Penanganan Kasus LPD Bila Bajang Diadukan ke Kompolnas

ILUSTRASI
431 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Seorang warga yang mewakili krama Desa Adat Bila Bajang mengadukan proses penyelidikan terkait dugaan korupsi dana LPD Desa Adat Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan, kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal ini lantaran penanganan kasus ini berjalan lambat di Polres Buleleng, padahal sudah setahun lalu dilaporkan.

Warga yang melaporkan kasus dugaan korupsi di LPD Bila Bajang yakni Ketut Gede Citarjana Yudiastra. Laporan dugaan korupsi dana LPD di desa adat itu sudah berjalan sejak April 2019. Diduga penyimpangan dana LPD Bila Bajang mencapai Rp1,2 miliar lebih, yang diduga melibatkan beberapa orang pelaku.

Menurut Citarjana Yudiastra, upaya pengaduan ke Kompolnas dilakukan karena masyarakat mulai merasa gerah lantaran lambatnya penanganan kasus ini di Polres Buleleng. “Sampai saat ini masih belum ada kejelasan, apakah kasus dilanjutkan atau dihentikan. Maka, diadukan ke Kompolnas,” kata Citarjana Yudiastra, Senin (23/11).

Dia mengatakan dugaan penyelewengan dana LPD mencapai Rp1,2 miliar lebih ini diketahui berdasarkan hasil audit independen. Citarjana mengaku sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres. Barang bukti berupa hasil audit dan nama-nama pengurus LPD serta pengawas LPD sudah diserahkan kepada penyidik.

“Laporan saya sudah satu tahun enam bulan lamanya, tetapi sampai sekarang belum ada satu pun nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sudah jelas terlihat ada kerugian LPD kurang lebih sebesar Rp1,2 miliar. Dan LPD hingga saat ini masih tutup,” ungkap Citarjana Yudiastra.

Selain pelaporan dugaan korupsi dan pelaporan ke Kompolnas ini, lanjut dia, ada indikasi jika beberapa warga Desa Adat Bila Bajang menjaminkan sertifikatnya ke LPD, namun keberadaan sertifikat itu hingga kini tidak jelas. Diduga beberapa sertifikat digadaikan ke beberapa lembaga keuangan. “Kami prihatin dengan nasib LPD kami, nasib uang krama, serta nasib beberapa warga yang sertifikatnya diduga raib,” katanya.

Dia mengharapkan pihak Kompolnas bisa turun untuk melakukan investigasi atas lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Bila Bajang yang ditangani Polres Buleleng, sehingga ada kejelasan terkait penanganan kasus ini. “Pelaporan (pengaduan, red) ini kami tujukan agar Kompolnas RI turun dan memberi atensi dan melakukan investigasi terhadap penanganan kasus ini, yang patut diduga ada permainan-permainan,” ujar Citarjana Yudiastra.

Dikonfirmasi seizin Kapolres Buleleng, Kasubbag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya, menjelaskan, saat ini kasus dugaan korupsi LPD Bila Bajang masih dalam penyelidikan, dengan memintai keterangan sejumlah saksi. “Masih dalam penyelidikan dan sudah lebih 5 orang saksi dimintai keterangan,” terang Sumarjaya.

Sumarjaya mengakui kendala yang dihadapi kepolisian adalah orang yang dilaporkan justru tidak berada di tempat. Meskipun demikian, kata dia, terlapor tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). “Sekarang masih tetap proses dengan melibatkan pihak terkait karena kasus ini masuk dala ranah pidana khusus. Jadi, tidak bisa kami masukkan DPO,” pungkas Sumarjaya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.