Pemenang Pilkada Ditetapkan Serentak 21 Januari, Badung Banyak Suara Tidak Sah

Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, memberi materi dalam kegiatan KPU Badung untuk jajaran penyelenggara saat tahapan Pilkada 2020 dijalankan. Badung tercatat cukup banyak jumlah suara tidak sah saat Pilkada 2020.
66 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – KPU kabupaten/kota di Bali memilih tidak menggunakan kesempatan maksimal lima hari setelah BRPK diterima dari Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu BRPK dirilis tanggal 18 januari sesuai jadwal yang dibagikan MK, tiga hari berselang para pemenang Pilkada 2020 diumumkan secara serentak. “Begitu kesepakatan teman-teman di KPU kabupaten/kota saat rapat koordinasi di Buleleng waktu Jumat (8/1/2021) lalu,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Senin (11/1/2021).

Bukan tanpa alasan penetapan pemenang Pilkada Serentak 2020 itu dilakukan pula secara serentak. Menurut Lidartawan, dengan ditetapkan secara serentak, maka proses mengurus agenda pelantikan enam kepala daerah tersebut juga bisa sekalian difasilitasi ke Gubernur ke Kemendagri. Jadi, jelasnya, sekali jalan, Gubernur dapat memproses enam kepala daerah.

“Prinsipnya untuk efisiensi waktu juga, supaya tidak bolak-balik kalau mengurus satu-satu. Dalam penetapan nanti, para komisioner di KPU Bali juga akan melakukan monitoring di KPU kabupaten/kota sesuai korwil masing-masing,” ulasnya.

Dari pembahasan bersama jajarannya, Lidartawan berkata sejauh ini tidak ditemukan ada kendala berarti dalam persiapan penetapan pemenang. Dia hanya menekankan agar protokol kesehatan tetap menjadi prinsip pelaksanaan, dan mengundang pihak terkait seminimal mungkin. Selain itu, KPU kabupaten/kota yang menggelar Pilkada wajib evaluasi internal sesuai konteks persoalan yang ditemui masing-masing selama menjalankan tahapan sampai pemungutan suara.

“Kan ada yang partisipasi masyarakat menurun, ada yang meningkat, ada yang banyak suara tidak sah, dan lain-lain. Semua itu agar dikaji betul oleh teman-teman komisioner, agar kami dapat hasil riset yang jelas dan ilmiah,” tandasnya.

Di kesempatan terpisah, Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, menyebut hal menonjol yang ditemui saat pemungutan suara adalah relatif banyaknya suara tidak sah. Berdasarkan kriteria yang digariskan KPU RI, yang termasuk suara tidak sah yakni salah mencoblos yakni mencoblos lebih dari sekali, mencoblos di luar kolom, atau surat suara tidak ditandatangani KPPS. Namun, dia mendaku belum tahu kriteria yang mana terjadi di Pilkada Badung.

“Untuk memastikan itu, kami harus buka kotak suara dulu. Kalau tidak begitu kita hanya bisa menduga-duga saja. Tapi bahkan kami pun sekarang tidak bisa menduga atau meraba-raba apa yang terjadi, karena belum buka kotak suara, urai Kayun, sapaan akrab komisioner berpenampilan kalem ini.

Didesak mengapa tidak segera membuka kotak suara, Kayun menyebut aturan KPU RI tidak boleh membuka kotak suara dan sampul suara sebelum kepala daerah pemenang dilantik. Itu pun paling cepat sebulan setelah pelantikan baru boleh dibuka. Karena pelantikan dilakukan serentak pada 17 Februari sesuai akhir masa jabatan periode sebelumnya, sambungnya, paling cepat tanggal 17 Maret baru KPU dan publik bisa tahu apa penyebab sekira 5.000 lebih suara tidak sah tersebut.

Dia tidak memungkiri ada anomali dalam hal adanya suara tidak sah itu, karena Pilkada Badung hanya diikuti paslon tunggal. “Jangankan masyarakat, kami juga merasa aneh kok masih saja ada suara tidak sah meski paslon tunggal? Tapi ini kan kali pertama pilkada di tengah pandemi, juga pertama paslon tunggal, mungkin itu juga berpengaruh. Nanti Maret baru bisa kita tahu sama-sama,” ulasnya menandaskan. hen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.