Operasi Yustisi di Batu Bolong, 11 WNA Didenda Administrasi Rp1 Juta per Orang

Foto: Operasi yustisi yang menjaring pelanggar WNA.
760 Melihat

MANGUPURA, posbali.co.id – Pemerintah Provinsi Bali tak main-main dalam penegakan protokol kesehatan (Prokes), sebagai upaya dalam persiapan pembukaan pariwisata internasional. Untuk mempersiapkan itu, tak hanya vaksinasi saja, operasi yustisi kini gencar dilakukan, khususnya untuk menciptakan zona hijau, yakni di wilayah Ubud Gianyar, Sanur Denpasar, dan Nusa Dua Badung.

Seperti yang dilakukan Tim Yustisi Provinsi Bali yang menggelar Operasi Gabungan penegakan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dalam operasi yang berlangsung di Jalan Pantai Batu Bolong, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (22/3) malam, melibatkan 69 personel dari Satpol PP Provinsi Bali sebanyak 19 orang, Satpol PP Kabupaten Badung 13 orang, Polda Bali 20 orang, Polres Badung 15 orang, BPBD Bali dua orang, dan Imigrasi lima orang.

Hasil operasi yang diawali dengan apel gabungan pada pukul 20.00 WITA dipimpin Kabid Trantib, I Komang Kusumaedi di Lapangan Parkir Desa Canggu, personel gabungan menemukan berbagai pelanggaran protokol kesehatan. Baik yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Tim menemukan 55 pelanggaran hingga berakhir operasi sekitar pukul 22.00 WITA.

Untuk wisatawan asing yang dikenai sanksi pelanggaran denda administratif sebesar Rp 1 juta per orang sebanyak 11 orang, sedangkan WNI yang dikenai sanksi Rp100 ribu sebanyak 10 orang. Selain itu, untuk yang tidak bisa membayar denda administratif sebanyak dua WNI diberikan surat panggilan, dan lima orang WNI diminta menandatangani surat pernyataan. Petugas juga menemukan 27 WNA yang pemakaian masker tidak baik dan benar, sehingga diberikan teguran lisan.

Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan, operasi untuk menjaring pelanggar prokes ini merupakan bagian dari upaya pendisiplinan masyarakat baik WNI maupun WNA. “Ini sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada wisatawan yang akan berwisata ke Bali bahwa Bali konsisten melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap yang masih coba-coba dengan sengaja abai protokol kesehatan. Siapapun dia bagi yang melanggar kita beri sanksi,” tegasnya saat memantau langsung pelaksanaan operasi ini.

Dijelaskannya, banyaknya jumlah WNA yang terjaring dalam operasi ini, masih dengan alasan klasik, yaitu lupa, tidak tahu ada peraturannya dan lain sebagainya. “Kami tidak memberIkan toleransi lagi bagi WNA, karena di negara asalnya, justru mereka sangat ketat pengaturan dan sanksinya. Jangan lalu di Bali justru mereka boleh seenaknya, dan abai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Dewa Dharmadi menambahkan bahwa dengan operasi ini pihaknya tidak ingin kecolongan, dan bahkan dikatakan tidak tegas dalam menindak setiap pelanggaran protokol kesehatan. “Kami bersama tim satgas penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat tentu tetap konsisten dan berharap masyarakat kita patuh ketentuan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah,” lugasnya.

“Masyarakat Bali harus berani menjamin dan meyakinkan kepada dunia internasional siap patuh dan tertib protokol kesehatan. Bukan saja karena ada petugas yang mengenakan denda. Karena sejatinya denda bukanlah target dan tujuan kita, tetapi lebih kepada pemberian efek jera bagi yang masih saja coba-coba baik disengaja maupun tidak disengaja masih abai protokol kesehatan. Karena sejatinya inilah kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru harus disadari oleh semua orang,” tandasnya. alt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.