Oknum Pejabat Selundupkan Pegawai Ilegal di Samsat Tabanan

Suasana pelayanan di UPTD Samsat Tabanan, Senin (15/11/2021).
678 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Oknum pejabat di Pemprov Bali diduga menyelundupkan sejumlah pegawai ilegal. Saat ditelisik lebih jauh, ternyata para pegawai selundupan tersebut dititipkan di UPTD Samsat Tabanan yang telah lama memperkerjakan dua pegawai selundupan di bagian pelayanan tanpa ada SK (Surat Keputusan) dari instansi terkait.

Padahal kalau pengakatan kepegawaian baik tenaga kontrak maupun pegawai tetap yang berhak hanyalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Artinya dua pegawai tersebut disinyalir ilegal sebab tanpa dibekali oleh SK.

Sayangnya saat disambangi langsung ke UPTD Samsat Tabanan tidak ada satupun yang berani memberikan keterangan dan memilih bungkam. Namun salah satu sumber di lingkaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali membeberkan, dua pegawai ilegal tersebut ditempatkan sebagai kasir di lantai 2 dan Samsling (Samsat Keliling). Selain itu, kedua pegawai ilegal tersebut sudah sekitar 6 bulan masuk kantor.

Sumber itu pun mengakui untuk pembayaran gaji kedua pegawai ilegal tersebut pihaknya tidak mengetahui diambil dari anggaran mana. “Memang benar ada dua pegawai yang tidak ber-SK. Bahkan nama merekapun tidak terdaftar di kepegawaian dan saya tidak tahu sistem penggajian mereka diambil dari pos mana,” ungkap sumber tersebut seraya mewanti-wanti namanya tidak dikorankan, pada Senin (15/11/2021).

Lebih lanjut sumber itu mengatakan, kedua pegawai tersebut tidak ada lamaran pekerjaan, dan masuknya juga secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan apapun. “Masuknya kedua orang tersebut tanpa ada kejelasan apapun berupa SK, bahkan pegawai tersebut hingga kini masih bekerja,” ungkapnya.

Saat kembali disambangi, Kepala UPTD Samsat Tabanan, I Ketut Sadar tidak bisa ditemui, karena tidak berada di kantor setempat.  Namun ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran mengenai pegawai ilegal tersebut, pihaknya membantah dengan tegas. “Tidak ada,” jawab singkat lewat pesan aplikasi WhatsApp.

Temuan di lapangan, oknum pegawai ilegal yang sempat bekerja di pagi harinya mendadak menghilang dan tidak berada di area kantor Samsat Tabanan dari sejak siang hari, Senin (15/11/2021). Hal ini diduga karena desas-desus kasus ini kian menyebar di internal Bapenda Bali. Bahkan, kasus ini sampai melebar ke UPT Samsat Jembrana yang diduga juga sempat mempekerjakan tujuh orang pegawai ilegal.

Dihubungi secara terpisah, Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, mengaku telah mendengar kasus tersebut dan langsung memanggil pihak terkait. Bahkan, pihaknya berani membenarkan adanya oknum pejabat yang berani menyelundupkan pegawai di Samsat Tabanan.

Setelah memanggil Kepala UPT Samsat Tabanan, Ketut Sadar, yang telah memasukkan dua pegawai ilegal ke Samsat Tabanan tanpa SK dari BKD Provinsi Bali. Alasannya berani menyelundupkan pegawai tersebut, karena telah dijanjikan nantinya bisa ditempatkan sebagai pegawai kontrak. “Katanya semacam orientasi. Tetapi memangnya pasti bisa jadi pegawai kontrak? Karena itu, saya sudah minta klarifikasi itu, dan minta maaf ke Pemprov Bali,” tegas Lihadnyana.

Birokrat asal Buleleng yang sempat menjadi Pjs. Bupati Badung ini menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada oknum pejabat tersebut. “Sanksinya ia (Ketut Sadar, red) harus keluar dari sana. Kita akan mutasi dan terapkan sanksi disiplin terhadap pejabat tersebut,” tutup Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali itu. 016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.