Menkumham Digugat Terkait SK Yayasan Dwijendra

Sidang gugatan Kemenkuham di PTUN Jakarta pada 27 Mei lalu
Sidang gugatan Kemenkuham di PTUN Jakarta pada 27 Mei lalu
1,196 Melihat

CHANDRA: ADA KESEPAKATAN PEMBINA DIABAIKAN

DENPASAR, POS BALI  — Polemik lembaga pendidikan tinggi Dwijendra kini memasuki babak baru. Dr. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum mantan Ketua Yayasan Dwijendra menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham-RI). Gugatan dengan Nomor 84/G/2019/PTUN-JKT terkait SK  Kemenkumham RI No AHU-AH.01.06-0003792 tertanggal 2 Februari  perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra.

 “Sesungguhnya Gugatan ini menjawab apa yang disampaikan pejabat dari Kemenkumham saat pertemuan di Jakarta bulan Februari lalu. Kalau keberatan silahkan ke PTUN,” katanya mengutip pernyataan pejabat tersebut kepada POS BALI, di Denpasar, Kamis (6/6)

Sidang sudah digelar pada tanggal 27 Mei 2019 lalu dengan mejelis hakim Baiq Yuliani SH. Dan sidang kembali dilanjutkan 12 Juni mendatang.  Hal tersebut pun tak lepas dari penggugat dalam persidangan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa untuk dikabulkan dengan tujuan SK itu tidak menyangkut kepentingan umum.  “Yang mulia sebelum sidang ini ditutup saya minta agar permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa segera di kabulkan mengingat surat keputusan tersebut tidak menyangkut kepentingan umum,” jelas Widodo Iswantoro, SH sebagai kuasa Penggugat.

Surat kesepakatan para pembina tangal 25 Pebruari lalu

Menurut Made Sumitra Chandra Jaya, dirinya punya niat baik berdialog dengan pengurus Yayasan baru setelah SK Kemenkumham, asalkan semua pihak cooling down dan menyepakati kesepakatan para pembina pada tanggal 25 Pebruari 2019.

“Waktu itu ada tawaran damai. Dan saya sanggupi, karena ada kesepakatan tertulis para pembina. Saya diminta mencabut laporan perdata dan pidana, dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya siap. Tapi ada satu kesepakatan yang diabaikan yakni mengganti pembina yayasan dan mutasi pejabat struktural. Padahal ini kesepakatan pada point lima yang ditulis tangan para pembina. Ini kan tidak adil,” bebernya.

Sekedar informasi, empat surat dari Kemenkumham-RI yang menyatakan bahwa pergantian pengurus Yayasan Dwijendra baru dapat dilakukan dan di pertimbangkan  apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht).

“Ada dua kesalahan Kemenkumham. Pertama, membuka blokir sementara belum ada keputusan pengadilan tetap. Kedua, menghilangkan profil Yayasan Dwijendra dan akte notaris No 24 tahun 2013 tanggal 20 September 2013,”sebutnya sembari memastikan tanggal 12 Juni juga di Pengadilan Denpasar memutuskan perkara yang berkaitan dengan Dwijendra.

“Saya yakin menang. Karena saya masih percaya hakim dan pengadilan,”ucapnya.  Jika ada sengketa di pengadilan, ada peraturan yang mengatakan dilarang ada pergantian pengurus sebelum adanya putusan dari pengadilan. “Lihat Peraturan Pemerintah (permen) Nomor. 28 Tahun 2016 tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum yayasan dan perkumpulan,” tegas Chandra Jaya sapaannya 003.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.