Muncul Baliho Sudutkan Klian Adat Kubutambahan, Polemik Lahan Bakal Lokasi Bandara

Pemasangan baliho oleh sejumlah warga masyarakat di Desa Kubutambahan, Buleleng.
118 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Polemik baru kini berkembang terkait keberadaan lahan di Desa Kubutambahan, Buleleng yang rencananya bakal dijadikan lokasi bandara Bali Utara. Muncul sejumlah baliho yang berisi tudingan terhadap klian Desa Adat Kubutambahan yang diduga melakukan tindakan penggelapan uang sewa lahan tersebut.

Setidaknya ada lima baliho terpasang di wilayah Dusun Kubu Anyar, Desa Kubutambahan. Baliho-baliho itu bertuliskan ‘JP Menyetor 2,4 Miliar kepada Kas Desa, 1,6 Miliar Digelapkan untuk Kepentingan Pribadi’. Baliho lain juga bertuliskan ‘Penghulu Desa Adat Telah Berbohong Kepada Warga Masyarakat Adat Kubutambahan’.

Ada pula baliho bertuliskan ‘Tanah Duwen Pura Telah Dikontrak Tanpa Batas Waktu’. Di sudut lain ditemukan baliho bertuliskan ‘Tanah Duwen Pura Sudah Disertifikatkan 16 Hektar Atas Nama Pribadi’. Dan tulisan yang paling mencolok adalah ‘JP Telah Memberi Hadiah Hutang Sebesar Rp1,4 triliun kepada Ida Batara Ratu Pingit’.

Seperti diketahui, lokasi lahan milik Desa Adat Kubutambahan yang menurut rencana bakal menjadi lokasi bandara, seluas 370 hektar lebih terbit sertifikat HGB atas nama PT Pinang Propertindo. Lahan itu dikontrak sejak tahun 1991 hingga tahun 2062. Konon, lahan itu dijadikan jaminan oleh perusahaan yang menyewa lahan itu ke sejumlah bank.

Wakil komponen desa adat dan desa linggih, Dr. Sujana Budiasa, mengatakan, baliho itu dipasang oleh sejumlah warga Dusun Kubu Anyar. Masyarakat merasa dibohongi oleh tokoh adat Kubutambahan berinisial JP terkait tanah druwen (milik) pura tersebut. Kata Sujana Budiasa, lahan itu disewa oleh PT Pinang Propertindo seluas 370 hektar sejak tahun 1991 sebesar Rp4 miliar. Namun dari data diperoleh, hanya Rp2,4 miliar yang telah disetor ke kas Desa Adat Kubutambahan. Sisanya Rp1,6 miliar diduga digelapkan oknum tokoh adat tersebut.

Mirisnya, PT Pinang Propertindo telah mengagunkan lahan tersebut ke pihak bank dengan total nilai Rp1,4 triliun. “JP ini sempat ketemu investor dan menandatangani Hak Tanggungan, hingga cair dana dari bank Rp1,4 triliun,” kata Sujana Budiasa, Minggu (11/10).

Bukan itu saja, JP juga diduga enggan menandatangani skema alternatif yang telah ditawarkan pemerintah yang hendak membeli lahan druwen pura seluas ratusan hektar tersebut (pengalihan hak ke pemerintah). “JP ini memang setuju ada bandara di sini, tapi takut tanda tangan. Kalau dia tanda tangan, maka investor akan menuntut di pengadilan,” ujarnya.

Sujana Budiasa menegaskan, krama desa linggih menyatakan setuju menerima rekomendasi pemerintah tentang pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2012. Alasannya, masyarakat semakin tahu bahwa Desa Adat Kubutambahan sudah tidak mempunyai tanah. Jika dijual ke pemerintah, maka Desa Adat Kubutambahan mendapatkan uang dan bisa melakukan hibah setelah urusan selesai. Selama ini hanya JP disebutnya yang tidak setuju.

“Ini ada regulasi. Bandara kita punya, tanah desa adat kembali. Tetapi kalau menolak tanah, desa adat hilang, bandara tidak punya. Maka kami mengatakan bahwa ada leadership error. Mengapa? Karena dia dari awal bekerja sendirian, one man show, sehingga desa linggih tidak dilibatkan,” sindir Sujana Budiasa. 018

1 Trackback / Pingback

  1. Jro Pasek Warkadea Lapor Polisi, Ungkap Dipaksa Tandatangan Petisi Soal Lahan Bakal Lokasi Bandara - POS BALI Kritis - Cerdas - Independen

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.