Nama Sipeng Nyepi Desa Adat Dinilai Tak Tepat

Ist/ Nyoman Suharta (kiri) Made Subagiada (kanan)
800 Melihat
MANGUPURA, POSBALI.co.id – Wacana Majelis Desa (MDA) Adat Propinsi Bali untuk melaksanakan Sipeng Nyepi Desa Adat serentak seluruh Bali selama 3 hari, dari tanggal 18,19 dan 20, memancing timbulnya berbagai reaksi masyarakat. Pasalnya nama Sipeng Nyepi Desa Adat dinilai kurang cocok dengan tujuan dari pelaksanaan tersebut, yaitu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu pelaksanaan tersebut justru akan membuat masyarakat semakin susah dalam memenuhi logistik kebutuhan sehari-hari.

Menurut pandangan salah seorang tokoh praktisi Hindu di Bali, Nyoman Suharta, penamaan kegiatan mengisolir diri tersebut hendaknya jangan memakai kata Nyepi, sebab hal itu dinilai tidak selayaknya berisi embel-embel Nyepi. Dimana dalam Babad Bali, Hari Raya Nyepi disebutkan merupakan hari pergantian tahun Saka (Isakawarsa) yang dirayakan setiap satu tahun sekali yang jatuh pada sehari sesudah tileming kesanga pada tanggal 1 sasih Kedasa. Jika upaya mengisolir diri itu berisi kata Nyepi, hal itu dinilai sangatlah tidak tepat. “Kearifan lokal memang sangat bagus dikombinasikan dalam menentukan Kebijakan, namun jika Dinamai atau disebut dengan Nyepi itu sangatlah tidak pantas. Kami mohon penamaan tersebut diganti, biar masyarakat dibawah tidak dibuat resah akan hal tersebut,”desaknya.

Pada dasarnya pihaknya menyadari bahwa bahwasannya virus Corona tersebut memang maha dasyat, sehingga pihaknya juga setuju bila aktivitas Di Pulau Bali dihentikan selama beberapa Hari dengan tetap berada di rumah ( stay Home). Namun kegiatan tersebut kembali ditegaskannya tidaklah cocok dipakai istilah Nyepi. Sehingga ia menyarankan agar itu diubah saja menjadi Amati Lelungan, sebab hal yang dilarang adalah bepergian saja.

Selain itu, dalam penerapan pengisolasian diri selama 3 hari tersebut, diperlukan adanya kepastian kecukupan logistik di masyarakat. Utamanya masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Karena itulah pemerintah juga wajib memastikan hal tersebut, sehingga tidak terjadi kepanikan warga yang menimbulkan adanya panic buying demi memenuhi logistiknya. Jika hal itu terjadi, maka kerumunan masyarakat tidak akan bisa terelakkan dan itu justru membuat usaha pemerintah terkait sosial dan physical distancing menjadi sia-sia. “Perlu kejelasan dari pemerintah dalam memenuhi logistik itu. Kalau memang pemerintah tidak ada dana, umumkan saja ke masyarakat bahwa pemerintah tidak ada dana dan sementata memakai dana sendiri dahulu. Kejelasan ini diperlukan, kami siap jika kondisinya itu, asal ada kejelasan,”paparnya.

Reaksi serupa juga muncul dari salah seorang tokoh Masyarakat Jimbaran, I Made Subagiada. Se.MM. Ia juga mempertanyakan wacana penerapan Sipeng Nyepi Desa Adat serentak se- bali yang diwacanakan oleh Majelis Desa Adat Propinsi Bali. Dimana Sipeng Nyepi Desa Adat yang diwacanakan berlangsung selama tiga hari oitu tidak pernah ada dalam tatanan adat dan budaya Bali. Apalagi hal itu diwacanakan dengan dalih karantina wilayah. “Bagaimana bisa Nyepi dilaksanakan sampai kesekian kali dengan dalih karantina wilayah. Nyepi kan ranah adat, agama dan tradisi. Kalau karantina wilayah ini kan terkait Pandemi Corona. Kenapa amajelis Deaa Adat yang harus bicara, karantina wilayah kan ranah pemerintah,”terangnya.

Karena hal tersebut, sepintas pihaknya berpikir seolah wacana Sipeng Nyepi Desa Adat tersebut adalah untuk membantu upaya pemerintah daerah. Jika adat dijadikan garda terdepan dalam melaksanakan upaya pencegahan covid-19, demi kebaikan krama bali tentunya hal itu tidak menjadi persoalan. Namun jangan seolah adat yang dijadikan alasan untuk melakukan pengisolasian diri. Sebab hal itu bisa mengkaburkan esensi dari Nyepi itu sendiri bagi generasi kedepan. 023

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.