Pelantikan Pj Sekda Jembrana Labrak Permendagri 91/2019 dan Perpres 3/2018

Pelantikan Pj Sekda Jembrana I Nengah Ledang
298 Melihat

JEMBRANA, posbali.co.id – Ibarat ketiban durian runtuh, seorang ASN di Jembrana menjabat hingga dua kali sebagai Sekekretaris Daerah (Sekda) di Bumi Makepung ini. Jelas itu melabrak tatanan birokrasi. Bahkan, pelantikan pejabat ini diduga melabrak Permendagri dan juga Perpres. Namun, tampaknya semua pihak diduga tutup mata menyikapi fenomena anomali itu.

Bau amis tercium dari pelantikan Pj Sekda Jembrana, I Nengah Ledang. Pasalnya, Ledang yang juga Asisten I Pemerintah Setda Jembrana sebelumnya telah menjabat menjadi Pj Sekda selama tiga bulan, sejak 4 Januari 2021 dan berakhir pada Minggu, 4 Maret 2021. Namun, pada Senin 5 Maret 2021, Ledang kembali dilantik menjadi Pj Sekda.

Dengan demikian, pejabat asal Kaliakah ini telah dua kali menjadi Pj Sekda Jembrana. Tidak hanya itu, saat terjadi penundaan pelantikan Bupati Jembrana terpilih, Ledang juga sempat menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jembrana selama sebelas hari atau hingga pelantikan kepala daerah.

Pelantikan Pj Sekda Ledang diduga melabrak Permendagri No 91 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Penjabat Sekretaris Daerah, Pasal 4. Dimana penjabat yang ditunjuk oleh gubernur harus memenuhi persyaratan menduduki jabatan pimpinan pratama eselon IIb Pemerintah Provinsi.

Dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, Pasal 6 terkait calon penjabat sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, khusunya huruf c. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. Ledang diduga bakal pensiun di awal Januari 2022, sehingga usianya kurang dari satu tahun saat dilantik untuk keduakalinya jadi Pj Sekda sebelum dia pensiun.

Dan juga pasal Pasal 10. Dimana Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan dan itu ditunjuk oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Adanya fenomena itu, Kasi Hukum Setda Provinsi Bali, IB Sudarsana mengaku belum mengetahui adanya pelantikan Pj Sekda Jembrana. Bahkan balik bertanya kapan Pj Sekda dilantik. “Biasa ke kami terlebih dahulu baru ke BKD. Kalau terbukti seperti itu, maka itu cacat hukum. Salinan SK pun tidak ada di kami. Coba tanya ke BKD,” kilahnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku sudah melaporkan ke pusat tentang apa boleh Pj Sekda yang dari kabupaten melanjutkan? Dan itu, kata Lihadnyana dipersilahkan oleh pusat. Menurut dia, pertanyaan itu diajukan melalui surat.

Terkait tidak ditunjuk Pj Sekda dari provinsi agar tidak melabrak aturan tersebut, Lihadnyana menjelaskan bahwa Sekda itu jabatan strategis. “Sekda itu selaku APD, koordinator penyusunan program, mempersiapkan APBD, RPJMD apalagi ada bupati baru, yang paling tahu situasi, dan juga kompetensi. Nah dari sana (pertimbangannya, red). Kalau di provinsi kan selaku koordinator saja,” tuturnya.

Dia menambahkan, melalui pertimbangan strategis itulah maka memberikan surat kepada Bupati Jembrana agar bisa melanjutkan Pj Sekda yang lama itu. “Ini juga sama dengan Denpasar. Tapi sudah kita mohonkan ke Depdagri. Dan Depdagri sudah bilang ya, ya persilahkan,” bebernya.

Pihaknya menjelaskan alasan kenapa tidak memilih penjabat dari provinsi. Kata dia untuk kemampuan mengakomodir, mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan strategis, sehingga di daerah yang paling tahu. Sedangkan terkait sudah lama kekosongan kursi Sekda, Lihadnyana menjelaskan bahwa itu terbentur ketentuan, yaitu enam bulan sebelum masa berakhir jabatan bupati, dan enam bulan setelah dilantik menjadi bupati maka baru bisa dilakukan mutasi dan promosi atas izin Mendagri.

Kepala BKPSDM I Made Budiasa saat dikomfirmasi jumat (9/4) mengatakan, perpres 3 dan Permendagri 91 itu khusus mengatur tentang penjabat sekda, yang dimaksud dengan 5 hari kekosongan itu artinya sekda tidak boleh kosong, hanya boleh tidak ada pejabatnya 5 hari. Untuk masalah terkait dengan Perpres ini, kewenangannya ada di Gubernur.

“Nah yang bisa menjawab kenapa Ledang di tunjuk bukan pejabat dari Provinsi oleh Gubernur, mohon dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi. Pemkab Jembrana bukan mengajukan usul nama atau pejabat untuk ditunjuk oleh Provinsi. Apa yang menjadi alasan Provinsi menunjuk itu, silahkan tanyakan ke BKD Provinsi,” jelasnya.019/024/003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.