Pecalang Diharap Profesional dan Tidak Salahgunakan Kewenangan

Suasana FGD yang digelar Unwar terkait keberadaan pecalang di Desa Adat Tuban, Kuta, Badung.
71 Melihat

MANGUPURA, posbali.co.id – Dinamika wilayah dan heterogenitas masyarakat di Desa Adat Tuban, Kuta, Badung membuat pecalang dirasa perlu mendapatkan penyegaran dan peningkatan kompetensi.

Berkaitan dengan itu, Kamis (24/9) sore, para pecalang di Desa Adat Tuban diajak berdiskusi dalam gelaran FGD oleh Universitas Warmadewa (Unwar). Melalui kegiatan itu diharapkan pecalang di Desa Adat Tuban ke depannya bisa menjadi lebih profesional, aktual, dan tidak rawan tersandung kasus hukum.

Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Unwar, Dr. Wayan Wesna Astara, menerangkan FGD tersebut dilakukan berkaitan dengan program Kemitraan Masyarakat Unwar dalam upaya pemberdayaan pecalang Desa Adat Tuban. Selain menggali permasalahan yang dihadapi pecalang di Tuban, kegiatan itu nantinya akan dicarikan solusi. Hal itu diharapkan juga mampu meningkatkan kompetensi para pecalang.

Untuk mematangkan hal itu, pihaknya sudah melakukan penelitian terkait pada tahun 2017 tentang pecalang dan perubahan sosial kepariwisataan. “Muara kegiatan ini kami harapkan bisa menjadi sebuah penyegaran dan pembenahan kondisi pecalang. Bukan berarti saat ini tidak bagus, tapi ini untuk melengkapi diri dari perkembangan dinamika wilayah Tuban yang plural. Di sinilah tugas kami selaku akademisi untuk menyumbangkan ide gagasan kamu,” ungkap Wesna Astara.

Dia memaparkan, pecalang Desa Adat Tuban memiliki keunikan tersendiri dibandingkan pecalang di wilayah lainnya. Selain kaitannya dengan wilayah yang merupakan gerbang pariwisata Pulau Dewata, pecalang Desa Adat Tuban juga mengatensi wilayah dengan tingkat heterogenitas sangat tinggi. Pecalang juga ikut bersinergi dengan unsur keamanan lainnya termasuk kepolisian, tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. “Dan perlu diperhatikan juga, tugas dan fungsi pecalang tidaklah terlepas dari agama, adat, dan budaya di Bali,” jelasnya.

Pecalang di Tuban juga ikut menjaga pelaksanaan peribadatan umat lainnya (non-Hindu). Hal itu secara langsung ikut membantu tugas kepolisian di lapangan, walaupun tugas pecalang berada di ranah desa adat dan kepolisian berada di ranah negara. “Di Tuban ini bukan hanya menyangkut krama adat, tapi juga krama tamiu dan tamiu. Pecalang di sini juga ikut membantu keamanan dan ketertiban dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan kepolisian,” imbuhnya.

Di samping jurnal, tidak tertutup kemungkinan kegiatan itu bisa bermuara dalam bentuk usulan akademis perarem tentang pecalang. Di dalamnya juga menyangkut tentang hak dan kewajiban pecalang, serta etika pecalang, sehingga di lapangan tidak sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bendesa Adat Tuban, Wayan Mendra, memaparkan tentang batasan tugas pokok pecalang berdasarkan awig-awig Desa Adat Tuban tahun 1993. Di antaranya, mecalangin kegiatan upacara Panca Yadnya, menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas, serta mewaspadai/mengantisipasi/ menangani berbagai ancaman akibat bencana alam.

“Pada dasarnya pecalang atau jagabaya atau sebutan lainnya, memiliki tugas yang sama dalam rangka memelihara/menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat wewidangan desa adat. Jadi, pecalang dan jagabaya bisa disebut dwi tunggal,” terangnya. gay

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.