukum, kami ajukan gugatan perdata ke PN Mataram. “Alhamdulillah PN Mataram mengabulkan gugatan kami dengan putusan No 142/Pdt. G/2019/PN MTR. Kemudian ada upaya hukum banding dari pihak tergugat. Dan, putusan banding PT No 90/Pdt/mtr, menguatkan putusan PN Mataram No 142/Pdt G/2019/PN MTR.Saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh para tergugat,”jelas dia. Yang menjadi pertanyaannya, pihak Tergugat X Perdata (awanadi aswinabawa) di PN Mataram dengan nomor perkara 142 membuat Laporan Polisi ( LP ) ke Polda NTB dengan  tuduhan Muksin Mahsun membuat SPPT palsu. Oleh Polda NTB di hentikan penyelidikannya karena dianggap tidak cukup bukti. Kemudian, tergugat XI (Debora Sutanto) pada tanggal 30 Januari 2019 dengan tuduhan yang sama juga membuat LP ke Polda NTB. Kemudian pihak Kejaksaan tinggi menyurati Polda NTB bahwa untuk sementara kasus dihentikan karena telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Selanjutnya Tanggal 18 mei 2021 ia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda NTB.”Saya heran. Kenapa bisa demikian?. Benar, bahwa Polda NTB punya wewenang penuh untuk melakukan hal itu. Saya heran saja,”jelas Muksin.  Pada Tanggal 19 November 2020 Ia memenuhi panggilan dari Polda NTB sebagai saksi dalam kasus SPPT gili sudak berdasarkan LP tanggal 30 desember 2012. Dari hasil BAP nya oleh penyidik ia merasa digiring untuk mengakui SPPT sebagai salah satu bukti gugatan perdata di PN Mataram adalah hal yang salah. “Semoga dengan keheranan saya ini keadilan menghampiri kami sekeluarga,”ujarnya. Muksin menambahkan, selama tahapan pelaporan berlangsung dirinya hanya dipanggil Sekali untuk dimintai keterangan. Begitu juga pada tahapan penyidikan, pihaknya hanya diminta satu kali untuk hadir, setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Atas apa yang dialami kliennya, kuasa hukum pastinya akan menempuh upaya hukum lainnya. ” Pasti akan ada upaya dan langkah yang akan kami ambil untuk menghadapi kasus ini, apa bentuknya tidak untuk kami sampaikan, ” tegasnya. 033

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.