Penerapan Pergub Bali 80/2018 Perlu Evaluasi

Foto : Seminar Linguistik Prodi Sastra Bali Unud di FIB Unud akhir pekan lalu.
Foto : Seminar Linguistik Prodi Sastra Bali Unud di FIB Unud akhir pekan lalu.
340 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Pemberlakuan Pergub Bali 80/2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali menuai respon di jagat akademis. Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster, tersebut dibicarakan dalam Seminar Linguistik yang digelar Prodi Sastra Bali Universitas Udayana (Unud) akhir pekan lalu.

Seminar tersebut menampilkan empat pembicara yang merupakan mahasiswa Semester V Sastra Bali Unud, yaitu Ni Putu Asri Ranaswari, Ni Putu Ayu Suaningsih, I Dewa Ayu Widya Utami, dan Made Krismantara Putra Adi T. Terhadap penerapan Pergub Bali No. 80/2018 itu, lahir dua makalah. Pertama berjudul “Aksara Bali pada Papan Nama Pasca Implementasi Pergub No. 80 Tahun 2018: Kajian Fonologi” oleh Asri Ranaswari dan makalah berjudul “Penggunaan Bahasa Bali dalam Penerapan Pergub No. 80 Tahun 2018: Kajian Pendahuluan” hasil studi Krismantara.

Dalam kajiannya, Asri mengatakan masih ada banyak kekeliruan penulisan nama instansi menggunakan aksara Bali pasca penerapan Pergub Bali No. 80/2018. Bahkan, kekeliruan penulisan itu muncul di papan nama Kantor Gubernur Bali di kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar.

“Sangat disayangkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak berjalan mulus, karena tidak semua masyarakat Bali mengetahui bagaimana tata cara penulisan aksara Bali yang baik dan benar. Salah satunya papan nama Kantor Gubernur Bali, pada penulisan alamat Jalan Basuki Rachmat Nomor 1,” katanya di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unud, Denpasar.

Kekeliruan lain juga masih dapat ditemui di instansi-instansi swasta. Salah satunya penulisan papan nama Plaza Renon, yang semesti sukukata “re” [rə] pada kata “renon” ditulis menggunakan aksara rarepa, namun ditulis dengan aksara ra dengan pepet.

Krismantara menyatakan hal tak jauh berbeda. Ia mengapresiasi kehadiran Pergub Bali 80/2018 yang telah menstimulus penggunaan bahasa Bali di masyarakat. Meski demikian, untuk perbaikan ke depan, ia menilai perlu dilakukan dievaluasi pasca penerapan Pergub Bali 80/2018.

“Penggunaan bahasa Bali pasca diberlakukannya aturan ini perlu dilakukan sebuah kajian untuk mengevaluasi seberapa jauh penerapan aturan ini berjalan, khususnya di lingkungan pemerintah provinsi atau yang sejajar dengannya, sebagai instansi yang mengeluarkan aturan tersebut,” jelasnya.

Masih seputar penggunaan bahasa Bali, Ayu Suaningsih, menyajikan makalah berjudul “Kesantunan Berbahasa dan Humor dalam Video-video Berbahasa Bali Karya Puja Astawa: Kajian Pragmatik”. Dari hasil analisnya, ditemukan setidaknya 75,6 persen tuturan yang disajikan dalam video-video Puja Astawa melanggar kesantunan berbahasa, serta 16 tuturan yang mengalami kegagalan pragmatik.

“Kemunculan pelanggaran kesantunan berbahasa dan kegagalan prakmatik ini bertujuan untuk membentuk aspek humor di dalam video, sehingga video-video berbahasa Bali karya Puja Astawa dapat disenangi dan diapresiasi masyarakat,” terangnya.

Ditambahkan, berkaca pada fenomena itu dapat disimpulkan bahwa di tengah kemajuan digital, bahasa Bali bukan sekadar penumpang gelap di dalam arus perkembangan teknologi. Lebih dari itu, bahasa Bali telah mampu memberikan prospek penghasilan yang cukup menjanjikan sebagaimana dilakoni Puja Astawa.

Sementara itu, Widya Utami dalam makalahnya “Teks Gending Sang Hyang Jaran di Desa Padangtegal, Ubud: Kajian Antropolinguistik” mengungkap keberadaan Gending Sang Hyang Jaran di Desa Padangtegal. “Gending Sang Hyang Jaran berfungsi memanggil atau mengundang roh Sang Hyang Jaran agar dapat merasuki tubuh penari. Selain itu, gending juga berfungsi sebagai lagu mengiringi tari sakral ini,” jelasnya.

Dari sisi makna, Gending Sang Hyang Jaran mengandung makna budaya, yakni makna ekologis dan religius-magis. Dari sisi ekologis, teks ini mengungkapkan interaksi dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta, sedangkan makna religius-magisnya menyatakan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan masyarakat Bali. “Ritual yang dilaksanakan masyarakat Bali selalu berkaitan dengan kesan magis. Selain itu, juga ada permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilindungi dan memohon agar tidak terjadi malapetaka atau musibah yang menimpa masyarakat,” tutupnya. 015

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.