Pemutihan Berakhir 18 Desember, Bapenda Bali Harap Masyarakat Memanfaatkannya

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Ida Ayu Putriani
934 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Hanya tinggal tujuh hari lagi, tepatnya 18 Desember 2020 mendatang, kebijakan pemutihan atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) sesuai Pergub No. 47 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Bunga dan Denda Atas PKB dan BBNKB Berakhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Made Santha melalui Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Ida Ayu Putriani mengungkapkan bahwa kebijakan itu berakhir lagi enam hari kerja. Karena Minggu merupakan hari libur.

“Pada hari terakhir kebijakan ini, biasa layanan samsat pada hari Jumat buka dari pukul 08.00 WITA hingga 13.00 WITA, maka kami perpanjang waktu buka hingga pukul 18.00 WITA,” ungkapnya di Denpasar, Kamis (10/12) siang.

Menurutnya, kebijakan pemutihan tersebut mulai diberlakukan sejak 21 April 2020 hingga 28 Agustus 2020 sesuai Pergub No. 12/2020, yang kemudian diperpanjang hingga 18 Desember 2020.

“Keputusan ini juga berdampingan dengan kebijakan Bapak Gubernur melalui Pergub No 33/2020 tentang Pembebasan BBNKB II. Jadi berakhirnya tanggal 18 Desember ini,” jelasnya.

Pihaknya pun tak menampik bahwa kebijakan yang diberlakukan ini belum mencapai target yang diinginkan. Di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor ini, yakni sebesar Rp 3,434 triliun.

Kata dia, hal tersebut disebabkan dampak pademi Covid-19, yang menyebabkan perekonomian Bali turun hingga 12 %. “Target baru tercapai pada tanggal 8 Desember 2020 kemarin, sebesar Rp 2,8 triliun atau 81,80 %,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk merealisasikan sisa dari target tersebut, pihaknya akan melakukan optimalisasi dengan menggerakan seluruh UPT Samsat di sembilan kabupaten/kota untuk melakukan razia dari pintu ke pintu. Pihaknya pun mempresdiksi hingga hari terakhir pemutihan, akan terjadi lonjakan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

“Jika dari sisi PKB, sudah mencapai 108 %. Cuma BBNKB yang masih 50 %. Nah animo masyarakat memanfaatkan momen pemutihan ini cukup bagus. 70 % tunggakan, mereka datang langsung ke kantor samsat, atau sekitar 508 ribu kendaraan yang sudah mengikuti pemutihan ini, dari 700 ribu kendaraan,” bebernya.

Lanjut dia, jika dirupiahkan dari 508 ribu kendaraan tersebut, maka nominalnya mencapai Rp 305 miliar. “Ini benar-benar dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Apalagi rentan waktu pemutihan ini cukup panjang, yakni dari April hingga Desember 2020,” tandasnya.

Ditambahkannya, dari 200 ribu kendaraan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak, hasil indetifikasinya tidak semua dikuasai dan dimiliki sesuai dengan nama pemiliknya. Karena ada yang sudah terjual hingga alamat yang tidak diketemukan, sehingga presentase untuk mendapatkan pajak diprediksi hanya 50 %.

“Ini tidak bisa kami persentasekan. Iya kalau ketemu alamatnya yang jelas dan siapa yang mengusai kendaraannya. Sehingga dengan demikian, kami prediksi menunggak masih 100 ribu kendaraan. Karena indentifikasi sudah terjual atau mutasi keluar daerah, tapi tidak melaporkannya ke kami, sehingga tidak ketemu jadinya,” tuturnya.

Untuk diketahui, total kendaraan bermotor di Bali mencapai 3,2 juta unit kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dari jumlah itu, 500 ribu diantaranya telah ikut program pemutihan yang menunggak pajak dari tiga hingga lima tahun.

Di mana tunggakan pajak itu, didominasi sepeda motor dengan tahun lama, sudah tidak aktif lagi atau sudah dem. “Untuk mendata itu, maka teman-teman kami di UPT melakukan identifikasi tentang status kendaraan,” pungkasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.