Pemprov Bali Kembali Raih WTP, Gubernur Koster: Berkualitas dan Esensial untuk Masyarakat

Gubernur Koster saat menerima WTP dan BPK RI dalam Sidang Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5).
377 Melihat
DENPASAR, posbali.co.id – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPD) Bali Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan demikian, maka predikat ini merupakan raihan ke delapan yang diraih Pemprov Bali berturut-turut sejak tahun 2013.
Predikat tersebut diterima langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Sidang Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK  RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5).
Anggota IV BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Dr. Isma Yatun menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan BPK RI, penyusunan LKPD Bali Tahun 2020 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
Selain itu, lanjut dia, juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. “Atas dasar tersebut BPK RI pun memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020,” katanya.
Dia menambahkan, bagi BPK RI, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, tidak terlepas dari sinergi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. “Kami berharap pemerintah Provinsi Bali ke depan dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian indikator kesejahteraan yang sudah baik tersebut. Saya yakin Bali mampu,” harapnya.
Isma Yatun juga menyampaikan, imbas pandemi Covid-19 terhadap tingkat kesejahteraan yang secara umum menunjukkan penurunan. Seperti yang terlihat dari indikator perekonomian dari pada periode triwulan ke empat 2020 mengalami kontraksi minus 12,21%, menurun dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 6,35%. Capaian tersebut pun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,19%. Namun demikian, lanjut dia, jika dilihat dari indikator rasio kemandirian APBD, provinsi Bali meskipun mengalami penurunan tapi masih berada di atas 50%.
“Hal ini, menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi Bali dalam pelaksanaan otonomi daerah bersifat partisipatif, artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang dikarenakan tingkat kemandirian daerah dinilai mampu melaksanakan urusan otonomi daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Koster pun menyampaikan apresiasi sembari meminta bimbingan secara berkala terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan laporan keuangan perangkat daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah provinsi Bali dan Pemerintah kabupaten kota se-Bali telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 26 Maret 2021 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali secara bersama-sama, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK perwakilan provinsi Bali dari tanggal 31 Maret sampai dengan 7 Mei 2021 sebagai bentuk sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Terkait WTP tersebut, Gubernur Koster menyatakan selalu komitmen untuk melakukan tata kelola keuangan negara yang baik. “Predikat opini memang sudah diraih secara rutin, tapi sebagai gubernur saya terus meningkatkan kualitas WTP ini, tidak asal WTP, tetapi WTP yang betul-betul secara esensial berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun juga secara politik. Jadi bukan asal-asal WTP tapi WTP yang memang betul-betul memberi keyakinan bahwa pekerjaan tata kelola itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan terus ke depan ini bisa ditingkatkan, lebih efisien serta tepat sasaran dan yang utama ujungnya adalah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bali,” pungkasnya. 019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.